Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2019 hingga 2023 tercatat sebanyak 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan publik, melibatkan 2.896 tersangka, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp47,18 triliun. ‘artinya tindakan dugaan korupsi sangatlah besar peluangnya, “ujar Ayip.
Banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum membuktikan bahwa adanya sistem elektronik tidak cukup untuk mencegah korupsi. Penggunaan platform digital wajib disertai dengan keterbukaan informasi kontrak pengadaan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang mencakup informasi tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan. Sayangnya, hingga saat ini Peraturan di atas tidak dijalankan sehingga menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan.
“Kami mengidentifikasi delapan potensi kecurangan dalam metode e-purchasing pada proses pengadaan publik. Salah satu modusnya yakni adanya persekongkolan antara penyedia dengan pejabat pengadaan, “tegas ayip.
Ditambahkan lagi oleh Ayip Amri Sekjen Reaktor bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya Polda Banten agar melakukan investigasi seluruh kegiatan yang ada di DLHK Kota serang.
F3B Akan Diskusikan Ke Walikota serang Budi Rustandi
Sementara ketua Forum Pemerhati pembangunan Propinsi Banten Supriyadi menegaskan akan menghadapi ke walikota serang Budi Rustandi untuk berdiskusi terkait DLHK Kota serang ini, karena walikota serang budi Rustandi sangat berkomitmen memberantas korupsi dan pungutan liar apalagi jikalau adanya dugaan monopoli ini, “kata Supriyadi pada wartawan.(***)