Serang, teropongnews.id- Peringatan reformasi bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kembali nilai-nilai persatuan, demokrasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Reformasi lahir dari semangat kolektif mahasiswa dan rakyat dalam memperjuangkan perubahan menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil dan terbuka.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menjaga arah perjuangan tersebut. Semangat kritis dan keberanian menyampaikan aspirasi harus tetap hidup, namun perlu diiringi dengan sikap yang bijak, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Dalam momentum ini, menjaga persatuan menjadi hal yang sangat penting agar tujuan perjuangan tidak terpecah oleh perbedaan yang tidak dikelola dengan baik.

Menyampaikan pendapat adalah hak dalam demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan bermartabat. Hindari segala bentuk provokasi, baik dalam tindakan maupun dalam penyebaran informasi yang belum tentu benar. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi penyeimbang, menghadirkan narasi yang menyejukkan, serta mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan.

Persatuan adalah kekuatan utama dalam setiap perubahan. Tanpa persatuan, semangat reformasi dapat kehilangan arah dan makna. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan, saling menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah.

Di tengah dinamika peringatan reformasi, mari kita jadikan momen ini sebagai ruang refleksi, edukasi, dan penguatan solidaritas. Bukan sekadar aksi simbolik, tetapi langkah nyata dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan.

Bersama mahasiswa Banten, mari kita jaga persatuan, dan tetap teguh pada semangat perjuangan yang damai dan berkeadaban. Dengan demikian, reformasi tidak hanya dikenang, tetapi juga terus hidup dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari.

Persatuan adalah kunci, dan menjaga kondusifitas adalah bentuk nyata dari tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Tutup(**)

Serang, Teropongnews.id- Maraknya keterlibatan militer di ranah sipil kembali menjadi sorotan dalam momentum 28 tahun Reformasi. Mahasiswa menilai bahwa semakin luasnya peran militer di ruang sipil merupakan ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998.

Dalam Aksi Kamisan yang digelar Aliansi BEM Serang Raya, massa aksi menyampaikan bahwa reformasi lahir untuk menghapus dominasi militer dalam kehidupan sipil serta menghadirkan pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat. Namun, kondisi hari ini dinilai menunjukkan kemunduran demokrasi.

Mahasiswa menyoroti berbagai bentuk pendekatan represif, penyempitan ruang kritik, hingga kriminalisasi terhadap aktivis yang masih kerap terjadi. Mereka menegaskan bahwa aktivis bukan kriminal dan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, massa aksi juga mendesak negara agar segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian secara adil dan transparan. Menurut mereka, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila supremasi sipil ditegakkan dan negara berhenti menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menghadapi kritik rakyat.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyerukan agar semangat reformasi terus dijaga dan diperjuangkan secara konkret demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi.

Koordinator Aliansi BEM Serang Raya, Tubagus Fajri Ramadhan, menegaskan bahwa perjuangan reformasi tidak boleh berhenti hanya sebagai peringatan tahunan, melainkan harus terus menjadi pengingat bahwa demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil merupakan hak rakyat yang wajib dijaga bersama.(**)

Serang, Teropongnews.id— Aliansi BEM Serang Raya telah sukses melaksanakan kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Mei dan Ingatan Perlawanan: Merefleksikan Semangat Reformasi, Mengkritisi Represi, serta Membaca Ancaman Demokrasi dan Militerisme di Indonesia Hari Ini” pada Kamis, 14 Mei 2026 di UIN II SMH Banten.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi gagasan bagi mahasiswa serta masyarakat sipil dalam membaca kembali semangat Reformasi 1998 di tengah berbagai tantangan demokrasi yang masih dihadapi Indonesia hingga hari ini. Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti sejumlah persoalan mulai dari penyempitan ruang demokrasi, kriminalisasi aktivis, persoalan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, hingga semakin menguatnya praktik militerisme dalam kehidupan sipil.

Masuknya pendekatan dan aktor militer ke ranah sipil menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius, mengingat reformasi lahir salah satunya untuk menegaskan supremasi sipil dan membatasi dominasi militer dalam ruang demokrasi.

Koordinator Aliansi BEM Serang Raya, Tubagus Fajri Ramadhan, menegaskan bahwa momentum Mei tidak boleh dipahami hanya sebagai peringatan historis semata, melainkan sebagai pengingat bahwa perjuangan demokrasi dan keadilan sosial masih terus berlangsung.

“Reformasi bukan monumen yang selesai diperingati setiap tahun, tetapi agenda perjuangan yang harus terus dikawal. Hari ini kita melihat bagaimana ruang sipil kembali menghadapi tantangan, termasuk menguatnya militerisme, represi terhadap suara kritis, dan belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM,” ujar Tubagus Fajri Ramadhan.

Sebagai bentuk keberlanjutan gerakan, Aliansi BEM Serang Raya juga akan menggelar Aksi Kamisan/Aksi Solidaritas pada 21 Mei 2026 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Reformasi. Aksi tersebut direncanakan menjadi ruang ekspresi politik mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menyuarakan tuntutan terhadap penegakan HAM, menjaga demokrasi, serta menegaskan bahwa agenda reformasi belum selesai.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Aliansi BEM Serang Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat kritisisme, merawat ingatan kolektif, serta mengawal isu-isu kerakyatan di wilayah Serang dan sekitarnya.(***)

Serang, Teropongnews.idSerang, 13 Mei 2026 — Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Banten sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta sistem peradilan di Indonesia.

Aksi ini bertepatan dengan peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998, sebuah peristiwa penting dalam sejarah reformasi Indonesia ketika empat mahasiswa gugur dalam perjuangan menuntut perubahan. Hingga saat ini, penyelesaian kasus tersebut dinilai belum tuntas.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan pentingnya komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, serta menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan transparan.

Koordinator lapangan aksi, Fathurahman selaku Ketua DEMA Fakultas dakwah UIN SMH Banten, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal agenda reformasi.

> “Reformasi tidak boleh berhenti pada peringatan seremonial. Kami menuntut negara hadir secara nyata untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi Trisakti, serta memastikan hukum ditegakkan tanpa tebang pilih,” ujar Fathurahman.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kasus kekerasan terhadap aktivis HAM, Andri Yunus, yang dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut secara independen dan transparan.

Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, Muhamad Syahid, menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

> “Ketika aktivis yang menyuarakan kepentingan rakyat justru mendapatkan kekerasan, maka demokrasi sedang dalam kondisi tidak baik. Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat,” tegasnya.

DEMA UIN SMH Banten juga mengkritisi praktik penanganan perkara yang melibatkan aparat militer melalui peradilan militer, khususnya dalam kasus tindak pidana umum. Menurut mereka, hal tersebut berpotensi melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak penyelesaian Tragedi Trisakti 1998 dan pelanggaran HAM berat lainnya secara adil dan transparan.

2. Mendorong pengusutan kasus kekerasan terhadap aktivis HAM Andri Yunus secara independen.

3. Menuntut agar tindak pidana umum yang melibatkan anggota militer diproses melalui peradilan umum.

4. Mendesak revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Mendorong negara untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap.

DEMA UIN SMH Banten berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan hukum secara adil, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.(**)

Serang, Teropongnews.id– Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (13/5/2026). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Provinsi Banten masa bakti 2026–2031 yang dipimpin oleh Fahmi Hakim sebagai Ketua DPW BKPRMI Banten. Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan Islam, dan BPN dalam mendukung pembangunan masyarakat serta percepatan legalisasi aset rumah ibadah di Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak organisasi pemuda dan remaja masjid untuk mengambil peran aktif dalam membangun karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Menurutnya, masjid harus mampu berkembang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Kita ingin masjid menjadi pusat pembinaan generasi Qurani yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual, memiliki kepedulian sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,” tutur Andra Soni.

Selain penguatan sumber daya manusia, Gubernur Andra juga menyoroti pentingnya percepatan sertipikasi tanah wakaf. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat ribuan masjid dan musala di Banten yang belum memiliki sertifikat wakaf sehingga membutuhkan perhatian bersama untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan tersebut.

“Alhamdulillah BPN sangat proaktif dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf. Tentu hal ini juga membutuhkan dukungan dari para pengurus masjid dan seluruh elemen masyarakat agar proses fasilitasi dapat berjalan optimal,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun bersama BKPRMI dan Pemerintah Provinsi Banten. Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPW BKPRMI Banten yang baru dilantik.

“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua DPW BKPRMI Banten masa bakti 2026–2031 beserta seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik. Semoga amanah ini dapat memperkuat kontribusi BKPRMI dalam membangun generasi muda dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harison.

Harison menegaskan bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten mendukung penuh akselerasi percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi rumah ibadah dan aset keagamaan masyarakat.

“Kami terus mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf di Banten. Setelah pelaksanaan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah Wakaf (GEMAPATAS TAWAF) di Kabupaten Tangerang, dalam waktu dekat program serupa juga akan dilaksanakan di wilayah Serang Raya,” pungkasnya.(***)