Kota Serang – Disinyalir akan mengancam Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna Jalan Raya, warga sesalkan adanya peletakan material yang berada di bahu jalan.

Bermula dari informasi warga yang dirinya usai hantar anak sekolah, kepada media menjelaskan atas kekhawatirannya dan sekaligus mengecam keras adanya tumpukan matrial tersebut.
Lokasi adanya tumpukan matrial tersebut berlokasi di Sekitar wilayah Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tepatnya di lintasan jalan raya Banten lama – Pontang.
Sabtu (18-7-2026)

“Coba pak tolong itu matrial punya siapa, Menumpuk dipinggir jalan, tadi saya juga kaget saat mobil mobil gede berpapasan. Hampir saja saya kesenggol pak, karna jalur jalan sempit tambah lagi tumpukan matrial tersebut sampai memakan pinggir jalan”, ketus Warga sekitar yang tidak ingin disebut namanya.

Saat awak media menelusuri dan mencoba mencari tahu pemilik matrial dan sekaligus mencoba berkordinasi dengan salah satu pemilik proyek, mandor, dirinya meminta saya untuk komunikasi langsung dengan Pak Jamal, selaku PM (project Minijet)

“Maaf Pak saya hanya pekerja, jika ada hal lainnya silahkan hubungi saja Pak Jamal, atasan saya”, papar Tobi, yang dirinya mengaku sebagai mandor.

Selanjutnya secara kajian dan hasil himpunan media dilapangan hal yang ditemukan diduga kuat sudah melanggar hukum dan membahayakan keselamatan. Sebab penumpukan material itu riskan akan membahayakan pengguna jalan.

Tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang mana adanya penumpukan material bangunan di jalan. Sebab hal tersebut bisa dikatagorikan melanggar hukum.

Sampai berita ini diterbitkan pihak kontraktor belum bisa memberikan jawaban apapun untuk membuka ruang dialog dan diskusi bersama rekan media dan wartawan.
Bahkan media akan melakukan pengaduan secara intens dengan pihak terkait (*)

Serang, Teropongnews.id- Polemik reklamasi yang dilakukan PT Gandasari di perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, memicu keberatan dari PT Batu Alam Makmur (BAM) yang mengklaim aktivitas tersebut mengganggu alur pelayaran menuju sejumlah terminal industri. Untuk meredam potensi konflik, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten mempertemukan para pihak dalam forum mediasi di Aula Ditreskrimum Polda Banten, Rabu, 15 Juli 2026.
‎
‎Pertemuan yang dipimpin Wakil Direktur Reskrimum Polda Banten AKBP M. Fauzan Syahrir itu turut dihadiri perwakilan PT Gandasari, PT Batu Alam Makmur Group, KSOP Banten, Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan, Sat Polairud Polda Banten, serta Kapolresta Cilegon Kombes Pol. Martua Raja Silitonga.
‎
‎Direktur PT Batu Alam Makmur, Lendi, menyatakan reklamasi PT Gandasari yang terus berlangsung sejak beberapa hari terakhir menyebabkan pendangkalan alur pelayaran yang selama ini digunakan kapal menuju fasilitas PT BAM Group.
‎
‎Menurut dia, kedalaman alur yang semula mencapai minus 9 hingga minus 10 meter kini menyusut menjadi sekitar minus 5 hingga minus 6 meter. Bahkan sejak 11 Juli, formasi tongkang reklamasi disebut mulai menutup badan alur sehingga kapal-kapal berbobot besar kesulitan bermanuver.
‎
‎”Keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama. Kami hanya meminta hak kami untuk tetap menjalankan kegiatan usaha. Kalau memang akan ada reklamasi, alur pengganti seharusnya disiapkan lebih dahulu,” kata Lendi.
‎
‎Ia mengungkapkan kedua perusahaan sebenarnya telah memiliki nota kesepahaman sejak 2021 yang antara lain mengatur pemindahan alur pelayaran apabila reklamasi dilakukan. PT BAM, kata dia, tidak menolak proyek reklamasi, namun meminta pekerjaan tidak dilakukan pada jalur pelayaran yang masih digunakan.
‎
‎Menanggapi keberatan tersebut, perwakilan PT Gandasari, Jamaludin Kubud, menegaskan seluruh kegiatan reklamasi telah dilaksanakan berdasarkan izin dan ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Kami bekerja sesuai prosedur dan perizinan dari negara. Kalau memang ada persoalan di lapangan, sebaiknya kita melihat langsung kondisi sebenarnya agar pembahasannya berdasarkan fakta,” ujar Jamaludin.
‎
‎Ia juga membantah reklamasi yang dilakukan otomatis menghambat pelayaran. Berdasarkan peta alur yang dimiliki perusahaan, menurut dia, kapal masih dapat melakukan manuver dan aktivitas reklamasi berada dalam koridor yang telah ditetapkan.
‎
‎Meski demikian, Jamaludin menyatakan PT Gandasari terbuka mencari solusi bersama selama mengacu pada ketentuan hukum dan kewenangan instansi teknis.
‎
‎Dalam forum tersebut, KSOP Banten menegaskan pembinaan aktivitas kepelabuhanan merupakan kewenangan pihaknya. Selama ini KSOP mengaku telah melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap kedua perusahaan serta berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian.

‎Sementara itu, perwakilan Direktorat Kenavigasian menjelaskan penetapan alur pelayaran harus melalui kajian teknis yang mempertimbangkan keselamatan pelayaran, karakteristik kapal, kondisi perairan, hingga sinkronisasi dengan tata ruang wilayah. Hingga kini, alur yang dipersoalkan disebut belum memiliki penetapan resmi sebagai alur pelayaran pemerintah.
‎
‎Wakil Direktur Reskrimum Polda Banten AKBP M. Fauzan Syahrir menegaskan kepolisian tidak masuk pada aspek teknis pelayaran maupun perizinan reklamasi. Kehadiran polisi semata untuk mencegah konflik dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
‎
‎”Leading sector persoalan ini adalah KSOP. Kami berharap ada solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tidak terjadi konflik di lapangan,” katanya.
‎
‎Kapolresta Cilegon Kombes Pol. Martua Raja Silitonga menambahkan, secara administratif izin reklamasi PT Gandasari telah diterbitkan pemerintah. Namun, seluruh aspek teknis, termasuk kondisi alur pelayaran, harus diverifikasi melalui survei lapangan bersama.
‎
‎”Yang perlu dipastikan sekarang adalah kondisi riil di lapangan. Setelah itu baru dokumen dan aspek teknis kita cocokan. Tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan mengawal proses penyelesaian,” ujarnya.
‎
‎Pada akhir pertemuan, seluruh pihak menyepakati pelaksanaan survei bersama ke lokasi reklamasi pada Kamis, 16 Juli 2026. Survei akan melibatkan KSOP, Direktorat Kenavigasian, KKP, kedua perusahaan, serta instansi terkait untuk memverifikasi kondisi alur pelayaran dan menjadi dasar penyusunan solusi yang disepakati bersama.

PT BAM harus mengikuti Alur pelayaran yg sudah di tetapkan oleh pemerintah.
Tertuang dalam pengesahan RIP kementrian perhubungan(**)

Serang, teropongnews.id- Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten Bersatu (AMDBB) bersama BEM Banten Bersatu, Aliansi BEM Serang Raya, dan BEM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar Diskusi Publik dan Deklarasi bertajuk “80 Tahun Bhayangkara: Posisi Mahasiswa sebagai Mitra Kritis dalam Mendukung Profesionalisme Polri” di Cafe & Resto Ledeugh, Kota Serang.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 75 peserta tersebut menjadi forum konsolidasi mahasiswa dalam membahas isu keamanan, penegakan hukum, serta hubungan antara mahasiswa dan institusi kepolisian di tengah dinamika demokrasi.

Dalam forum tersebut, peserta menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan dan kinerja institusi negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Namun, kritik yang disampaikan harus bersifat objektif, berbasis data, serta ditujukan untuk mendorong lahirnya institusi kepolisian yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

Diskusi menghasilkan tiga poin deklarasi. Pertama, peserta mendorong sekaligus mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukum Polda Banten sebagai fondasi pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi yang sehat.

Kedua, peserta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat sinergi, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Provinsi Banten.

Ketiga, mahasiswa mendorong Kepolisian Daerah Banten agar terus melakukan pembenahan melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketua Koordinator Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten Bersatu (AMDBB) menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berada di garis depan dalam mengawal demokrasi dan mengawasi jalannya penegakan hukum.

“Mahasiswa bukan lawan Polri, tetapi juga bukan pendukung yang membenarkan setiap kebijakan. Posisi kami jelas, menjadi mitra kritis. Kami mendukung setiap langkah kepolisian yang berpihak kepada kepentingan rakyat, namun kami juga tidak akan ragu menyampaikan kritik apabila masih ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelayanan yang belum memenuhi harapan masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa memasuki usia ke-80 Bhayangkara, masyarakat memiliki harapan besar terhadap institusi Polri untuk terus melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui kerja nyata. Profesionalisme, integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang adil harus menjadi komitmen yang benar-benar diwujudkan. Mahasiswa siap mengawal proses tersebut secara objektif dan bertanggung jawab.”

Meski demikian, AMDBB menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak bertujuan melemahkan institusi kepolisian. Sebaliknya, mahasiswa ingin membangun kolaborasi yang sehat agar Polri semakin profesional dan semakin dipercaya masyarakat.

Diskusi berlangsung dalam suasana tertib, aman, dan kondusif. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara mulai dari pemaparan materi, diskusi interaktif, penyampaian aspirasi, hingga deklarasi bersama. Di akhir kegiatan, peserta berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan, mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional, serta memperkuat sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan Kepolisian dalam mewujudkan Provinsi Banten yang aman, demokratis, dan berkeadilan.

SERANG, Teropongnews.id– Puluhan nelayan bersama warga Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, menggeruduk kantor PT Gandasari Energi untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (2/7/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas aktivitas reklamasi yang dilakukan perusahaan yang dinilai telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan pesisir dan mata pencaharian nelayan.

Massa mendesak PT Gandasari Energi bertanggung jawab atas berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan reklamasi.

Mereka menilai hingga kini perusahaan belum memberikan penjelasan maupun solusi terhadap kerugian yang dirasakan masyarakat.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang, Sabihis, menegaskan pihaknya meminta perusahaan tidak menutup mata terhadap persoalan yang muncul akibat aktivitas reklamasi tersebut.

“Kami menekankan kepada PT Gandasari agar ada pertanggungjawaban secara pasti atas dampak dari aktivitas itu,” tegas Sabihis saat menyampaikan aspirasi di lokasi aksi.

Selain menuntut tanggung jawab perusahaan, para nelayan juga mempertanyakan legalitas reklamasi yang tengah berlangsung.

Menurut mereka, aktivitas tersebut telah memicu sedimentasi di sejumlah titik perairan sehingga mengganggu aktivitas nelayan.

“Pangkalan dan alur aktivitas nelayan menjadi tidak layak, serta hilangnya ruang laut kami sehingga nelayan kini sulit menangkap ikan,” ujarnya.

Sabihis juga menyebut reklamasi diduga berdampak terhadap kerusakan ekosistem laut, termasuk menurunnya kualitas perairan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

“Selain itu juga merusak biota laut dan baku mutu air,” katanya.

Menurutnya, berbagai dampak tersebut seharusnya menjadi perhatian serius perusahaan.

Ia menilai kepentingan investasi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang terdampak langsung.

“Banyak dampaknya. Harusnya berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat yang terdampak. Jangan serta-merta pihak perusahaan mengabaikan,” tegasnya.

Aksi kali ini merupakan unjuk rasa kedua yang dilakukan nelayan Bojonegara. Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi penolakan langsung di kawasan perairan yang menjadi lokasi reklamasi sebagai bentuk keberatan terhadap kegiatan tersebut.

Namun hingga aksi berlangsung, para nelayan mengaku belum menerima tanggapan maupun kepastian dari pihak PT Gandasari Energi.

“Sejauh ini belum ada tanggapan apa-apa dari pihak perusahaan,” pungkasnya.***