SERANG ,- DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan DPRD sebagai pengusul atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul DPRD Provinsi Banten, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis (06/8/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim dan didampingi Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi dan Imron Rosadi. Turut hadir Gubernur Banten Andra Soni serta jajaran Forkopimda Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim menyampaikan penjelasan DPRD sebagai pengusul 4 (empat) Raperda Usul DPRD Provinsi Banten sekaligus penyerahan 4 (empat) Raperda usul inisiatif DPRD kepada Gubernur Banten.

Perwakilan Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Banten, Ubaedillah menyampaikan penjelasan mengenai 4 (empat) Raperda Usul DPRD Provinsi Banten. Keempat Raperda ini dirancang untuk memperkuat fondasi hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta mengoptimalkan pendapatan dan tata kelola sumber daya alam di Provinsi Banten.

“Raperda Pertama, Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil Provinsi Banten. Raperda kedua, Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan mewujudkan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan. Ketiga, Raperda tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Perseroda. Raperda keempat, Raperda tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda secara simbolis oleh Pimpinan DPRD bersama Bapemperda DPRD Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Selanjutnya, Dokumen empat Raperda usul inisiatif ini akan menjadi dasar dan bahan penyusunan pendapat serta tanggapan resmi dari Gubernur Banten.(adv)

QKOTA SERANG, Teropongnews.id– Dukungan terhadap revisi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK) yang tengah dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama DPRD Kota Serang terus mengalir.

Salah satunya datang dari Abuya Muhtadi yang berharap revisi aturan tersebut dapat menghadirkan regulasi bernuansa Islami untuk menekan penyakit masyarakat (PEKAT).

Abuya Muhtadi menyampaikan dukungannya secara langsung terhadap langkah dari Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Sebelum menyampaikan pernyataannya, ia memperkenalkan diri sebagai Haji Muhtadi asal Cidahu, Cadasari.

“Saya, Haji Muhtadi, Cidahu, Cadasari. Saya ucapkan, mendukung kepada Wali Kota Serang untuk menetapkan Perda PEKAT (Revisi Perda PUK), yang Islami, yang bernuansa Islami,” katanya.

“Saya ucapkan terima kasih ke kawan-kawan semua. Saya mengharapkan yang nuansa Islami,” lanjut Abuya Muhtadi.

Dukungan tersebut berkaitan dengan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) yang diusulkan Pemkot Serang.

Dalam pembahasannya, pemerintah daerah mengusulkan penguatan substansi aturan, termasuk klausul yang mengatur pembatasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) dan pengaturan tempat hiburan malam (THM).

Disisi lain, Kasatgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil, menegaskan bahwa substansi revisi Raperda PUK justru mengarah pada pembatasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut Wali Kota Serang melegalkan minuman keras merupakan pemahaman yang keliru.

“Oleh karena itu Pak Wali Kota berinisiatif melakukan pembatasan terhadap minuman keras. Sehingga framing yang beredar bahwa Wali Kota melegalkan itu adalah framing yang tidak tepat tanpa memahami dan mengetahui substansi dari rancangan Perda PUK,” ujar Wahyu.

Meski demikian, penyusunan revisi Perda PUK tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karena itu, setiap materi muatan yang diatur wajib memperhatikan asas lex superior derogat legi inferiori, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebelumnya, seluruh fraksi atau sembilan fraksi di DPRD Kota Serang secara umum telah menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) usulan Pemkot Serang untuk dilanjutkan ke pembahasan tahap kedua.

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting sebelum pembahasan lebih lanjut terhadap materi revisi, termasuk pengaturan mengenai minuman beralkohol.

Kemudian tempat hiburan malam, dan berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Serang.***

X koSerang,- Langkah konsolidasi organisasi dalam mengawal transparansi serta pembangunan desa di Provinsi Banten terus bergerak masif. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa Provinsi Banten, Lesman Bangun, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berlangsung penuh khidmat di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Provinsi Banten, Kamis (23/7/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperluas jangkauan ekosistem media terintegrasi hingga ke tingkat tapak, sekaligus memperkuat koordinasi antara insan pers, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa di seluruh pelosok Banten.
Sambutan Statement Resmi Pemimpin / Tokoh Terkait:

“Pelantikan pengurus kabupaten/kota yang dihadiri oleh sekjen SMSI pusat makali Kumar, ia menyampaikan banyak terimakasih atas semangatnya pengurus Pokja News Room kabupaten kota serang provinsi Banten, ” hari ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar kita bersama dalam mengawal arah pembangunan desa sesuai program bapak presiden. Pokja Newsroom Jaga Desa hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan informasi dari desa tersaji secara akurat, obyektif, dan transparan.

“Saya minta kepada seluruh pengurus kabupaten dan kota yang baru dilantik untuk segera merapat ke bawah, bersinergi dengan para Kepala Desa, instansi Kejaksaan, serta elemen masyarakat. Media siber harus hadir membawa solusi, mendampingi potensi ekonomi desa, serta menjadi jembatan edukasi. Kita buktikan bahwa pers lokal mampu menjadi motor penggerak kemajuan desa yang bersih, berdaya, dan bermartabat.” Ujar Makali Kumar.

Sementara Kadis Kominfo Provinsi Banten Beni Ismail, S.STP., M.Si. – Mewakili Gubernur Banten dalam kesempatan tersebut menyampaikan, “Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten bersama DPD APDESI Banten dalam membentuk Pokja Newsroom Jaga Desa. Langkah ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang sangat strategis antara media siber sebagai pilar demokrasi dengan program pembangunan yang menyentuh langsung ke tingkat desa.

Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, tantangan hoaks dan disinformasi dapat dengan mudah mengaburkan fakta-fakta pembangunan. Di sinilah peran penting Pokja Newsroom Jaga Desa untuk hadir sebagai penjaga gawang informasi yang valid, menyajikan berita yang akurat, obyektif, dan edukatif, guna mengawal akuntabilitas serta transparansi tata kelola pemerintahan desa di Banten.” Ujar beni Ismail

Sementara itu Wakil ketua Komisi V DPRD Banten sekaligus Ketua DPD ABPEDNAS Banten H. Muksinin, S.E. dalam sambutannya menyampaikan, “Program Jaga Desa ini merupakan agenda strategis dalam mengawal pembangunan dari desa. Kuncinya ada pada kebersamaan dan kedisiplinan. Kehadiran rekan-rekan media bersama Kejaksaan dan ABPEDNAS bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing, mendampingi, serta mengedukasi para Kepala Desa.

Niat kita murni untuk ibadah, ikhlas dan pengabdian membangun desa. Mari kita jaga komitmen ini dan jangan ada yang keluar jalur. Jika ada dinamika atau persoalan di desa, kedepankan komunikasi konstruktif dan pendekatan mediasi. Dengan kebersamaan, sesulit apa pun tantangannya akan menjadi mudah demi kemajuan masyarakat desa di Banten.”

“Kehadiran Pengurus Pusat SMSI di Banten merupakan bentuk dukungan penuh terhadap gerakan Newsroom Jaga Desa. Banten menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam membina ekosistem media siber lokal yang terintegrasi langsung dengan pembangunan desa. Ujar H. Muksinin

“Pokja Jaga Desa dirancang tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga hadir membawa terobosan nyata, mulai dari pelatihan jurnalistik Desa Menulis, pengembangan website desa, hingga keterlibatan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa.” Ujar H muksinin

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pokja News Room Jaga Desa provinsi Banten Lesman Bangun menegaskan bahwa kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang baru dilantik harus segera mengambil langkah nyata dengan membumikan program kerja utama Pokja Newsroom Jaga Desa di wilayah masing-masing.

Dengan terbentuknya struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota se-Banten, Pokja Newsroom Jaga Desa optimistis dapat mewujudkan iklim informasi desa yang kondusif, terintegrasi secara nasional, serta mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa di Banten. Turut hadir mewakili Kajati Banten kasi Intel II David Nababan SH. Tutup lesman bangun.

Serang — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar kegiatan Training Center (TC) Pokja Newsroom Jaga Desa Tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Banten yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Provinsi Banten. Pada Kamis, 23/07/26

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, menyampaikan paparan mendalam mengenai arah strategis, tantangan industri media saat ini, hingga pentingnya pembentukan Newsroom Jaga Desa sebagai gerakan terintegrasi pertama di Indonesia.
Penguatan Struktur dan Diversifikasi Usaha

Dalam pemaparannya, Firdaus menegaskan bahwa dinamika ekonomi media saat ini menuntut para pemilik media siber untuk beradaptasi dan tidak lagi hanya bergantung pada pola konvensional. Pengurus dan anggota SMSI didorong untuk melakukan diversifikasi bisnis guna menopang keberlanjutan perusahaan media.

“Kita harus sadar akan posisi kita sebagai pengusaha media. Ekonomi media konvensional terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan kekuatan organisasi dan jaringan untuk melakukan diversifikasi usaha serta membangun ekosistem yang berkelanjutan,” tegas Firdaus di hadapan para peserta TC.

Firdaus menjelaskan bahwa program Newsroom Jaga Desa merupakan langkah terobosan yang terintegrasi antara SMSI, organisasi kemitraan (Apdesis), dan Kejaksaan. Banten menjadi salah satu daerah percontohan setelah melalui evaluasi dan penyempurnaan dari uji coba sebelumnya di Bali dan Lampung.

Melalui Pokja Jaga Desa, SMSI tidak hanya berperan sebagai fungsi kontrol sosial, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi, mediasi, serta pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Dalam program ini, Pokja Jaga Desa mengusung beberapa agenda utama, di antaranya:
* Koordinasi Program Jurnalistik dan Kejaksaan: Mendorong keterbukaan informasi publik serta penyelesaian dinamika di desa melalui pendekatan mediasi.
* Pemberdayaan dan Pelatihan Desa Nulis: Memberikan pelatihan jurnalistik bagi aparatur atau perwakilan desa untuk mengelola informasi secara mandiri dan transparan.
* Penyediaan dan Pengelolaan Situs Web Desa: Membantu desa membangun serta memelihara website resmi sebagai sarana publikasi kegiatan dan potensi desa.
* Partisipasi Program Ketahanan Pangan: Mendorong keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti budidaya pangan lokal dan perikanan air tawar (bioflok).

Firdaus berharap Training Center ini dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi para pengurus Pokja Jaga Desa di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Banten.

“Melalui pemahaman tugas yang matang dan struktur organisasi yang efisien, Pokja Jaga Desa diharapkan dapat langsung bergerak hingga tingkat kecamatan, membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat posisi media siber lokal,” pungkasnya.(**)