SERANG, Teropongnews.id– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Serang masa bakti 2026 – 2029 beraudiensi dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi Selasa, 12 Mei 2026 di Kantor Wali Kota Serang. Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara insan media dan Pemerintah Kota Serang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta pembangunan daerah.
Audiensi disambut langsung oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi didampingi Asisten Daerah (Asda) III Kota Serang Subagyo serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Asep Setiawan beserta jajaran.
Pengurus SMSI Kota Serang terlihat hadir Ketua Yudian, Sekretaris Agung Mubarra, beserta seksi dan anggota. Selain membahas penguatan sinergi antara media dan pemerintah daerah, audiensi tersebut juga bertujuan menyampaikan rencana kegiatan yaitu Pelantikan dan Peningkatan Kompetensi jurnalis melalui Uji kompetensi wartawan (UKW).
“Kami sadar bahwa keberhasilan program-program tersebut membutuhkan kolaborasi dan sinergi, terutama dengan Pemerintah Kota Serang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan, saran, serta dukungan kebijakan dari Bapak Walikota agar program kami dapat berjalan maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat” Ujar Yudian.
Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari peran media siber dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi yang edukatif dan berimbang, hingga kolaborasi dalam menangkal hoaks di tengah masyarakat.
Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan SMSI Kota Serang yang dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat dan luas.
“Kami menyambut baik audiensi ini. Pemerintah Kota Serang membutuhkan dukungan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan program – program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi.
Ia juga berharap hubungan antara Pemerintah Kota Serang dan insan pers, khususnya SMSI Kota Serang, dapat terus terjalin secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
Sementara itu, Asda III Kota Serang Subagyo mengatan keberadaan SMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif.
“Audiensi ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan insan media. Kami mendukung pelantikan SMSI Kota Serang agar ke depan dapat terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Subagyo.
Subagyo jua mengatakan akan mendiskusikan rencana kerja SMSI & PWI sama yaitu Peningkatan Kompetensi jurnalis melalui Uji kompetensi wartawan (UKW).
Di kesempatan yang sama, Kadis Kominfo Kota Serang Asep Setiawan menegaskan pihaknya siap membangun komunikasi dan koordinasi yang baik bersama insan media, khususnya SMSI Kota Serang.
“Kominfo tentu membuka ruang komunikasi dan kolaborasi bersama SMSI Kota Serang. Kami berharap media dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi serta menyampaikan informasi yang konstruktif bagi masyarakat,” ujar Asep Setiawan.
Ketua SMSI Kota Serang Yudian juga mengatakan audiensi ini menjadi langkah awal memperkuat komunikasi sekaligus membangun sinergitas dengan Pemerintah Kota Serang menjelang pelantikan pengurus SMSI Kota Serang.
“SMSI Kota Serang siap bersinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang positif, akurat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Serang untuk agenda pelantikan pengurus SMSI Kota Serang,” imbuhnya.
Audiensi berlangsung hangat dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan insan media di Kota Serang.(***)
Dampingi Menteri Nusron Hadiri Pengajian Umum di Pandeglang, Pemimpin Jangan Persulit Urusan Rakyat
Pandeglang, teropongnews.id- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Kabupaten Pandeglang, Sabtu (09/05/2026).
Dalam tausiyahnya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat serta mempermudah pelayanan publik. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar pemimpin tidak mempersulit urusan masyarakat. Bentuk mempersulit tersebut, kata Nusron, dapat berupa lambannya pelayanan administrasi hingga pengurusan dokumen masyarakat.
“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk sejumlah rumah ibadah di Pandeglang, di antaranya Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah yang juga disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.
Kegiatan pengajian juga dihadiri Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Encep Mulya Nakhrowi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ Soefihara.
Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sejalan dengan nilai pengabdian dan amanah dalam melayani publik.(**)
Luncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit , Laris Manis, Masyarakat Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang, teropongnews.id– Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan inovasi layanan pertanahan bertajuk Laris Manis atau Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai. Program ini dihadirkan untuk mempercepat proses layanan roya dan waris bagi masyarakat, Senin (11/5/2026).
Peluncuran turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, Ombudsman RI Perwakilan Banten, serta Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kehadiran program ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat bolak-balik ke kantor pertanahan dalam mengurus dokumen.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Efendi, mengatakan Laris Manis lahir dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, sederhana, dan efisien. Program ini juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
“Laris Manis ini layanan roya waris lima menit selesai, khusus peralihan tanpa kuasa, dan tujuan utamanya memangkas birokrasi, mengurangi biaya masyarakat, serta memberikan kepastian waktu pelayanan” ujar Febri Efendi.
Sementara itu, Harison Mocodompis mengapresiasi inovasi yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pelayanan publik harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Ia juga akan mengevaluasi keberhasilan invoasi ini yang kemudian akan bisa diterapkan pada kantor pertanahan lainnya.
“Kita ini pelayan. Tuan kita itu masyarakat, karena ukuran keberhasilan inovasi bukan pada saat launching, tetapi pada dampaknya di masyarakat.” tegas Harison. Ia menilai inovasi percepatan layanan seperti Laris Manis dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya.
Di sisi lain, Plh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, mengatakan inovasi tersebut lahir dari hasil evaluasi pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Selama ini, proses roya dan waris dinilai memakan waktu karena masyarakat harus datang beberapa kali untuk melengkapi administrasi dan pembayaran.
“Melalui program ini masyarakat cukup datang sekali setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Jadi proses pelayanan dibuat lebih sederhana dan efisien,” kata Tri. Ia berharap Laris Manis dapat menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat.(**)
SMSI Turut Meriahkan Jalan Santai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diadakan Dewan Pers
*JAKARTA* teropongnews.id— Serikat Media Siber Indonesia Pusat dan daerah turut memeriahkan Jalan Santai peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Minggu [10/5/2026].
Kegiatan bertajuk _Fun Walk World Press Freedom Day_ ini diikuti ratusan peserta dari kalangan jurnalis, pengurus organisasi pers, mahasiswa, dan masyarakat umum. SMSI Pusat mengajak pengurus dan anggota untuk hadir bersama keluarga.
“Acara ini terbuka untuk keluarga. Pengurus dan anggota dipersilakan mengajak istri,anak, dan keluarga lainnya agar suasana kebersamaan semakin terasa,” ujar perwakilan SMSI Pusat di lokasi acara.
Kemeriahan semakin terasa dengan pembagian puluhan doorprize. Hadiah utama yang disiapkan panitia adalah motor listrik.
Momen paling berkesan terjadi saat hadiah utama jatuh kepada siswi kelas 6 SD, Rindu Alya Dewina Mariam. Rindu mengaku sudah lama mengidamkan motor listrik, namun permintaannya belum dikabulkan orang tuanya karena dinilai belum saatnya.
“Sejak pagi saya terus berdoa. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan Allah,” ujar Rindu saat nomer doorprizenya dibacakan.
Seketikaitujuga Rindu langsung memanggil ayahnya, untuk naik ke panggung menerima hadiah yang telah dia impikan.
Selaku oarangtua Rindu, Iwan Jamaluddin yang juga Pengurus SMSI Pusat mengaku terharu melihat kebahagiaan putrinya.
“Saya berharap ini jadi motivasi bagi Rindu untuk lebih giat belajar dan rajin membantu ibu di rumah saat libur sekolah,” kata Iwan.
Di akhir acara, Rindu berharap Dewan Pers terus menggelar kegiatan serupa agar masyarakat semakin dekat dengan insan pers.
“Semoga tahun depan acaranya ada lagi. Seru dan bisa kumpul bareng keluarga,” tutup Rindu.(**)
Pastikan Program Pemerintah Hadir Hingga ke Desa, Kolaborasi ABPEDNAS, SUCOFINDO dan Kejaksaan RI Atasi Persoalan Air Bersih di Aceh Besar
BANDA ACEH, Teropongnews.id- Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) bersama PT SUCOFINDO (PERSERO) serta Kejaksaan RI memastikan program pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran hadir dalam bentuk nyata hingga ke desa-desa di seluruh tanah air. Hal itu ditandai dengan dilakukannya kick off pembangunan sumur air bersih di Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, Minggu (10/5/2026).
Kegiatan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-70 PT SUCOFINDO (PERSERO) pada Oktober 2026 mendatang.
Program penyediaan air bersih bagi masyarakat ini juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan air nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui program bertajuk “Jaga Air Bersih untuk Desa”, pembangunan sarana air bersih akan dilakukan di 70 titik wilayah operasional PT SUCOFINDO (PERSERO) yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Inisiatif ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 3.500 hingga 7.000 masyarakat desa, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih.
Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS), Indra Utama, mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain APBPEDNAS dan SUCOFINDO, program ini juga didukung oleh Kejasaksaan RI.
“Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga pondasi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui kolaborasi ini, ABPEDNAS bersama PT SUCOFINDO (PERSERO) dan Kejaksaan ini ingin memastikan pembangunan hadir hingga ke desa yang membutuhkan. Program ini juga menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan desa yang lebih merata,” ujar Indra yang juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI DKI Jakarta ini.
“Program ini juga selaras dengan perhatian besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan desa, ketahanan air, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai agenda prioritas nasional.Kami percaya, desa yang kuat harus didukung oleh ketersediaan air bersih yang memadai. Ketika masyarakat mendapatkan akses air bersih, maka kesehatan meningkat, ekonomi bergerak, dan kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh lebih baik,” tambahnya.
Indra yang juga menjabat Komisaris Utama Waskita Beton Precast juga mengatakan ABPEDNAS sebagai organisasi yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Indonesia siap mendukung, mengawal, dan memastikan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
“Kami berharap program ini tidak berhenti pada 70 titik saja, tetapi dapat terus berkembang menjadi gerakan nasional bersama dalam mendukung pembangunan desa dan pelayanan dasar masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan akses layanan dasar di pedesaan,” ungkap Reda yang juga Jamintel Kejaksaan RI ini.
Direktur Utama PT SUCOFINDO (PERSERO), Sandry Pasambuna, mengatakan pembangunan sumur air bersih ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).
“Memasuki usia ke-70 tahun, PT SUCOFINDO (PERSERO) ingin terus memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap kehadiran SUCOFINDO tidak hanya dirasakan melalui layanan bisnis, tetapi juga melalui dampak sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian SDGs, khususnya akses air bersih dan pembangunan desa berkelanjutan,” kata Sandry.
Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), lanjut Sandry, PT SUCOFINDO (PERSERO) juga berperan dalam memastikan aspek kualitas, keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar pada berbagai sektor pembangunan, termasuk mendukung penyediaan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Program pembangunan sumur air bersih ini akan dilaksanakan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada momentum HUT ke-70 PT SUCOFINDO (PERSERO) pada 22 Oktober 2026.
“Kami berharap kolaborasi antara PT SUCOFINDO (PERSERO) dan ABPEDNAS, serta Kejaksaan ini dapat memperkuat sinergi antara BUMN, organisasi desa, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan,” tutup Sandry Pasambuna.
Kadis DMPG Aceh Besar, Jakfar, atas nama Pemkab Aceh Besar mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Gampong Lamluet di Aceh Besar, sebagai salah satu desa yang merima bantuan sumur dari program kolaborasi APBPEDNAS, SUCOFINDO dan Kejaksaan RI.
“Semoga nantinya tidak hanya Gampong Lamluet, tetapi bisa juga dibantu untuk desa-desa lainnya. Semoga juga bantuan yang diberikam ke depan tidak hanya sumur, tetapi juga bisa bantuan-bantuan lainnya seperti Irigasi atau kebutuhan masyarakat lainnya,” imbuhnya.
Keuchik Gampong Lambleut, Bahrunnazar, mengatakan persoalan air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak bagi sebagian warga di desanya, terutama di wilayah timur gampong. Menurutnya, kondisi air di kawasan tersebut asin, berwarna kekuningan dan mengandung kapur, sementara wilayah sekitar meunasah masih memiliki air yang relatif bersih dan jernih. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun dan membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.
Dia juga mengatakan bantuan sumur dari ABPEDNAS-PT Sucofindo serta didukung Kejaksaan ini telah membantu memenuhi kebutuhan air di Meunasah desanya, namun akses air bersih untuk rumah warga masih belum tersedia. Padahal, jaringan pipa disebut sudah masuk ke desa sejak dua tahun lalu, tetapi belum tersambung ke rumah-rumah masyarakat.
“Dari sekitar 300 kepala keluarga di dGampong Lambleut, sebagian warga masih terdampak krisis air bersih dan kami berharap ada dukungan lanjutan agar kebutuhan air bersih dapat menjangkau permukiman warga,” harapnya.[**]
Sinergi Budaya di Tanah Jawara: Irjen Pol Hengki Sambut Hangat Tokoh Lampung Perantauan
Serang, Teropongnews.id- Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menggelar kegiatan silaturahmi bersama komunitas Lampung Perantauan Banten di Aula Gawe Kita Baluwarti Polda Banten, Sabtu (09/05).
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dengan masyarakat Lampung perantau di Provinsi Banten.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Perwakilan Perantau Lampung, H. Ikhsan Gelar Adok Batin Bandarsyah Perkasa Alam, Ketua PWI Banten Rian Nopandra, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, serta masyarakat Lampung dan jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Banten.
Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya silaturahmi ini. Ia menekankan bahwa pertemuan tersebut lebih dari sekadar temu kangen antarwarga asal Lampung.
> “Kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi ajang melepas rindu dengan kampung halaman, tetapi juga mempererat persaudaraan serta menjaga nilai budaya dan kebersamaan,” ujar Irjen Pol Hengki.
Kapolda menilai masyarakat Lampung di perantauan memiliki karakteristik positif, yakni semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan yang kuat.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan modal utama dalam membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di tanah Banten.
Lebih lanjut, Irjen Pol Hengki mengajak warga Lampung perantauan untuk berperan aktif sebagai pelopor persatuan dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Saya berharap masyarakat Lampung di perantauan dapat terus menjadi penyejuk di tengah masyarakat dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” tambahnya.
Menutup arahannya, Kapolda juga mengingatkan tentang tantangan sosial yang kian kompleks, seperti maraknya penyebaran informasi bohong (hoaks) dan pengaruh negatif pada generasi muda. Ia mengimbau para tokoh adat, tokoh agama, dan orang tua untuk konsisten menjadi teladan dalam menjaga nilai moral dan budaya.
Pihak Polda Banten turut mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak kejahatan atau meminta bantuan kepolisian melalui layanan *Call Center 110*(***)
Serang,Teropongnews.id- Pemerintah Provinsi Banten mulai mengevaluasi sejumlah jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinilai sudah jenuh dan minim serapan kerja. Jurusan seperti sekretaris, ketatausahaan, akuntansi hingga Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) disebut menjadi penyumbang angka pengangguran di Banten.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan lulusan dari beberapa jurusan tersebut saat ini terlalu banyak, sementara kebutuhan dunia kerja tidak lagi sebanding.
“Jurusan-jurusan yang jenuh itu seperti sekretaris, ketatausahaan, termasuk akuntansi dan TKJ. Itu sekarang sudah terlalu banyak dan jadi penyumbang pengangguran,” ujar Jamaluddin kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
Karena itu, Pemprov Banten berencana mengurangi bahkan menghapus jurusan yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Nantinya, jurusan tersebut akan diganti dengan program pendidikan yang memiliki peluang kerja lebih besar.
“Nanti jurusan-jurusan jenuh itu akan kita evaluasi, kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan. Kita ganti dengan jurusan yang lebih produktif,” katanya.
Saat ini, Pemprov Banten mulai mendorong pengembangan jurusan berbasis keterampilan teknis. Salah satu bidang yang disebut memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi adalah pengelasan atau welding.
Menurut Jamaluddin, kebutuhan tenaga kerja pengelasan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dengan nilai penghasilan yang cukup besar.
“Ada kebutuhan ratusan ribu tenaga kerja untuk bidang pengelasan. Bahkan ada pengelasan kapal sampai pengelasan bawah air yang gajinya bisa mencapai Rp20 juta sampai Rp30 juta di Jepang,” ungkapnya.
Selain pengelasan, sektor kuliner juga dinilai masih memiliki prospek kerja yang luas karena terus berkembang dan membutuhkan tenaga kerja terampil.
Pemprov Banten juga melihat peluang besar di kawasan industri Cilegon. Industri kimia dan manufaktur berat di wilayah tersebut disebut membutuhkan lulusan SMK dengan kemampuan teknis tertentu.
“Perusahaan-perusahaan di Cilegon saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, terutama yang berkaitan dengan industri kimia dan manufaktur berat. Jadi banyak kebutuhan akan tenaga kerja teknis itu yang sekarang sedang kita dorong,” kata Jamaluddin.(ADV)
Perdana, GEMATAS TAWAF di Kabupaten Tangerang Siap Jadi Role Model Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf
Kabupaten Tangerang, Teropongnews.id– Rabu, (6/5/2026) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui peluncuran Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah Wakaf (GEMATAS TAWAF) yang dilaksanakan di lingkungan Yabika Islamin School, Kabupaten Tangerang.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Ia menilai percepatan program ini sebagai bentuk keberanian dan komitmen kuat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas tanah wakaf.
“Yang membuat saya selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten merasa sangat bangga adalah keberanian dan kebesaran tekad Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Target yang semula dirancang dalam 3 tahun anggaran — dengan teliti dipetakan dalam sebuah roadmap yang komprehensif bersama Kantor Kementerian Agama — diputuskan untuk dipercepat menjadi hanya 1 tahun anggaran. Seluruh 1.634 bidang ditargetkan selesai pada Tahun 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah percepatan tersebut merupakan keputusan yang berani dan strategis, yang didukung oleh sistem yang kuat, koordinasi yang solid, serta semangat kolaborasi yang tidak padam. Dengan fondasi tersebut, ia optimistis target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menegaskan dukungan penuh terhadap program ini. Seluruh dukungan teknis, kebijakan, dan koordinasi akan terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Tangerang berjalan lancar dan optimal.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Bupati Kabupaten Tangerag, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai salah satu pihak yang memiliki aset wakaf di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak bersepakat untuk bergerak bersama menetapkan batas-batas tanah wakaf sebagai langkah awal proses sertifikasi.
Penetapan batas tersebut menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tahapan selanjutnya, yakni pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) hingga penerbitan sertipikat. Dengan pola kerja kolaboratif ini, proses yang semula direncanakan selama 3 tahun dapat dipercepat menjadi hanya 1 tahun, sehingga memberikan manfaat yang lebih cepat bagi masyarakat.
Ke depan, model kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai role model pertama, dengan harapan keberhasilan ini dapat direplikasi di daerah lain sehingga percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat terwujud secara menyeluruh.(**)
Refleksi Reformasi: Mahasiswa dan Aktivis Soroti Ancaman Kemunduran Demokrasi
Serang, Teropongnews.id- Dalam rangka menyambut momentum bulan reformasi, komunitas diskursus publik Nalar Politik Kawula Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Menakar Capaian, Mengkritik Kemunduran Demokrasi Indonesia” yang berlangsung di Kota Serang. Forum ini menghadirkan akademisi, aktivis mahasiswa, serta pegiat demokrasi untuk merefleksikan perjalanan reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak tumbangnya rezim Soeharto pada peristiwa Reformasi Indonesia 1998.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Arif Rahman, M.H., dosen Hukum Tata Negara UIN SMH Banten; Harry Ahmad Gunawan, Ketua Bidang Riset dan Kebijakan Publik IDE Indonesia, serta M. Qolby Yusuf, Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten.
Dalam pemaparannya, Arif Rahman menjelaskan bahwa reformasi merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia yang lahir dari akumulasi krisis politik, ekonomi, dan sosial pada akhir dekade 1990-an. Ia menekankan bahwa reformasi tidak hanya dimaknai sebagai pergantian rezim, tetapi juga sebagai upaya mendasar untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurutnya, berbagai perubahan konstitusional pascareformasi telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari penguatan lembaga negara hingga meningkatnya partisipasi publik dalam proses politik.
Sementara itu, Harry Ahmad Gunawan menyoroti bahwa meskipun reformasi telah membawa sejumlah perubahan struktural, realitas demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Ia menilai bahwa praktik politik oligarkis, lemahnya penegakan hukum, serta masih kuatnya kepentingan elite dalam proses pengambilan kebijakan menjadi indikator bahwa agenda reformasi belum sepenuhnya tercapai. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Pandangan kritis juga disampaikan oleh M. Qolby Yusuf yang menilai bahwa ruang demokrasi saat ini perlu terus dijaga oleh masyarakat sipil, khususnya mahasiswa. Ia menyoroti adanya kekhawatiran di kalangan aktivis terhadap situasi demokrasi yang dinilai semakin menyempit, terutama ketika kritik publik terhadap kekuasaan seringkali menghadapi tekanan atau respons represif. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjaga semangat reformasi sebagai kekuatan moral yang mengawasi jalannya kekuasaan negara.
Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti fenomena meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pemerintah di daerah maupun di tingkat pusat. Kondisi ini dinilai perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sipil, terutama bagi para aktivis yang belakangan merasa ruang ekspresinya semakin tertekan, tak lepas dari permasalahan kasus penyiraman air keras belakangan ini.
Beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan, termasuk tindakan represif oleh oknum aparat terhadap aksi-aksi masyarakat, turut menjadi perhatian. Aktivis menilai bahwa praktik-praktik semacam ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.
Di sisi lain juga, forum tersebut juga menilai bahwa kinerja kepolisian dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Namun demikian, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak agar institusi keamanan tetap berjalan selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Riset dan Kajian Strategis Nalar Politik Kawula Indonesia, Eki Sahrudin, menegaskan bahwa momentum bulan reformasi harus dijadikan sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai kembali arah perjalanan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti pada simbol peringatan sejarah semata, melainkan harus terus dihidupkan melalui partisipasi aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara. Ia juga menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam ruang diskursus publik sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Reformasi lahir dari keberanian masyarakat sipil dan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi. Oleh karena itu, semangat tersebut tidak boleh padam. Justru di tengah berbagai tantangan demokrasi hari ini, suara kritis dari mahasiswa dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai reformasi tetap hidup,” ujar Eki.
Melalui kegiatan ini, Nalar Politik Kawula Indonesia berharap diskursus publik mengenai demokrasi dan reformasi dapat terus berkembang, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran kolektif di kalangan generasi muda untuk terus menjaga ruang kebebasan sipil dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.(***)
Warga Selaku Keluarga Korban Resmi Laporkan Dugaan Pelaku Pencurian HP Kepihak Polisi
Serang, Teropongnews.id– Salah satu Warga Cikeusal Kabupaten Serang yang diketahui telah menjadi korban pencurian, akhirnya resmi membuat Laporan Polisi di Mapolsek Cikeusal.
Insiden ini terjadi di Kp. Pasir Mesjid RT.002/001, Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Bapk korban, Karna, juga telah menceritakan dan membenarkan kepada Media, bahwa putranya atas nama Miftahul Husna (15) telah kehilangan Handponde saat sebelumnya telah berkunjung untuk bermain bareng di rumah teman, dan sekitar pukul 20-30, Miftahul Husna (Amin) Ia kedapati telah kehilangan sebuah handpone.
“Malam hari saat berkunjung di rumah salah satu temannya, anak saya Miftah, selaku korban sedang bermain game bersama temannya. Tiba tiba anak saya diminta membelikan roko ke warung oleh temannya, namun setibanya pulang membeli roko dari warung, anak saya telah kehilangan handphone yang mana sebelum nya di tinggalkan di gubuk pos ronda, papar Karna, selaku Orangtua Korban.
Berdasarkan hasil identifikasi dan upaya pencarian, diketahui Handphone tersebut sudah berada di salah satu yang diduga sebagai pelaku, dan sudah berada jauh dari lokasi kejadian perkara tepatnya disekitaran pasar rau kota serang.
“Obrol obrol yang dilakukan secara persuasip oleh pihak keluarga korban yakni paman nya atas nama Sutejo, bersama dengan terduga pelaku akhirnya sekira pukul 23:00 s/d 02:00 seseorang yang diduga sebagai pelaku akhirnya mau menyerahkan Handpone tersebut kepada pihak keluarga korban, dengan telah meminta tebusan uang sebesar satu juta rupiah (1.000.000), tegas Karna.
Usut demi usut pihak keluarga korban yang merasa dirugikan lantaran kondisi HP yang sudah rusak akhirnya melakukan pengaduan resmi kepihak Kepolisan dan meminta pelaku untuk segera ditindak lanjut dalam proses hukum yang diduga sudah melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan, bahkan adanya sebuah pengancaman.
Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp3,5juta, dengan rincian Harga Hp, 2juta + Uang Tebus 1jt. Sehingga pihak keluarga yang merasa di rugikan segera melakukan laporan resmi ke Mapolsek Cikeusal.
Tak butuh waktu lama pada hari Senin 4 Mei 2026, Pukul 09:30 wib, akhirnya pihak Polsek melalui Kanit Reskrim yang didampingi penyidik, telah menerima cepat laporan warga selaku korban, dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTPL/ 05 / IV / 2026, Atas adanya dugaan tindak pidana pencurian, dan atau pemerasan, serta pengrusakan secara bersama sama.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat kepolisian. Agar pelaku segera diproses hukum,” tambah Karna, selaku Orangtua korban.
Menanggapi adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan modus serupa, pihak kepolisian yakni Mapolsek Cikeusal mengimbau kepada warga masyarakat khususnya wilayah hukum Polsek Cikeusal agar tetap waspada dan terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.(**)
