Serang, teropongnews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, pada dasarnya pembangunan bertumpu di Desa atau Kelurahan. Desa yang memiliki wilayah dan warga tempat pembangunan dilaksanakan.
“Terimakasih dan senang bisa bertemu. Banyak kalangan telah beraudiensi (bertemu, red). Menjadi bagian modal saya untuk membangun bagi masyarakat Banten,” ungkap Al Muktabar saat menerima Audiensi DPD Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Provinsi Banten di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Jum’at, 3/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar memaparkan beberapa penugasan yang diembannya sebagai Penjabat Gubernur Banten kepada Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Muhadi dan jajaran, serta para Ketua DPC Apdesi se-Provinsi Banten.
Dijelaskan, yang menjadi acuan pembangunan Provinsi Banten saat ini adalah Rencana Pembangunan Daerah (RDP) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.
“Salah satu mandatory Penjabat Gubernur Banten adalah stunting dan gizi buruk. Kita akan sangat fokus untuk masalah itu. Kalau itu kita tidak dengan benar, akan mengakibatkan lost generation,” ungkapnya.
Dijelaskan Al Muktabar, pihaknya akan melakukan pendekatan pada tiga level. Pendekatan pertama charity untuk keluarga makan yang hari ini makan atau tidak; kedua, melalui pemberdayaan keluarga untuk keluarga yang sudah di atas pendekatan pertama; serta ketiga pemberdayaan kelompok untuk keluarga-keluarga yang sudah berdaya untuk bisa dihubungkan dengan lembaga pembiayaan.
Di bidang pendidikan, pihaknya mendorong adanya digitalisasi pendidikan. Langkah ini untuk meningkatkan partisipasi dan lama sekolah.
“Sarana digital untuk bagaimana orang Banten untuk dapat ijazah SMA/SMK,” ungkap Al Muktabar.
Di bidang ekonomi, lanjut Al Muktabar, untuk pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, mendorong produk lokal untuk mengisi pembangunan.
“Desa harus memikirkan bisnis, 40 persen APBD diarahkan belanjanya untuk produk lokal,” ungkapnya.
Dikatakan, Pemprov Banten mendorong pemakaian produk lokal melalui penerbitan katalog lokal dan pemasaran digital melalui market place.
“Market place bisa juga untuk pemberdayaan keluarga,” ungkap Al Muktabar.
Al Muktabar juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berharap Banten terkenal gara-gara kemacetan Jawa – Sumatera. Sehingga akan dibangun kantong parkir Banten Jawa Sumatera Area yang mampu menampung ribuan kendaraan. Selain itu, nantinya pengelola jalan tol akan membangun akses langsung ke kapal untuk memotong waktu antrian.
“Tugas lainnya, menyukseskan Pemilu 2024,” ungkap Al Muktabar.
Dikatakan, Banten punya modal sosial pembangunan daerah dengan memiliki Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum DPP Apdesi.
“Semoga menjadi modal efektif untuk menggulirkan pembangunan di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar.
“Ini semua menjadi ladang ibadah kita untuk menjadi manfaat bagi masyarakat lebih banyak,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Muhadi mengungkapkan di Provinsi Banten ada 1238 desa. Apdesi siap mendukung penugasan Pj Gubernur Banten Al Muktabar melaksanakan tugasnya.
“Apdesi Provinsi Banten siap mendukung penanganan stunting dan gizi buruk,” ungkapnya.(Red)
Desa Dan Kelurahan Menjadi Tumpuan Pembangunan Bagi Pemerintah
