Pandeglang, Teropongnews.id- Di Era saat ini, Kemajuan Teknologi Digital adalah sebuah keniscayaan, sehingga literasi digital dan penggunaan media sosial amat penting dimanfaatkan. Media Sosial bukan hanya sebagai media komunikasi, tapi dapat menjadi senjata ampuh dalam stategi pemenangan politik maupun peningkatan kualitas para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Karena itu, DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Pandeglang sangat menyambut baik kedatangan para Mahasiswa dan Dosen Ilmu Pemerintahan UNPAM Serang kemarin pada 30 April 2026. Kampus UNPAM Serang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan mengusung tema “Peningkatan kompetensi kader PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang melalui media sosial dan literasi digital”.
cara ini di ikuti oleh para Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang dan Pengurus Anak Cabang (PAC), harapannya agar ke depan, kader politik mampu mengoptimalkan peran media sosial dalam menginformasikan Kerja-kerja Partai dengan lebih kreatif dan Inovatif
Yadi Murodi, Selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang menyampaikan dalam sambutannya “Era digital ini, kader kita harus jadi digital ambasador yang cerdas. kegiatan ini sangat Positif, menekankan kepada pengurus anak cabang untuk siap menghadapi pilkada di 2029 dengan amunisi media sosial yang kuat. Kader tidak boleh gaptek lagi, harus bisa lawan misinformasi, berita hoaks dan mampu menjabarkan kerja-kerja partai diruang digital khususnya media sosial ,”
Ketua Tim Kelompok PKM menuturkan, “Harapan Kami ke depannya partai seperti PDI Perjuangan ini mampu memfasilitasi generasi muda agar nantinya melahirkan kader-kader partai yang tidak hanya pandai berorasi di panggung, namun juga mampu membangun narasi di Ruang digital.”
”Pengabdian ini bukti bahwa Kampus dan Partai Politik bisa bersinergi dalam mengedukasi masyarakat maupun kader-kader partai tentang pendidikan politik yang Aktif, Kreatif dan Substantif. Tema yang diusung hari ini dalam PKM didasari dari Data KPU yang menyebutkan bahwa lonjakan angka pemilih Potensial di Pemilu 2029 akan signifikan, Gen Z dan Gen Milenial akan mendominasi Angka Pemilih 2029, bahkan Generasi Alpha juga akan terdaftar sebagai Pemilih Pemula. Ini adalah Bonus Demografi yang tidak boleh luput dari Perhatian Partai politik untuk menarik perhatian para kaum Muda ” tutup ketua tim Tomi Ibnu Hajar Haetami
Selain Tomi Ibnu Hajar Haetami selaku ketua kelompok, Turut menjadi Narasumber dalam kegiatan PKM ini yaitu Fajar Murodi, Adam Aji dan Khairunnasihin Amrullah. Dengan dibimbing oleh Efriza selaku dosen pembimbing.
Efriza, selaku Dosen Pembimbing PKM menuturkan, bahwa Mahasiswa jangan anti terhadap Politik, justru saya mendorong agar Mahasiswa-Mahasiswi saya di Ilmu Pemerintahan UNPAM Serang belajar lebih dalam tentang teori dan dinamika politik yang terus berkembang, Ini adalah bagian dari Tri Darma Perguruan tinggi. Karena itu Mahasiswa dituntut untuk dapat berkontribusi kepada Masyarakat begitupun kepada Kader-kader Partai. Jangan buat hubungan yang terkesan tidak bisanya bersinergi antara partai politik dan kampus. Agar ke depan politik di Indonesia khususnya di Pandeglang dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas dan kredibilitas. Bahkan, UNPAM siap memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Serang ini, utamanya Provinsi Banten.” ujarnya mengakhiri rangkaian PKM.(**)
Banten, Teropongnews id- Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Banten yang tergabung dari HMI Cabang Serang, HMI Cabang Pandeglang dan HMI Cabang, Lebak di depan kantor Kepolisian Daerah Banten berlangsung dalam suasana yang tertib dan kondusif. Demonstrasi yang mengangkat sejumlah kritik terhadap dinamika penegakan hukum di daerah tersebut justru memperlihatkan satu hal penting: ruang demokrasi di Banten tetap terbuka dan dijaga dengan pendekatan yang humanis.
Sejak awal aksi dimulai, aparat dari Kepolisian Daerah Banten tampak melakukan pengawalan secara persuasif tanpa tindakan represif. Massa mahasiswa diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Bahkan, aparat kepolisian turut memastikan jalannya aksi tetap tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi.
Pendekatan pengamanan yang dilakukan menunjukkan bahwa kepolisian tidak memandang demonstrasi sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus difasilitasi secara profesional.
Dalam aksi tersebut, perwakilan dari Kepolisian Daerah Banten juga hadir untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Kehadiran perwakilan kepolisian ini menjadi simbol bahwa institusi negara tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan bersedia membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa.
Situasi ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik tetap terjaga. Para aktivis mahasiswa dapat menyampaikan kritik, melakukan orasi, hingga membentangkan berbagai tuntutan tanpa adanya pembatasan yang bersifat represif.
Justru dalam konteks tersebut, publik dapat melihat bahwa praktik demokrasi di lapangan berjalan sebagaimana mestinya. Demonstrasi berlangsung, aspirasi disampaikan, dan aparat negara menjalankan tugas pengamanan secara profesional serta humanis.
Di sisi lain, keberhasilan pengamanan aksi ini juga menjadi pesan penting bahwa kritik terhadap institusi negara tidak selalu berujung pada konflik.
Dengan demikian, aksi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam di depan Kepolisian Daerah Banten justru memperlihatkan satu realitas yang menarik, bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang bebas untuk menyampaikan pendapat, sementara aparat kepolisian menunjukkan komitmen dalam menjaga kebebasan tersebut melalui pendekatan yang humanis dan profesional serta hal ini secara tidak langsung mematahkan tuntutan atas aksi dari HMI Se-Banten itu sendiri mengenai ruang bebas aktivis untuk bisa menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.
Pada akhirnya, dinamika seperti ini menjadi cerminan bahwa demokrasi tidak hanya hidup dalam wacana, tetapi juga terlihat nyata dalam praktik di lapangan. Selama ruang dialog tetap terbuka dan semua pihak menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi, maka kritik, demonstrasi, dan pengawalan keamanan dapat berjalan berdampingan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.(**)
Serang, teropongnews.id– Selasa (28/4/2026), Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten resmi melaksanakan launching program Pengukuran Terjadwal yang dilaksanakan di wilayah Serang Raya, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini melengkapi implementasi sebelumnya yang telah lebih dahulu dilaksanakan di wilayah Tangerang Raya dan Kota Cilegon.
“Hari ini, alhamdulillah, empat Kantor Pertanahan secara resmi menyusul empat kantor sebelumnya yang telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan ini merupakan bentuk komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Pada minggu lalu, masing-masing kantor telah melakukan persiapan dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program pada pekan ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program ini memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Menurutnya, apa yang disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan secara nyata.Dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran dituntut untuk terus berinovasi, baik dalam pelayanan maupun sistem kerja, “Apa yang kita sampaikan bukan sekadar pernyataan, tetapi mengandung harapan yang harus benar-benar diwujudkan melalui kesungguhan dan komitmen bersama,” tegasnya.
Efisiensi berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. “Ibaratnya one shoot, one goal, setiap langkah harus memberikan hasil tanpa pemborosan waktu, tenaga, maupun biaya,” ungkapnya.
Selain itu, peningkatan kepastian layanan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal waktu dan proses. Harison menegaskan bahwa perencanaan yang baik akan menghasilkan pelayanan yang lebih terukur dan dapat diprediksi.
Mekanisme permohonan ini dapat diakses melalui link khusus untuk pengukuran terjadwal (https://sites.google.com/view/pbtterjadwalbanten) dengan alur pertama kali melakukan pemilihan kantah sesuai dengan objeck tanah, pendaftaran online, kemudian pengunggahan berkas lengkap, verifikasi oleh petugas kemudian melakukan pembayaran dan pilih jadwal, kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas.
Launching turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha, Maria Iriana Puji Lestari; Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Septein Paramia Swantika; Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Elfidian Iskariza; Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang; Taufik Rokhman; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Akhda Jauhari; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi; Ketua IPPAT Kabupaten Seran, Hilal Fitri; Ketua Maski Banten, Dhiky Hartono; Pimpinan KJSB, Raswanto serta tamu undangan lainnya.(***)
SERANG, Terropongnews.id–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten totalitas mengawal kegiatan Seba Baduy 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga kunjungan ke sejumlah kepala daerah, termasuk ke Gedung Negara Pemprov Banten untuk bertemu Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Banten, r. Drs. Jamaluddin, M.Pd mengatakan pihaknya memastikan seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan sesuai adat yang berlaku.
“Kami dari Bidang Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten total mengawal kegiatan Seba Baduy 2026, dengan selalu meminta petunjuk dari kokolot Baduy agar tidak menyimpang dari tradisi yang mereka harapkan,” ujar Rohaendi kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya juga menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan acara tanpa mengesampingkan nilai budaya.
“Kami berinovasi melalui konten-konten acara yang menarik dengan tetap memperhatikan adat budayanya,” tambahnya.
Pada kesempatan lain kepala Bidang kebudayaan Rohaendi menyebut sinergi internal Dindikbud serta dukungan berbagai pihak menjadi kunci sukses penyelenggaraan Seba Baduy tahun ini.
“Alhamdulillah berkat sinergi dan petunjuk dari Jaro, pimpinan, Kadisdikbud, Sekda, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur, acara berjalan lancar sesuai harapan,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga kelestarian adat, tetapi juga mampu menjadi daya tarik wisata di Banten.
“Sehingga adat tetap terjaga, acara menjadi event wisata, dan seluruh kegiatan dapat terlaporkan dengan baik,” tutupnya. (ADV)
SERANG, Teropongnews.id- 26 April 2026 – Korps PMII Putri (KOPRI) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten sukses menggelar agenda kaderisasi formal, Sekolah Islam Gender (SIG) Ke-IX. Kegiatan yang berlangsung pada 24-25 April 2026 di Pondok Pesantren Tahfidz YAN 3 Banten ini mencatatkan sejarah baru dengan jumlah partisipasi peserta tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebanyak 92 kader PMII hadir memadati ruang diskusi, menciptakan atmosfer intelektual yang hidup dalam membedah relasi gender. Menariknya, gelombang peserta kali ini tidak hanya didominasi oleh kader putri; partisipasi kader laki-laki pun terbilang cukup tinggi, menunjukkan bahwa kesadaran akan keadilan gender telah menjadi isu kolektif lintas gender di lingkungan PMII UIN SMH Banten. Menjawab Tantangan Perempuan Kontemporer
Dengan mengusung tema “Dialektika Gender dalam Perspektif Islam untuk Merespons Tantangan Sosial Perempuan Kontemporer”, SIG IX ini dirancang sebagai respons atas kompleksitas masalah sosial yang dihadapi perempuan di era modern.
Ketua KOPRI Komisariat UIN SMH Banten, Yayu Fitri Baqiyatus Solihat, menegaskan bahwa kehadiran banyak kader laki-laki dalam forum ini merupakan sinyal positif bagi gerakan advokasi gender ke depan.
“Isu gender bukan hanya urusan perempuan. Kehadiran kader laki-laki yang cukup banyak dalam SIG IX ini membuktikan bahwa kita sedang membangun kesadaran kolektif. Kita butuh perspektif yang seimbang untuk menjawab tantangan sosial perempuan kontemporer melalui kacamata Islam yang progresif,” ungkap Yayu.
Pencapaian Tertinggi Sepanjang Sejarah, lonjakan angka hingga 92 peserta ini menjadi prestasi tersendiri bagi kepengurusan tahun ini.
Fitri Awaliyah, selaku Ketua Pelaksana, menyampaikan bahwa antusiasme ini di luar ekspektasi panitia namun telah dipersiapkan dengan matang secara teknis maupun substansi.
“Alhamdulillah, ini adalah jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah SIG di Komisariat kami. Banyaknya peserta laki-laki juga memberi warna baru dalam sesi diskusi, di mana terjadi dialektika yang sangat dinamis antara perspektif maskulinitas dan feminitas dalam memahami teks keislaman dan realitas sosial,” jelas Fitri.
Selama dua hari, para peserta dibekali materi mulai dari konsep dasar gender, sejarah gerakan perempuan, hingga strategi advokasi dalam perspektif Islam. Lokasi pesantren yang tenang di Tahfidz YAN 3 Banten memberikan ruang kontemplasi yang dalam bagi kader untuk mendalami materi.
SIG IX ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai seremonial, tetapi melahirkan kader – kader yang mampu mengikis bias gender di masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak – hak kemanusiaan yang berkeadilan.
Tentang KOPRI PMII Komisariat UIN SMH Banten wadah kaderisasi bagi perempuan di lingkup UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bertekad mencetak kader militan, berwawasan luas, dan mampu mengintegrasikan nilai Islam dengan semangat kesetaraan gender.(**)
Tangerang Selatan, Teropongnews.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Perayaan dan Ibadah Paskah Persekutuan Umat Kristiani Kementerian ATR/BPN pada Jumat (24/04/2026). Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum Paskah sebagai titik kebangkitan bersama, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saudara-saudari sekalian, yang butuh Paskah, yang bangkit itu tidak hanya Yesus Kristus. Bangsa Indonesia itu juga butuh Paskah. Jadi semangat dan spiritnya Paskah itu bukan hanya spirit secara fisik. Tapi ada spirit kebangkitan secara cita-cita,” ucap Menteri Nusron dalam kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
Menteri Nusron menjelaskan, semangat Paskah harus diwujudkan dalam bentuk gerakan dan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semangat tersebut tidak berhenti pada makna simbolik, melainkan menjadi dorongan konkret untuk perubahan dan kemajuan. “Secara fisik, secara mental dan kemudian dibangkitkan, diwujudkan dalam kebangkitan dalam gerakan dan aksi,” ucapnya.
Nilai tersebut kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari jajaran Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara, dengan menempatkan pelayanan sebagai prinsip utama dalam setiap proses layanan. “Mudah-mudahan pesan ini menjadi pedoman dan kebaikan bagi kita semua dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Menteri Nusron.
Sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Kristus Bangkit Memperbarui Kemanusiaan Kita dan Kepedulian kepada Keutuhan Alam Ciptaan”, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sekaligus Wakil Ketua Persekutuan Umat Kristiani, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa semangat Paskah juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk nyata nilai kasih dan kepedulian di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Berbagai kegiatan tersebut di antaranya, kunjungan aksi peduli kasih ke UPTD Perlindungan Sosial, donor darah bersama PMI Kabupaten Serang, serta kunjungan kasih kepada anggota keluarga besar yang sedang mengalami kondisi kesehatan kurang baik. “Hal itu merupakan implementasi nyata dari nilai kasih dan kepedulian kita semua,” pungkas Harison Mocodompis.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten turut menyerahkan 14 sertipikat rumah ibadah dan yayasan keagamaan kepada sembilan penerima sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan.
Selain itu, disalurkan pula dukungan pelayanan berupa bantuan dana kepada Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dan Panti Asuhan Abigail Pamulang. Bantuan dana tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Pengurus Persekutuan Umat Kristiani Kementerian ATR/BPN, Chriesty Elisabeth Lengkong.
Pada acara yang diketuai oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Darman S.H. Simanjuntak, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra, beserta sejumlah mantan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (GE/JR***)
Serang, Teropongnews.id– Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menjadi wujud kolaborasi konkret dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Arief Muliawan, Rabu (22/4/2026).
Arief menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat nyata dan tidak hanya bersifat administratif semata. “Kerja sama ini harus benar-benar efektif di lapangan dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam menghadapi persoalan pertanahan yang semakin kompleks, termasuk praktik mafia tanah. Menurutnya, peran Kejaksaan Tinggi menjadi sangat strategis dalam mendukung BPN, khususnya dalam aspek penegakan hukum.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa BPN pada dasarnya melakukan pemeriksaan secara administratif (formal), sementara dalam proses hukum diperlukan pembuktian secara materiil. “Di sinilah pentingnya dukungan dari Kejaksaan, agar penanganan persoalan pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai komunikasi yang intens selama ini menjadi kunci utama dalam membangun kolaborasi yang kuat.
“Saya meyakini bahwa sebelum ada kolaborasi dan koordinasi, harus ada komunikasi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa bekerja sama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik,” ungkap Harison.
Ia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. “Kita tinggal menjalankan kebijakan pemerintah secara tepat (proper), hati-hati (prudent), serta dengan penuh integritas dan profesionalisme,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas BPN. Ia menegaskan bahwa seluruh bidang di Kejaksaan, baik Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), maupun bidang lainnya, siap berkolaborasi.
“Kami siap bekerja sama, bergotong royong dengan semangat bersih dan berintegritas. Harapannya, sinergi ini dapat mendukung dan menyukseskan program baik dari Kejaksaan maupun BPN,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan dilakukan penguatan kerja sama hingga ke tingkat daerah, termasuk melalui penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri dan Kantor Pertanahan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dapat berjalan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Ardito Muwardi, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Unu Ibnudin; Kasubdit Bina Pengadaan Tanah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo; Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Anugerah Satriwibowo; Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, GOyandi Dwi Ammar; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Encep Mulya Nakhrowi.(**)
Serang Teropongnew.id] Adanya pembangunan yang terletak dilingkungan jalan Cilowong Sayar kecamatan Taktakan kota serang menuai pertanyaan dari salah satu warga kota serang yang dekat dengan lokasi kegiatan mengungkapkan bahwasanya pelaksana projek memasang papan informasi pekerjaan { PIP) dilahan reklame orang yang belum tentu berijin dari pemilik tanah tersebut / menumpang , Sedangkan sudah jelas tertera dalam kontrak antara pelaksana dengan dinas terkait , Bahwasanya untuk papan informasi harus terpasang di dekat lokasi pekerjaan .
Senin 20/04/2026 warga sekitar yang berinisial Aa mempertanyakan kepada awak media bahwasanya ” memang Boleh memasang PIP di reklame akan penjualan tanah Emang tidak ada anggaranya untuk membeli kaso dan triplek agar terlihat lebih elegan Dimata masyarakat yang melihat dan melintas.
CV.syakiri Putra pelaksana yang mengerjakan pembangunan Drainase yang diawasi oleh PT.Sertima Rekasya Enginering dengan Nilai Kontrak Rp.189.738.000
Seratus delapan puluh sembilan juta Tujuh Ratus Tiga puluh delapan ribu Rupiah,
610/104/SPK/PL/LINGKUNGAN/SDA -DPUPR Kota serang tahun 2026.
Lanjut Aa” apakah konsultan pengawas tersebut tak menegur atau mengingatkan dikarenakan pembangunan ini kan bersumber dari APBD atau yang lebih jelas dari pajak masyarakat yang di bayarkan demi adanya pembangunan yang layak dikota serang tanpa adanya berita miring dari beberapa kalangan , projek yang baru dikerjakan beberapa persen aja sudah jadi pertanyaan dan sorotan apalagi jika sudah berjalan .
Saat di konfirmasi salah satu pejabat dari bidang tersebut sama sekali tak merespon seolah olah mengabaikan akan adanya aduan dari masyarakat sekitar , padahal saya hanya ingin memberikan informasi bahwa ini sudah jelas jelas melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja sama , kasihan orang dinas nya tidak secara langsung pengusaha tersebut sudah mencoreng nama baik dinas pekerjaan umum dan tata Ruang ( DPUPR ) Karna tak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan.
Lebih lanjut ” Mengutarakan bahwasanya beliau dan rekan aktifis akan segera menghadap kepada kepala dinas DPUPR serta Kabid Kabid nya untk memohon agar pelaksana tersebut tidak layak dijadikan mitra , saya juga secepat nya akan melayangkan surat kepada walikota SERANC untuk beraudensi demi bahkan jika permohonan kami tak di gubris kita akan melayangkan surat aksi unjuk rasa agar para pengusaha yang seperti itu di blacklist demi menjaga nama baik dinas dan walikota Serang khususnya
Ungkapnya dengan nada kesal.(**)