Jakarta, Teropongnews.id— Suasana penuh semangat kebangsaan mewarnai kegiatan Seminar Peringatan Hari Pahlawan yang digelar di Gedung Joang 45 Jakarta, Sabtu, 8 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang tahun ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh berbagai organisasi pejuang dan kebangsaan. (10 November 2025)

Ketua Panitia, A. Rasyid Muhammad, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara yang melibatkan banyak pihak. Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci utama suksesnya kegiatan tersebut.

“Budaya gotong royong bangsa kita sungguh luar biasa. Dengan kebersamaan, pekerjaan berat menjadi ringan. Pepatah lama mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ujarnya.

Rasyid menambahkan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini memiliki nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kegiatan lebih banyak diisi dengan upacara dan napak tilas perjuangan, maka kali ini dikemas dalam bentuk seminar kebangsaan yang melibatkan unsur akademisi, organisasi pejuang, serta generasi muda.

Acara ini terselenggara atas kerja sama antara DHD BPK45 Provinsi DKI Jakarta, Dewan Harian Nasional 45 (DHN45), IPKI Pusat, PWP Pusat, DPW IPKI DKI Jakarta, DPW Wirawati Catur Panca DKI Jakarta, Museum Joang 45, dan Kerabat Pencinta Alam.

Momen Sakral Mengheningkan Cipta

Sebelum sesi seminar dimulai, acara diawali dengan momen sakral mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Prosesi khidmat tersebut dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, M.Bus., MA., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Seluruh peserta berdiri tegak dengan penuh hormat, menundukkan kepala dalam keheningan, mengenang pengorbanan para pejuang yang telah memberikan segalanya demi kemerdekaan Indonesia. Suasana Gedung Joang 45 seketika hening, menambah khidmat dan haru dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini.

Nilai Kejuangan Harus Dihidupkan Kembali

Dalam sambutannya, Sekjen Dewan Harian Nasional 45 Brigjen TNI (Purn) Dr. Maksum Amin menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara di tengah arus perubahan global yang begitu cepat.

“Semangat para pahlawan terdahulu lahir dari tekad untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan tanpa pamrih. Kini perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, inovasi, dan integritas,” ujar Maksum Amin.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan persoalan moral, karakter, dan keadilan sosial.

“Kita belum bisa berkata telah merdeka sepenuhnya jika rakyat masih sulit mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak, jika kesenjangan sosial masih lebar, dan jika kejujuran belum menjadi budaya bangsa,” tegasnya.

Pesan dari Putra Pahlawan: Warisan Semangat Harus Diteruskan

Sementara itu, Ketua Pembina IPKI, Bambang Sulistomo, yang juga putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, memberikan pesan mendalam tentang pentingnya mewarisi semangat juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti hanya sebagai simbol peringatan setiap 10 November. Kita harus meneladani para pahlawan dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. Perjuangan hari ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi menjaga moral dan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman,” ujarnya.

Arsip Sebagai Penjaga Memori Kolektif Bangsa

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Arsip Nasional RI, Dr. Mego Pinandito, M.Eng., menekankan peran penting arsip dalam menjaga memori perjuangan bangsa.

“Arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi sumber pengetahuan dan identitas bangsa. Melalui pengelolaan arsip yang baik, kita dapat memahami perjalanan perjuangan para pahlawan dan menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Inilah bentuk nyata menjaga memori kolektif bangsa agar semangat perjuangan tidak hilang ditelan waktu,” tuturnya.

Gotong Royong untuk Indonesia Maju

Ketua Panitia A. Rasyid Muhammad menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk terus menghidupkan semangat kebangsaan dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan.

“Mari kita rawat nilai-nilai kejuangan dengan karya nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Seminar berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme.

Hadir pula Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang turut memberikan dukungan moral terhadap upaya pelestarian nilai kejuangan dan penguatan semangat kebangsaan melalui media digital.(**)

Jakarta.Teropongnews.id- – Pers Indonesia sejak lama memiliki peran besar dalam mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Zionis Israel, termasuk sejak pecahnya konflik Gaza pada Oktober 2023 sampai sekarang.

Pers Indonesia dalam liputannya mengangkat isu diplomasi internasional, kemanusiaan, terjadinya genosida, dan kejahataan Israel di Jalur Gaza yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak dan perempuan.

Demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam Seminar Internasional bertema “The Role of Indonesian Media in Palestine’s Effort to Achieve True Independence” (Peran pers Indonesia dalam perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan sejati) di Jakarta, Jumat (7/11).

Seminar tersebut digelar oleh Palestine International Forum for Media and Communication Tawasol, sebuah lembaga di Istanbul Turki yang menghimpun jurnalis, aktivis, dan akademisi dari berbagai negara yang peduli Palestina.

Direktur Eksekutif Tawasol Dr. Bilal Khalil memberikan apresiasi terhadap peran pers Indonesia dalam perjuangan membela Palestina yang saat ini masih dijajah Zionis Israel.

“Perhatian terhadap isu kemanusiaan dan keselamatan bangsa Palestina di Gaza merupakan contoh komitmen dari pers nasional Indonesia,” katanya sambil menambahkan bahwa misi pers Indonesia itu sejalan dengan isi Pembukaan Konstitusi Indonesia yang mengharuskan semua bentuk penjajahan di muka bumi dihapuskan, termasuk di Palestina.

Sementara itu Wartawan Senior Metro TV Desi Fitriani yang sudah mengunjungi Gaza tiga kali termasuk pada 2008 menjelaskan bahwa liputan terhadap Palestina termasuk konflik di Gaza menghadapi berbagai masalah.

Di lapangan, lanjutnya, perlu ada komunikasi yang intensif dengan pimpinan pemerintah di Gaza untuk mengakses berbagai instalasi, termasuk terowongan yang dipakai untuk menyalurkan makanan dan obat-obatan.

“Saya menyaksikan sendiri bagaimana makanan Indonesia seperti mie dan makanan lainnya bahkan ban produksi Indonesia dikirim melalui terowongan untuk menembus penjagaan Israel di atas tanah,” jelasnya.

Desi juga melihat bahwa dalam dua tahun terakhir banyak wartawan yang gugur di Gaza. Oleh karena itu liputan berita termasuk untuk televisi dimana dia bekerja mengandalkan gambar yang diproduksi wartawan Barat.

Dalam kaitan ini produser televisi harus jeli memanfaatkan gambar yang ada agar tidak terjebak dengan narasi yang menyudutkan Palestina. Dia juga harus memilih kata-kata yang menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, dan tidak terpaku pada cerita dari gambaran wartawan Barat yang umumnya mendukung Israel.

Gencarkan dukungan media siber

Sementara itu wartawan senior yang pernah bertugas di Kantor Berita Turki “Anadolu Agency” Pizaro Gozali menjelaskan, dukungan terhadap perjuangan Palestina di ranah media digital menjadi suatu keniscayaan.

Pizaro yang juga pernah aktif di BenarNews/Radio Free Asia yang berkantor di Washington DC juga menekankan perlunya pers menyoroti upaya Israel cuci tangan dari kejahatan kemanusiaan di Palestina.

Mengutip Mariam Barghouti (penulis dan jurnalis Palestina-Amerika), Pizaro juga menyatakan, media arus utama selalu fokus kepada reaksi Palestina dan bukan terhadap tindakan Israel. Palestina dikesankan sebagai pihak yang melanggar, padahal pada kenyataannya bangsa Palestina dalam posisi membela diri.

Berikutnya, aktivis Palestina dan Pembebasan Masjidil Al-Aqsha, Annisa Theresia dalam presentasi berjudul “Centering Human Dignity Through Creativity” menjelaskan, saat ini yang terjadi bukan konflik, tetapi pendudukan Israel terhadap Palestina. Selain itu terjadi genosida yang disaksikan dunia secara langsung melalui saluran streaming media digital.

Mengutip utusan khusus PBB Francesca Albanese, Annisa menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan kolektif dunia karena tidak ada tindakan nyata untuk menghentikannya.

Saat ini hampir 70 ribu warga Gaza meninggal dunia di tangan tentara Israel.
Bahkan setelah perdamaian ditandatangani pun sudah hampir 200 orang meninggal karena aksi kejam tentara Israel.

Pada bagian lain, Annisa mengemukakan, perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan termasuk di Gaza Palestina juga dilakukan melalui gerakan seni yang mendunia, termasuk melalui seni instalasi dan aksi protes seniman.

Annisa mencontohkan apa yang dilakukan Macklmore melalui lagu Hinds’Hall mengisahkan pembunuhan terhadap bocah perempuan Hind Rajab oleh tentara Israel saat sang anak meminta bantuan kepada petugas kesehatan di bawah ancaman senapan tentara Zionis Israel.

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi indo.palinfo.com yang berdiri sejak 2001, Ahmad Tirmizi mendiskusikan perlunya pers Indonesia mengangkat isu terkait hukum humaniter dan batasannya dalam perang.

Demikian juga dalam upaya mendukung Palestina dan membongkar kejahatan perang Israel, pers nasional perlu menyoroti analisis hukum dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya mengangkat laporan PBB yang terdokumentasi tentang penghancuran sistematis permukiman di Gaza.

Ahmad menjelaskan, Israel dalam aksinya tidak hanya melakukan pembunuhan yang disebut sebagai genosida terhadap warga Gaza, tetapi juga melakukan ‘pembunuhan terhadap kebenaran’ di Gaza melalui ruang narasi pemberitaan di media massa dan di media sosial.

Dalam seminar, tampil juga Dr Asep Setiawan, mantan anggota Dewan Pers yang menyoroti tiga periode liputan pers Indonesia terhadap konflik Gaza 2023-2025.

Periode pertama, liputan awal yang menekankan kepada solidaritas emosisonal, terjadi sejak Oktober sampai Desember 2023. Periode kedua, yaitu Januari-Juni 2024 yang disebut masa transisi dimana mulai muncul liputan yang bersifat analisis.

“Terakhir adalah periode liputan yang substantif antara Juli 2024 sampai Juli 2025, dimana liputan pers Indonesia terhadap Gaza lebih substantif, kritis dan analisis,” kata Dr. Asep pada seminar yang juga dihadiri Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa dan perwakilan Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC) di Jakarta.(***)

Jakarta – “Terbakarnya” rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu patut diduga merupakan sebuah teror. Jika dugaan itu benar, Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Dr. TM Luthfi Yazid,S.H., LL.M mengecam keras teror terhadap hakim tersebut.

Catatan Ketua Umum DePA-RI yang disiarkan Jumat (7/11) menyebutkan, peristiwa teror terhadap hakim tidak boleh ditoleransi. Selain karena bertentangan dengan hak asasi manusia, juga karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah bertekad memberantas korupsi yang dibahasakannya secara hiperbola “akan mengejar koruptor sampai ke Antartika”.

Hakim Khamozaro Waruwu sendiri saat ini menjadi Ketua Majelis Hakim yang sedang mengadili perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, dan dalam persidangan Khamozaro meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Luthfi Yazid lebih lanjut mengemukakan, teror terhadap hakim harus semakin memperkuat soliditas masyarakat sipil (civil society) dalam mengawal dan mengawasi kasus ini, demi memperkuat perlindungan terhadap para hakim agar mereka dapat bekerja secara independen dan profesional.

Tentu, “peran” dari masyarakat dalam hal ini tidak menafikan atau mengesampingkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi para hakim dalam menunaikan tugasnya.

Peristiwa teror terhadap hakim Pengadilan Negeri Medan itu juga harus menggelorakan semangat para hakim, terutama hakim tindak pidana korupsi (tipikor) di seluruh Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga para koruptor akan ciut karenanya.

Kemudian, sikap hakim Khamozaro yang mengatakan tidak takut dan tak akan mundur dalam mengadili kasus korupsi yang ditanganinya adalah point awal untuk kemenangan yang akan semakin menyiutkan para koruptor.

Berkenaan dengan adanya teror terhadap hakim, DePA-RI sebagai organisasi advokat menyatakan prihatin dan mengecam keras upaya intimidatif tersebut. Oleh sebab itu DePA-RI melalui ketua umumnya, Dr. TM Luthfi Yazid, S.H., LL.M., menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, kasus teror tersebut harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya, dan penyidik harus bekerja secara profesional dan maksimal untuk membongkar kasus itu.

Kedua, RUU Jabatan Hakim (RUU JH) yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) urutan nomor 7 harus segera dituntaskan. Terkait hal ini, keamanan hakim adalah mutlak dan harus dijamin oleh negara. Sebutan hakim sebagai “pejabat negara” harus disertai dengan jaminan negara atas keamanan dan pemenuhan hak-hak para hakim.

Ketiga, Komisi Yudisial (KY) bidang advokasi harus hadir dan proaktif menyikapi kasus ini agar pelaku dan otak teror dapat dibongkar, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Keempat, janji Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji para hakim hendaknya segera diwujudkan agar menenangkan mereka serta tidak dianggap sebagai janji politik belaka.

Presiden Prabowo minimal telah dua kali menyampaikan janji menaikkan gaji para hakim, yakni kepada para calon hakim baru pada 19 Februari 2025 serta di depan pimpinan Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025, namun hingga saat ini belum terwujud.

Menurut Luthfi Yazid, janji seorang Presiden RI adalah komitmen yang harus dilaksanakan karena berdampak besar, baik secara psikologis maupun non psikologis.

Ia juga mengemukakan, sejarah berbagai bangsa telah mengajarkan bahwa korupsi merupakan penyakit ganas serta musuh bersama paling berbahaya bagi sebuah negara dan pemerintahan karena korupsi menistakan prinsip-prinsip keadilan. “Apa yang terjadi di Nepal baru-baru ini mestinya diambil sebagai pelajaran,” tegasnya.(**)