Teropongnews.id- Simbol Keadilan yang Bijak dan Berwibawa Dalam upaya memperkuat wibawa hukum di tingkat akar rumput, Mahkamah Desa & Kelurahan kini memperkenalkan seragam sidang resmi dengan potongan semi jas nasional — sebagai lambang baru keadilan yang berakar pada nilai kebijaksanaan, kepercayaan, dan profesionalitas hukum rakyat.

Seragam ini dirancang bukan sekadar pakaian seremonial, melainkan simbol tanggung jawab moral seorang hakim desa untuk menegakkan keadilan secara arif, bermartabat, dan berintegritas di tengah masyarakat.

Makna Filosofis Warna:
Seragam ini memadukan dua warna utama — Biru Tua dan Ungu Kebangsawanan, dengan filosofi mendalam sebagai pijakan moral dan etik setiap hakim desa.

1. Biru Tua (Royal Blue) Melambangkan kepercayaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Biru menunjukkan ketenangan batin seorang hakim yang menilai perkara dengan kepala dingin, tanpa berpihak, dan dengan keteguhan hati dalam menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran.

2. Ungu Kebangsawanan (Majestic Purple)Mewakili kemuliaan, kehormatan, dan kebijaksanaan moral. Warna ungu telah lama dikenal sebagai simbol kebijaksanaan para penentu keputusan adat dan tokoh moral masyarakat. Sentuhan ungu pada bahu dan kerah seragam menunjukkan kehormatan serta keagungan lembaga peradilan desa.

Kedua warna ini menyatu dalam filosofi: “Keadilan yang Bijak dan Berhati Nurani” — di mana biru mencerminkan rasionalitas hukum, dan ungu melambangkan moralitas nurani seorang hakim rakyat.

Konsep Desain Seragam:
Model: Potongan semi jas nasional dengan kerah berdiri (model mandarin) dan satu kancing tengah.

Aksen: Lis ungu lembut pada bahu dan kerah, sebagai penegasan simbol kebijaksanaan.

Logo & Emblem: Emblem “Mahkamah Desa & Kelurahan” di dada kiri, disertai simbol timbangan keadilan berwarna perak.

Bahan: Tropical wool blend — ringan, formal, dan nyaman untuk iklim tropis Indonesia.

Sepatu & Celana: Warna hitam polos untuk menjaga keseragaman dan netralitas. Desain ini menampilkan karakter berwibawa, sederhana, dan penuh makna simbolik, selaras dengan semangat pengabdian hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Pesan Moral dan Simbolik Seragam ini bukan hanya identitas, tetapi juga komitmen moral bahwa setiap hakim desa: Menegakkan keadilan dengan kepala dingin, berbicara dengan hati, dan memutus dengan nurani.

Biru dan ungu dalam satu seragam adalah perpaduan nilai logika hukum dan kebijaksanaan moral — dua pilar utama bagi setiap putusan yang adil dan berkeadaban.

Dengan hadirnya seragam sidang Mahkamah Desa & Kelurahan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tingkat desa semakin menguat.

Warna, potongan, dan simbol yang melekat menjadi wujud nyata dari semangat baru. Keadilan Tidak Harus Jauh, tapi Harus Nyata di Desa.(**)

SERANG, Teropongnews.id- Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Verifikasi Faktual Data Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten. Acara yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Oktober 2025, di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Acara tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan dihadiri oleh Tim Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.

Pada acara tersebut hadir para narasumber diantaranya Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Banten H. Umar Bin Barmawi, S.T., M.M. dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Sukma Direja STT., MSE.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten : H. EPI RUSTAM, S.Kom, MM menyampaikan dalam sambutannya, Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol mengatakan , Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat skor IDI Banten 2024 berada pada angka 76,87 (naik 1,04 dari tahun 2023 75,83) dalam skala 0 sampai 100, capaian tersebut berada pada kategori sedang dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek kebebasan sebesar 81,74, (2) Aspek kesetaraan sebesar 81,30, (3) Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 66,77. Ungkpnya.

Dilanjutkan, Peningkatan IDI ini diharapkan menjadi barometer untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Banten, sejalan dengan visi nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan prioritas pembangunan Provinsi Banten menuju kolaborasi kuat Banten maju, adil merata, tidak korupsi.(**)

Serang, Teropongnews.id – Kondusifitas adalah merupakan kondisi yang akan mendukung terlaksananya sesuatu dengan baik. Seperti suasana yang nyaman, tenang dan aman, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif. Selain dari itu, salah satu dari istilah kata ini sering digunakan dalam konteks pekerjaan seorang Kepala Daerah (Gubernur) di lingkungan kerja yang produktif ataupun konteks dalam persoalan sosial dengan situasi masyarakat yang aman dan tertib.

Dijelaskan juga, Gubernur selaku Kepala Daerah memiliki dua fungsi utama sebagai kepala daerah otonom, dan sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai dasar pelaksanaan kerja, maka Gubernur memiliki dua dasar fungsi tersebut seperti penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat berjalannya pemerintahan dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan implementasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Kemudian Gubernur diharapkan bisa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, guna menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah. Gubernur juga harus menjadi penengah atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Mengevaluasi peraturan daerah: Bertanggung jawab mengevaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD, pajak daerah, retribusi, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Kamis (23-10-2025)

Seperti hal adanya satu kegaduhan terjadi di medsos saat ini yang menerangkan adanya hal persoalan terjadi di Wilayah Kabupaten Serang, tepatnya di Desa Kemuning Kecamatan Tunjungteja.

Seperti berdasarkan dari hasil penelusuran dan sebuah kajian yang dilakukan dengan cara menghimpun beberapa informasi yang didapat, bahwa selaku Warga Masyarakat Banten mengatakan bahwa persoalan ini harus segera dilakukan sebuah mediasi yang baik secara lembaga pemerintahan, yakni Pemerintah Provinsi Banten, agar tidak lagi disebut sebut sebagai adanya pemicu kegaduhan di publik.

“Gubernur harus berani mengambil keputusan terkait adanya sebuah dugaan sengketa lahan yang terjadi di Desa Kemuning tersebut, yang mana sebelumnya ada beberapa pihak instansi OPD yang menyatakan bahwa ada salah satu aset milik Pemprov Banten dengan klaim sebuah situ sudah dilakukan jual beli oleh oknum masyarakat kepada perusahaan dengan luas kurang lebih 10-20 H. Jelas “M.s, (inisial)

Namun disisi lain, dirinya “M.s, kembali menjelaskan bahwa dari beberapa informasi masyarakat yang notabene nya mengaku selaku pemilik, telah membantah keras dan tidak membenarkan atas adanya pengklaiman tersebut, bahkan juga mereka sudah mengaku memiliki alas hak berdasarkan dokumen turun temurun sebagai pemilik ahli waris.

“Ini yang Saya anggap sudah menjadi pemicu kegaduhan, dan terkesan adanya pembiaran yang tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah daerah”, Maka itu Kami bersama masyarakat lainnya meminta Gubernur segera melakukan ruang mediasi sebelum ada pihak yang dirugikan, bahkan menjadi korban yang di kambing hitamkan. Pungkas “M.s, penuh harap.

Gubernur beserta pihak terkait lainnya agar dapat melakukan proses mediasi, negosiasi, atau melalui jalur hukum. Agar ada sebuah keputusan yang kemudian memiliki dasar fakta hukum dan bukti kepemilikan yang sah, bukan seperti yang terjadi seperti saat ini dengan klaim mengkaim dari dua pihak.

Untuk hal ini, langkah kebijakan Gubernur kedepannya juga untuk melindungi hak-hak sebenarnya pemilik.

“Segera buat ruang mediasi dan negosiasi untuk memfasilitasi dialog antara warga dan pemerintah provinsi guna mencari solusi dengan melakukan Pemeriksaan dan verifikasi fakta, melakukan penyelidikan dan verifikasi ulang bukti-bukti kepemilikan lahan untuk memastikan siapa pemilik sah dari lahan tersebut.

Selanjutnya, disisi lain sebuah keterangan datang dari Sopwanudin, selaku Kades Kemuning yang juga membenarkan adanya persoalan yang saat ini terjadi, dalam harapannya Kades juga meminta kepada Gubernur Banten agar melakukan persoalan tersebut.

“Kapasitas saya hanya selaku Kades yang juga merupakan sebagian dari penerimaan Desa meminta adanya kebijakan pemerintah provinsi untuk sebuah langkah yang secepatnya akan menjadi akhir penyelesaian masalah yang ada di Wilayah Desa Kemuning. Sebab apapun adanya, selaku Kepala Desa hanya bisa memfasilitasi ruang mediasi yang akan dilakukan, dan akan memberikan dokumen dan Catatan penting yang ada di Pemerintah Desa jika diperlukan tanpa harus menutup nutupi, namun semua itu dikembalikan lagi kepada Bapak Gubernur Banten selaku Tahapan tertinggi di kepemerintahan daerah Provinsi banten. (*)

[Serang, 23/10/2025] Teropongnews.id- Abdul Mujib, warga Kampung Sentul Lio, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, yang kini dapat kembali tersenyum setelah rumah sederhananya yang sudah reyot, disulap menjadi tempat tinggal yang layak dan penuh harapan berkat bantuan dari PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Serang, melalui program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Dalam kesehariannya, Abdul Mujib bekerja sebagai tukang ojek di malam hari, karena kondisi motornya yang sudah tua, sehingga jika di siang hari akan kalah bersaing dengan ojek dengan motor yang lebih bagus.

Semenjak istrinya meninggal dunia, Abdul Mujib merawat 2 orang anaknya sendiri hingga dewasa.

Sebelum bantuan datang, kondisi rumah Abdul Mujib jauh dari kata layak. Dinding yang terbuat dari susunan genteng bekas yang direkatkan dengan tanah liat, serta lantai yang masih dari tanah menjadi saksi perjuangan keluarga kecil itu dalam menjalani hari-hari mereka. Namun kini, semua itu telah berubah menjadi kenyamanan dan rasa syukur yang mendalam.

Dengan suara bergetar, Abdul Mujib menyampaikan rasa terima kasihnya,
“Saya benar-benar tidak menyangka. Rumah yang dulu hampir roboh kini menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk keluarga saya. Terima kasih Indah Kiat Serang yang telah peduli kepada kami. Bantuan ini bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga menguatkan semangat hidup kami,” ujarnya penuh haru.

Saat awal pertama kali melakukan survei langsung ke lokasi, Dani Kusumah, Kepala Tim CSR PT IKPP Serang, mengungkapkan kesan mendalam yang ia rasakan.
“Ketika pertama kali kami datang, saya melihat bukan sekadar rumah yang rusak, tetapi sebuah keluarga yang tetap tersenyum dalam keterbatasan. Dari sanalah kami yakin, bantuan kecil dari kami bisa menjadi cahaya besar bagi mereka,” tutur Dani dengan nada penuh empati.

Program Bedah RUTILAHU merupakan bentuk nyata komitmen PT IKPP Serang dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar, sejalan dengan semangat perusahaan untuk tumbuh bersama lingkungan dan komunitasnya.

“Rumah Pak Abdul Mujib ini adalah Rutilahu ke 51 yang sudah kami bedah sejak program ini bergulir tahun 2017.Kami berharap bantuan ini menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Pak Abdul dan keluarganya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar,” tambah Dani.

Dengan program ini, PT IKPP Serang sekali lagi membuktikan bahwa kepedulian sosial bukan sekadar tanggung jawab perusahaan, melainkan bagian dari nilai kemanusiaan yang tumbuh dari hati untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi sesama.(Rls IKPP)

Banten, Teropongnews.id- Dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Paguyuban Budak Banten (PBB) bersama elemen masyarakat menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap semangat pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai gotong royong, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap sesama, serta menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Provinsi Banten.

Ketua Umum Paguyuban Budak Banten (PBB) Sihabudin mengatakan Melalui kegiatan baksos ini, para peserta turut menyalurkan bantuan sembako, di sejumlah titik pemukiman warga. Tidak hanya sekadar berbagi, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi atas perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang telah menaruh perhatian besar pada kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter serta berdaya saing.

Bakti sosial ini diselenggarakan dengan semangat “Bersatu untuk Indonesia Maju”, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan lintas golongan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kp. Kaduberuk, Kec. Ciomas, Kabupaten Serang.

“Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan juga pada keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama”. Ujar Sihabudin

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kepemimpinan Prabowo–Gibran yang tegas, visioner, dan berorientasi pada rakyat dapat terus mendapat dukungan moral dari masyarakat. Satu tahun kepemimpinan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan ekonomi, kemajuan teknologi, serta kesejahteraan sosial yang merata di seluruh pelosok Indonesia.

Bakti sosial bukan hanya simbol dukungan, melainkan bukti nyata bahwa rakyat siap berjalan seiring dengan pemerintah dalam membangun Indonesia yang kuat, adil, dan berdaulat. Kegiatan ini di tutup dengan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat setempat. Tutupnya(**)