Pandeglang, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyinggung pernyataannya tentang aksi para guru honorer madrasah.

Dalam keterangannya, Lukmanul Hakim menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyinggung atau merendahkan perjuangan para guru honorer. Sebaliknya, Kemenag Pandeglang memberikan dukungan moral dan doa terbaik agar perjuangan para guru honorer dapat membuahkan hasil yang baik.

“Kami di Kemenag Pandeglang tentu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk perjuangan teman-teman honorer madrasah. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Kemenag yang telah berjuang untuk pendidikan madrasah di Pandeglang,” ujar Lukmanul Hakim, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, persoalan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan keputusan di tingkat kabupaten. Karena itu, Kemenag daerah hanya bisa mendukung sepanjang regulasi yang berlaku memungkinkan.

“Kami tentu berharap regulasi yang ada dapat membuka peluang lebih luas bagi guru-guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Lukmanul Hakim juga menyampaikan apresiasi atas semangat perjuangan para guru madrasah yang tetap berjuang secara tertib dan menjaga nama baik lembaga.

“Saya memahami semangat dan perjuangan mereka. Kami berharap segala aspirasi dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga komunikasi yang baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

“Kemenag Pandeglang akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para guru honorer madrasah,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, Lukmanul Hakim berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antara pihak Kemenag dan para guru honorer yang tengah memperjuangkan nasibnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyinggung pernyataannya tentang aksi para guru honorer madrasah.

Dalam keterangannya, Lukmanul Hakim menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyinggung atau merendahkan perjuangan para guru honorer. Sebaliknya, Kemenag Pandeglang memberikan dukungan moral dan doa terbaik agar perjuangan para guru honorer dapat membuahkan hasil yang baik.

“Kami di Kemenag Pandeglang tentu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk perjuangan teman-teman honorer madrasah. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Kemenag yang telah berjuang untuk pendidikan madrasah di Pandeglang,” ujar Lukmanul Hakim, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, persoalan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan keputusan di tingkat kabupaten. Karena itu, Kemenag daerah hanya bisa mendukung sepanjang regulasi yang berlaku memungkinkan.

“Kami tentu berharap regulasi yang ada dapat membuka peluang lebih luas bagi guru-guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Lukmanul Hakim juga menyampaikan apresiasi atas semangat perjuangan para guru madrasah yang tetap berjuang secara tertib dan menjaga nama baik lembaga.

“Saya memahami semangat dan perjuangan mereka. Kami berharap segala aspirasi dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga komunikasi yang baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

“Kemenag Pandeglang akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi para guru honorer madrasah,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, Lukmanul Hakim berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antara pihak Kemenag dan para guru honorer yang tengah memperjuangkan nasibnya. (Red).

Serang – Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan POSBAKUMADIN Serang yang berkolaborasi dengan BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis 30 Oktober 2025 bertempat di Kantor Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dihadiri dari berbagai lapisan warga masyarakat kurang lebih sebanyak 30 orang.

Penyuluhan Hukum tersebut difasilitasi oleh Lurah Saruni Hasan Slamet, SH.MH yang pernah mempunyai pengalaman dinas di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Dalam Penyuluhan Hukum tersebut Hasan menyampaikan pengantar bahwa POSBANKUM Desa/Kelurahan sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat mengingat Kepala Desa/Lurah selalu menjadi tumpuan untuk mencari solusi segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

Hasan juga menyampaikan sangat mendukung lahirnya POSBANKUM Desa/Kelurahan dan tentu hal ini membutuhkan dukungan anggaran sehingga bisa berjalan dengan yang diharapkan.

Narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten diantaranya Mila Oktaviani, SKep.Ners. MSi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pandeglang.

Mila menjelaskan bahwa tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh sebab itu membutuhkan kerjasama semua pihak khususnya kekerasan terhadap anak bahwa peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran orangtua, peran lingkungan sekitar harus saling mengingatkan dan saling mengawasi karena tidak sedikit kekerasan terhadap perempuan dan anak pelakunya seringkali dari orang terdekat yaitu didalam keluarga itu sendiri.

UPTD PPA Kabupaten Pandeglang mempunyai tim yang cepat tanggap jika terjadi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak langsung terjun ke lapangan untuk menindaklanjutinya sesuai standar operasional prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena perlindungan perempuan dan anak ini menjadi salah satu prioritas program pemerintah.

Narasumber lainnya yaitu Yayah Juhaeriah, SHI.MH Penyuluh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyampaikan tentang Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Kelurahan/Desa.

Yayah menerangkan sebagaimana arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten Dr. Pagar Butar-Butar, SH.MSi bahwa POSBANKUM Desa/Kelurahan merupakan akses keadilan bagi semua orang tanpa kecuali dan bagi warga masyarakat yang tidak mampu akan diberikan rujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum R.I.

Layanan ini akan mendorong masyarakat untuk mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi secara mandiri dengan mengedepankan perdamaian dan mediasi.

Keberhasilan POSBANKUM Kelurahan/Desa dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara mandiri dan damai diluar proses peradilan diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja institusi Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Empat layanan yang bisa diterima warga dan masyarakat dari POSBANKUM Kelurahan/Desa.

Pertama:
Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum;
Kedua:
Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi;
Ketiga:
Layanan Mediasi.
Keempat:
Layanan Rujukan Advokat.

Untuk menjalankan keempat layanan tersebut, POSBANKUM Kelurahan/Desa didukung oleh Paralegal yang telah lulus pelatihan oleh Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi.

Pelatihan Paralegal meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan hukum, khususnya layanan bantuan hukum non litigasi.

Selain itu POSBANKUM Kelurahan/Desa juga didukung oleh para Penyuluh Hukum, Mahasiswa Magang, Kepala Desa, Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Keberadaan Paralegal ini dibawah supervisi Pemberi Bantuan Hukum dan para Penyuluh Hukum.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Paralegal pada POSBANKUM Kelurahan/Desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan POSBANKUM Desa/Kelurahan.

POSBANKUM Kelurahan Desa/Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita 7, khususnya dalam upaya reformasi hukum, pembangunan hukum dan perluasan akses pelayanan hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Hukum adalah jaminan keadilan yang bukan hanya menjadi hak, tetapi juga tuntutan warga negara untuk layanan bantuan hukum.

Sementara itu Advokat Dede Kurniawan Ketua BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang dan Advokat Sagu Rambe Debataraja, SH menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada Lurah Saruni dan dua narasumber yang sangat luar biasa menjelaskan tentang bantuan hukum tersebut.

Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tersebut Ketua BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang dan Ketua POSBAKUMADIN Serang melakukan kolaborasi untuk mempercepat pemahaman kepada sasaran tujuan tentang POSBANKUM Desa/Kelurahan, karena dengan kolaborasi yang berat bisa menjadi ringan dan yang sulit bisa menjadi mudah.(**)

Pandeglang – Ketua Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang Advokat Dede Kurniawan turun ke lapangan bersama Tim dari Kantor Wilayah Kemenkum Banten Wuryanti Handayani dan Juhaeriah menemui dan silaturahmi dengan Camat Mekarjaya Kabupaten Pandeglang untuk memastikan kendala tekhnis yang dihadapi oleh Kepala Desa/Kelurahan dalam pembentukan POSBANKUM.

Kegiatan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan hasil kordinasi dan evaluasi pembentukan POSBANKUM Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis 23-10-2025 antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar Dengan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Iing Andri Supriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufik, Kabid Kelembagaan DPMD Kabupaten Pandeglang Achmad Taufiq, Ketua Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pandeglang dan Lebak, Zul Trisman.

Advokat Dede Kurniawan Ketua BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang juga melalui kordinasi komunikasi memanfaatkan fasilitas tekhnologi bergerak cepat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufik, Kabid Kelembagaan DPMD Kabupaten Pandeglang Achmad Taufiq beserta jajaran untuk memastikan POSBANKUM segera terbentuk mencapai 100℅ di Kabupaten Pandeglang.

Bahwa berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang, dari jumlah 339 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang yang awalnya baru terbentuk 146 POSBANKUM Desa/Kelurahan, dalam waktu 5 hari sejak pertemuan hasil kordinasi dan evaluasi tersebut saat ini sudah meningkat signifikan telah terbentuk 268 POSBANKUM Desa/Kelurahan berkat kerjasama semuanya.

Kemudian 52 Desa/Kelurahan rata-rata masih belum lengkap secara administratif yaitu masih ada yang belum selesai SK POSBANKUM, SK KADARKUM dan Surat Rekomendasi Pelatihan Paralegal dan 19 Desa/Kelurahan yang belum lengkap sama sekali secara administratif pembentukan POSBANKUM karena tidak semua Desa/Kelurahan bisa berbarengan selesai mengingat beragam kendala administratif dan tekhnis.

Advokat Dede Kurniawan juga menyampaikan kepada Camat Mekarjaya Ahmad Jamaluddin Nasser bahwa sebagaimana arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Banten akan terus melakukan pendampingan administratif dan teknis untuk memastikan seluruh wilayah mencapai target pembentukan 100% sesuai arahan pusat.

Kemenkum Banten akan dorong Kabupaten Pandeglang, percepat pembentukan POSBANKUM Desa/Kelurahan.

Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Hukum untuk mewujudkan peresmian POSBANKUM serentak yaitu 83 ribu Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

“Percepatan pembentukan POSBANKUM bukan hanya tentang capaian angka, tetapi menghadirkan negara secara nyata di tengah warga masyarakat melalui akses bantuan hukum yang merata dan berkeadilan”.

Pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Kepala Desa/Lurah dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) setempat agar POSBANKUM tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga benar-benar berfungsi melayani masyarakat.

Sementara itu Camat Mekarjaya Ahmad Jamaluddin Nasser menyambut baik kedatangan dan silaturahmi Advokat Dede Kurniawan Ketua BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang dan Tim Kantor Wilayah Kemenkum Banten Wuryanti Handayani dan Juhaeriah.

Ahmad Jamaluddin Nasser menyampaikan sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Banten bersama Organisasi BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang.

Advokat Dede Kurniawan juga menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Banten Marsinta Saurma Triaty atas arahan dalam upaya percepatan pembentukan POSBANKUM Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang.(**)