SERANG, Teropongnews.od- Menanggapi sebuah pemberitaan yang sebelumnya sudah dimuat oleh salah satu media online yang tersebar pada sabtu 13 Desember 2025 dengan judul “Pembebasan Kilat Warga Cisangku Dugaan Aliran Uang Rp 15 Juta Muncul Ke Publik”, di nyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan di anggap mencoreng nama baik kepolisian. Dalam bantahan itu dijelaskan bahwa pemberitaan yang telah di tulis pihak media juga tidak adanya konfirmasi untuk meminta klarifikasi terlebih dulu kepada pihak yang diberitakan yakni pihak unit 3 satresnarkoba polresta kota serang.
Rabu (17-12-2025)

Seperti disampaikan Najib Kanit Satres Narkoba Unit 3 kepada wartawan saat dijumpai diruang kerja, hal ini diduga telah melanggar prinsip praduga tak bersalah sesuai Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Pada kesempatam itu Saya sudah berikan hak jawab dan minta klarifikasi kepada rekan media yang sudah menerbitkan berita tersebut pada pertemuan kemarin. Ucap Kanit 3 unit satresnarkoba seraya menambahkan”, hak jawab juga koreksi yang saya sampaikan terhadap Red_Tim bahwa jelas tidak adanya dilakukan pihak kami meminta nominal uang, dan tidak ada kejadian di daerah yang dimaksudkan yang menjadi praduga teman teman media. Tegasnya.

Selanjutnya untuk dapat diketahui bersama, bahwa dalam pertemuan yang dilakukan Kanit Narkoba bersama pihak media (Red_Tim) adalah merupakan mediasi dalam bentuk tujuan untuk memberikan hak jawab juga koreksi. Acara pertemuan sekitar pukul 16:30 wib pada selasa 16/12/25 di kedai baso kedalingan kota serang. Dalam pertemuan itu, telah hadir langsung Kanit Satresnarkoba Unit 3 Polresta Kota Serang yang didampingi langsung Panit, pihak Media (red_tim) serta turut hadir langsung Mpap Suprapto, selaku Ketua DPC MOI (media online indonesia) Kota Serang beserta jajaran pengurus organisasi DPC-MOI.

Dikesempatan waktu dan di tempat terpisah telah di benarkan Ketua Pengurus Organisasi MOI (media online indonesia) tingkat Dpc Kota Serang, yang sebelum nya mengatakan telah turut menyaksikan mediasi dilakukan terkait klarifikasi berita serta hak jawab.

“Dengan adanya persoalan ini, saya yang memiliki satu profesi yang sama hanya bisa mengingatkan kepada rekan media yang tergabung di Dpc Moi Kota Serang, agar tetap profesional dan bekerja sesuai tupoksi di jurnalistik”, kita semua harus bisa memahami situasi maupun kondisi di lapangan saat kita menjalankan kerja jurnalis. Tegas Mpap.

Bahwasanya selaku profesi yang memberikan informasi kepada publik harus sesuai fakta, jangan sampai cara penulisan informasi berita justru bisa saja dapat melukai dan merugikan pihak lain yang menjadi objek pemberitaan.

“Bagaimana tidak, secara tidak langsung ketika adanya berita berita yang diduga hoak para media lainnya merasa akan kehilangan kepercayaan dari publik terutama dari pihak instansi, institusi maupun pihak swasta bahkan halayak umum.

Untuk itu tidak bosan kami selaku salah satu pengurus di organisasi media berharap dan meminta kepada rekan media tergabung, untuk terus menjaga serta menjunjung tinggi nama profesi jurnalistiknya.

Jangan sampai sebuah berita yang kita buat justru bertentangan dengan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 1. Bahkan jangan sampai adanya berita bohong (Hoax) yang justru bisa berakibat hukuman pidana. Seperti kembali di jelaskan Mpap, selaku salah satu pengurus di organisasi media DPC-MOI (media online indonesia) Kota Serang, bahwa di era digital saat ini penyebaran berita bohong atau hoax menjadi masalah serius yang dapat memicu kepanikan, konflik sosial, bahkan kerugian materiil dan immateriil.

“Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoax melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang tentang Pers”. Tutupnya diakhir penyampaian.(Rls sudiri)

SERANG, Teropongnews.id- Terjadinya bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara terus mendapat simpati dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Banten dengan mengumpulkan bentuan kemanusiaan melalui PMI Provinsi Banten dan PMI Kabupaten Kota untuk diserahkan kepada korban bencana alam di Sumatera Utara.

Bantuan kemanusiaan itu diserahkan oleh Ketua PMI Banten Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE.,M.Ak, (Bupati Serang 2015-2025) diwakili Ketua Bidang Relawan Suparman yang diterima oleh Ketua PMI Sumatera Utara Tun DR. H. Rahmat Shah diwakili Wakil Ketua PMI Sumut Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP bersama Ketua Bidang Informasi & Komunikasi PMI Sumut Datuk Drs. Said Aldi Al Idrus, di markas PMI Sumut Jl. Perintis Kemrdekaan Medan (15/12 2025).

Dalam acara penyerahan bantuan kemanusiaan itu, Ketua Bidang Relawan PMI Banten Suparman menyampaikan rasa duka yang mendalam, ikut sedih dan prihatin dengan terjadinya bencana di Sumatera Utara, juga di Sumatera Barat dan Aceh, sehingga masyarakat Banten terketuk hatinya untuk ikut memberi bantuan. Suparman menjelaskan bahwa selain bantuan kemanusiaan untuk Sumatera Utara, juga diserahkan bantuan untuk Sumatera Barat dan Aceh.

Bantuan untuk Sumatera Utara diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 135 Juta masing-masing dari PMI Provinsi Banten Rp. 75 juta, dari Kabupaten Lebak Rp. 30 juta dan Kota Cilegon Rp. 30 Juta. Bantuan dari Kabupaten Lebak diserahkan oleh Ketua PMI Kabupaten Lebak Drs. Asep Komar Hidayat., M.Pd dan bantuan dari Cilegon diserahkan oleh Ketua PMI Cilegon Ujang Samsul.

Ketua PMI Sumut Tun Dr. H. Rahmat Shah, diwakili Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada masyarakat Banten. ”Dengan penuh haru kami terima bantuan ini dan akan kami gunakan sesuai dengan amanah yang telah di berikan kepada PMI Sumut” Ujar Sakhyan. Selanjutnya dikatan bahwa bantuan ini sangat berarti dan bermanfaat bagi para korban bencana yang saat ini kondisinya masih terus memerlukan bantuan. Rasa solidaritas yang di tunjukkan masyarakat Banten melalui PMI Provinsi Banten dan PMI Kabupaten Kota, menjadi pembangkit semangat bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara, dapat mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari terutama bagi para korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Kota Sibolga termasuk di wilayah kota Medan.

Rombongan PMI Banten berada di Sumatera Utara sejak hari Sabtu dengan mengunjungi berbagai lokasi bencana di Sumatera Utara, kembali ke Banten Senin 15 Desember 2025. Rombongan terdiri Wakil Ketua PMI Banten Jainuddin, SH,MSi., para Ketua Bidang, Ketua PMI Kabupaten Kota se Provinsi Banten, beberapa Pengusaha dan didampingi Kepala Markas PMI Banten Embay Bahriah, Sag.,M.Si, .(**)

SERANG, – Susunan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten masa bakti 2025-2029 resmi dilantik, pelantikan laksanakan di Gedung Serba Guna DPRD Banten pada hari Jumat 12/12/25,

Pelantikan ini menandai kesiapan SMSI Banten, di bawah kepemimpinan Lesman Bangun yang kedua kalinya, untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memajukan Provinsi Banten.

Acara pelantikan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Forkopimda Banten, kepala dinas Kominfo dari beberapa kabupaten/kota, mitra kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bank Banten dan Bank BJB, serta pimpinan organisasi pers seperti PWI.

Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, dalam sambutannya menyampaikan tiga program utama yang akan dilaksanakan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan diselenggarakan di Banten:
Ekspedisi Sejarah dan Budaya ke berbagai wilayah di Banten, Monumen media siber di kota cilegon dan Peletakan batu pertama musium Siber indonesi di kota serang.

“Kami bertekad mengangkat martabat Provinsi Banten, karena sejarah lahirnya SMSI bermula dari Banten,” ujar singkat Lesman Bangun.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat Firdaus, mengingatkan sejarah bahwa SMSI didirikan di Banten pada 7 Maret 2017.

“Kami bersyukur, karena ketika SMSI berdiri di Indonesia, itu berangkat berdirinya dari Banten. SMSI kini menjadi salah satu organisasi pers terbesar di dunia, dengan anggota mencapai 2.800 perusahaan siber,” jelas Makali Kumar.

Ia menekankan pentingnya peran media siber untuk beradaptasi dengan perubahan digital, melakukan pembinaan anggota, serta mengemban fungsi media untuk memberikan informasi yang benar, edukasi, dan pengawasan.

Selanjutnya, Gubernur Banten, yang diwakili oleh Dr. Nana Supiana, M.Si., Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi tinggi dan harapan besar kepada pengurus yang baru dilantik.

“Kolaborasi selama ini cukup sangat memuaskan. Peran strategis SMSI menjadi pilar yang penting bagi kesuksesan pembangunan Provinsi Banten,” kata Dr. Nana.

Ia menekankan besarnya penetrasi internet di Banten dan berharap SMSI terus memproduksi konten-konten terkait promosi destinasi wisata unggulan dan potensi daerah Banten.

“SMSI Banten saya harap dapat menjadi katalisator pembangunan, bersama-sama kolaborasi dengan pemerintah,” pungkasnya.(**)

SERANG, Teropongnews.id – Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengintensifkan dialog dengan berbagai pihak untuk meluruskan stigma negatif terkait rencana revisi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK). Upaya itu dilakukan setelah muncul keresahan masyarakat mengenai keberadaan tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras (miras). Sebagai langkah awal, Wali Kota menemui Tokoh Masyarakat Kota Serang, H. Embay Mulya Syarief, guna menyatukan persepsi atas revisi regulasi tersebut.

Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana silaturahmi itu, Budi Rustandi menegaskan kesepakatannya dengan aspirasi warga yang menginginkan pelarangan total THM di Kota Serang. Meski demikian, ia menekankan bahwa revisi Perda diperlukan agar kebijakan daerah tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, revisi juga dinilai mendesak untuk memperkuat sanksi yang selama ini dianggap lemah.

“Saya sebagai Wali Kota sepakat melarang terkait tempat hiburan malam, namun kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya,” ujar Budi Rustandi.

Sebagai bagian dari proses harmonisasi, Wali Kota menyerahkan draf revisi Perda kepada H. Embay untuk dikaji bersama. Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran terkait miras kerap tidak efektif karena sebagian kasus hanya masuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hal itu membuat hukuman menjadi minim dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.

“Harga diri saya sebagai Wali Kota itu tidak ada, karena apa? Kita akan kalah di Perdanya, cuma masuknya ke tindak pidana ringan,” kata Budi Rustandi.
Wali Kota berharap revisi Perda mampu menghadirkan sanksi lebih berat agar pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Ia menekankan perlunya hukuman yang lebih tegas untuk menutup ruang bagi pengusaha yang melanggar aturan. “Insyaallah ini akan membuat jera para pengusaha hiburan malam, karena saya menghendaki sanksi yang besar dan hukuman pidana minimal 5 tahun,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Embay Mulya Syarief menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Serang. Ia menilai revisi Perda memang dibutuhkan lantaran aturan sebelumnya hanya memberikan denda kecil. Menurutnya, lemahnya sanksi membuat pelanggaran kerap berulang tanpa penanganan yang memadai.
“Saya mendukung Pak Budi untuk merevisi undang-undang yang samar-samar,” ungkap H. Embay.

Ia menambahkan bahwa Kota Serang harus bebas dari THM dan miras karena peredarannya sering dikaitkan dengan tawuran, geng motor, serta kenakalan remaja. Oleh sebab itu, ia menyambut baik inisiatif Pemkot untuk mempertegas regulasi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. “Sudah ada kesepakatan bahwa Kota Serang harus bebas dari minuman keras,” tutup H. Embay.(**)

SERANG, Teropongnews.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menerima bantuan pengembangan pengolahan budidaya magot dari Patra Anyer Hotel pada Kamis, 4 Desember 2025. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh General Manager (GM) Patra Anyer Hotel, Pungky Diospurnama kepada Founder Bank Sampah Paguyuban Pemuda Literasi Global (PPLG), Masrur Alawi.

Penyerahan bantuan di Aula Patra Anyer Hotel merupakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Patra Jasa. Turut hadir Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas, Kepala DLH, Sarudin, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH, Aris Habibi beserta jajaran, dan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Serang, Dimas Panduasa.

“Saya mewakili Ibu Bupati dalam rangka penyerahan TJSL dari Management Patra Anyer Hotel kepada Pemkab Serang, kemudian nanti dikelola oleh masyarakat. Hari ini bentuknya adalah pengolahan sampah di Pasar Anyer, yang nanti akan diproses dengan magot,” ujarnya kepada wartawan.

Kemudian, kata Najib Hamas, memantau output penggunaan pengelolaannya di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Anyer. “Ini menjadi contoh yang baik, bahwa TJSL dari pihak Patra Anyer Hotel ini konkrit untuk mengurai permasalahan yang kita hadapi terkait dengan sampah,” katanya.

General Manager (GM) Patra Anyer Hotel, Pungky Diospurnama mengatakan TJSL PT Patra Jasa Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan dan Edukasi merupakan salah satu programnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pengelolaan ini kita sudah programkan setahun sebelumnya, karena memang saat ini pengelolaan sampah perlu kita upayakan yang lebih lanjut, misal dengan bank sampah terkait, yang mana itu bisa memproduksi seperti magot dan lain sebagainya,” ujarnya.

Adapun untuk pengelolaannya, kata Pungky, pihaknya menyerahkan kepada pihak bank sampah yang ada di Kecamatan Anyer. “Kami hanya support terkait dengan apa yang kita perlukan yang ada di TPST Anyer. Kami menyuport dari segi dananya,” katanya.

Kepala DLH Kabupaten Serang, Sarudin mengatakan untuk pengelolaan sampah-sampah organik bisa dikelola dengan konsep pemberdayaan magot. “Seperti yang disampaikan Pak Wakil, bahwa persoalan sampah tidak hanya bagaimana menyelesaikan persampahan, tapi bagaimana merubah mindset dan edukasi masyarakat, karena beberapa daerah sudah berhasil,” ujarnya.

Sarudin mencontohkan, seperti di Ciamis berhasil melakukan pengelolaan sampah dimulai dari sampah rumah tangga dengan bisa memilah bisa selesai sampai tingkat desa. “Itu mudah-mudahan bisa terwujud di Kabupaten Serang,” ucapnya.

Sarudin mengaku saat ini pihaknya tengah membangun konsep pengelolaan sampah di desa. Apakah dengan mesin excavator atau dengan metode magot ini, maka perlu pembuktian konsep yang sudah jelas. “Sehingga jika konsep itu sudah jelas, kita bisa menghitung berapa kebutuhan anggarannya, berapa kebutuhan lahannya, dan kebutuhan lain-lainnya,” ucapnya.

Sehingga nanti dari penganggaran, sebut Sarudin, selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di-support juga dari anggaran desa. Hal ini perlu dipelajari terlebih dahulu, meski di beberapa desa sudah berjalan seperti di Bojonegara 4 desa yang sudah berjalan, bagaimana sampah selesai di tingkat desa dengan menggunakan mesin excavator.

“Tapi di Bojonegara itu ada banyak perusahaan, artinya banyak bantuan CSR dari perusahaan, kita sedang memikirkan bagaimana desa-desa yang tidak punya dukungan dari perusahaan, itu sedang kita coba konsep itu,” ungkapnya.

Sarudin berharap, wilayah Anyer bisa berjalan dengan mendorong bagaimana nanti masing-masing rumah tangga membudidayakan magot. Namun untuk di awal, butuh dukungan dari pemerintah daerah seperti pengadaan baknya yang nanti akan dilakukan sosialisasi dan edukasinya.

“Kita coba salah satu desa percontohan, di mana rumah-rumah itu kita dorong untuk membudidayakan magot, nanti magot yang sudah siap panen itu kita beli dijadikan sebagai bank sampah magot,” jelasnya.(*)