Serang, Teropongnews.id– Sejumlah massa yang terdiri dari Warga Masyarakat Kp. Caringin Pasir, dan juga Kp. Caringin Lebak, Desa Tunjungteja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Provinsi Banten, melakukan aksi protes di salah satu kegiatan Proyek Pembangunan Industri yang berlokasi di wilayah Desa Kemuning. Diketahui sebelumnya bahwa dalam hal tersebut pihak perusahaan yang melakukan aktifitas di lapangan di duga sudah merampas banyak Hak Tanah Milik Warga.

Dalam aksi tersebut warga masyarakat meminta Pihak Perusahaan agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban nya terhadap warga selaku pemilik tanah nya yang saat ini akan didirikan sebuah pabrik oleh salah satu perusahaan yang belum diketahui legalitas perusahaan secara umumnya, Sabtu (14-6-2025).

“Aksi hari ini adalah bagian dari aksi protes warga karena tidak adanya respon dan kejelasan dari pihak Pemerintah Desa juga Kecamatan. Kami meminta hak tanah kami yang saat ini sudah dilakukannya aktifitas pembangunan, ” jelas Muhidin, selaku salah satu yang mewakili warga masyarakat lainnya.

Selain itu, aksi tersebut juga merupakan buntut dari kegelisahan yang dirasakan oleh Warga Kampung Caringin Pasir dan Kp. Caringin Lebak. Karena apa yang mereka rasakan tidak kunjung terjawab.

Menurut Muhidin, dan juga puluhan warga masyarakat lainya menegaskan bahwa pihak perusahaan harus segera menyelesaikan urusannya dengan warga yang notabene nya selaku para pemilik lahan yang saat ini didirikan pembangunan.

“Masyarakat meminta pihak pemerintah desa untuk bertanggung jawab dan segera melakukan penyelesaiannya”, Kedua, kita meminta untuk segera memberhentikan pekerjaan tersebut sebelum ada penyelesaian masalah dengan kami, imbuh Muhidin.

Dikesempatan terpisah, salah satu mandor yang dijumpai awak media membenarkan akan adanya pembangunan industri, dan ketika dipertanyakan secara detil mengenai direksiket dirinya mengatakan belum memiliki kantor.

“Kami hanya Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan katenvil saja, adapun persoalan lahan warga bisa langsung tanyakan kepada pemerintah desa, atau komunikasi langsung dengan Sekdes, namanya Andi,” ucap Kasurudin, selaku salah satu yang mewakili perusahaan.

Dalam pelaksanaan aksi protes warga, juga telah di hadiri pihak TNI/POLRI melalui Bhabinkamtibmas juga Babinsa Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

Selanjutnya massa yang terdiri dari Warga Masyarakat selaku hak milik tanah membubarkan barisan saat sudah dilakukan nya sebuah komunikasi antara pihak perwakilan perusahaan dan beberapa APH yang juga turut melakukan tugas pengamanan di sekitar lokasi tersebut.(**)

SERANG, Teropongnews.id- Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersama-sama kolaborasi menuntaskan program prioritas 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas. Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025-2030 ini tengah melaksanakan sebanyak 10 program prioritas.

Hal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat Rapat Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yakni para pejabat eselon II, eselon III A meliputi para camat, kabag, dan sekretaris organisasi perangkat daerah di Aula Tb. Suwandi pada Jum’at, 13 Juni 2025. Turut hadir Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda), Rudy Suhartanto.

“Rakor ini merupakan rapat dinas perdana antara saya dan wakil bupati dengan para pejabat eselon II, camat dan eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Saya bersyukur dan berbahagia karena ditempat ini bisa bersama bapak ibu yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Serang yang kita cintai ini,” ucap Ratu Zakiyah mengawali sambutannya.

Ratu Zakiyah mengungkap, bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Najib Hamas pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Serang masa jabatan 2025-2030, telah menyampaikan bahwa visi Kabupaten Serang lima tahun yang akan datang adalah terwujudnya Kabupaten Serang bahagia. Kabupaten Serang yang bahagia karena sejahtera rakyatnya dan sukses pembangunannya, aman, nyaman, sehat sebagai kabupaten hunian yang layak.

Tentunya, sambungnya, dalam menyukseskan visi ini diturunkan dalam beberapa misi, tujuan dan sasaran yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang periode tahun 2025-2030. “Saya meminta kepada Plh sekretaris daerah dan Kepala Bapperida untuk segera menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Serang periode tahun 2025-2030 sesuai dengan pedoman, dan mengacu pada janji-janji kampanye yang telah kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Serang,” katanya.

“Saya meminta agar dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2030 disusun secara rasional, dan tentu saja harus dapat menjawab dan mengatasi seluruh permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Serang, untuk dapat mewujudkan visi Kabupaten Serang bahagia,” sambung Ratu Zakiyah.

Oleh karenanya, Ratu Zakiyah menegaskan, kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan merealisasikan program 100 hari kerja dengan sebaik-baiknya.

Program 100 hari kerja meliputi konsolidasi dan penataan ASN Pemkab Serang, kepastian pembayaran TPP ASN, penganggaran insentif guru madrasah dan guru ngaji yang tepat sasaran, meningkatkan insentif RT dan RW, perangkat desa, dan reward kader posyandu, melanjutkan pembangunan Mesjid Terapung Banten (MTB), memastikan program beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal qur’an, yatim piatu dan tidak mampu.

Kemudian, meningkatkan sasaran bantuan bagi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan, menyusun strategi terkait dengan pencapaian asta cita Presiden dan Wakil Presiden terkait swasembada pangan di Kabupaten Serang, membuat kebijakan terkait ’Kabupaten Serang bebas sampah’’, dan pembentukan Satgas pungutan liar di Kabupaten Serang.

Ratu Zakiyah meminta kepada Plh Sekda agar segera menindaklanjuti program 100 hari kerja bersama para asda dan perangkat daerah serta menyiapkan agenda kerja pembahasan dokumen perencanaan daerah guna memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan di mulai dari tahun ini, dan semua permasalahan pembangunan daerah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

“Seluruh perangkat daerah saya minta agar turun dan terjun langsung ke masyarakat, ke desa-desa sehingga kita dapat merasakan kesulitan-kesulitan yang dirasakan masyarakat kita, dengan begitu akan tercipta rasa kepedulian yang lebih besar dan berdampak kepada pelayanan publik yang prima, cepat dan tepat,” tegasnya.

Sedangkan kepada seluruh camat, Ratu Zakiyah meminta agar aktif bekerja, memonitoring dan menindaklanjuti kesulitan dan keluhan warga. “Saya berharap camat dapat menjadi perpanjangan tangan kepala daerah di wilayah, sehingga kehadiran kepala daerah dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Serang,” kata Ratu Zakiyah.

Ratu Zakiyah juga meminta kepada seluruh camat untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perangkat daerah, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. “Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan Kabupaten Serang yang bahagia dan sejahtera,” pungkasnya.

Dengan demikian, Ratu Zakiyah berharap bahwa program 100 hari kerja dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Pada kesempatan ini, Ratu Zakiyah juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

“Kita harus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, yaitu menciptakan Kabupaten Serang yang bahagia dan sejahtera,” kata Ratu Zakiyah.

Dengan demikian, Ratu Zakiyah berharap bahwa Kabupaten Serang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pembangunan dan pelayanan publik.
“Semoga kita dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan membawa Kabupaten Serang menjadi daerah yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)

SERANG, Teropongnews.id- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) melakukan Aksi Demonstrasi mengkiritisi terkait paktik Percaloan Pembuatan SIM di Satpas SIM Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin wilayah hukum Polda sumatera selatan di depan MABES POLRI Pada tengah malam di Rabu 4 juni 2025.

Ali Moma, Selaku Ketua Umum PP-PMI menjelaskan bahwa aksi ini adalah aksi ke dua PP-PMI yang merupakan bentuk keresahan dan kekecewaan terhadap temuan pembuatan SIM tidak sesuai prosedur serta rangkaian proses lainnya seperti PSIKOLOGI, dan Sertifikat Mengemudi yang kami nilai hanya sebagai hal yang mengada ada

“Kami mendapatkan banyak aduan dan cerita dari Masyarakat di Sumatera Selatan, kami menurunkan TIM untuk melakukan Investigasi di Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin. Hasil dari Investigasi tersebut kami mendapati maraknya praktik percaloan dengan harga yang jauh dari standard PNBP, Test Psikologi yang hanya formalitas dan banyak ditemukan kejanggalan dalam sistem menguji dan sertifikat mengemudi yang mengada ada, ,” Ujar Ali

Ini merupakan Aksi kami yang ke dua, namun aksi ini akan terus kami lakukan dan kalau perlu kami menginap di tempat ini, kami bukan tidak mengerti aturan namun saat polrestabes palembang dan polres banyu asini saja dengan santainya melanggar peraturan kenapa kami harus patub juga terhadap peraturan, saat negara sibuk memberantas premanisme kenapa negara tidak mencomot preman preman pungli di satpas polrestabes palembang dan polres banyu asin saja agar praktek pungli yang akhirnya berdampak pada aspek aspek lain tidak terjadi lagi. Lanjut ali dalam orasinya

Aksi yang diwarnai dengan menunjukan Video percaloan kepada para pengguna jalan di depan Mabes polri ini berjalan damai sampai di akhirinya Aksi tersebut pada Pukul 22 :00 WIB, ” Kami akan kembali lagi pada minggu depan apabila tuntutan kami tidak di proses oleh mabes polrii, wajib hukumnya semua yang terlibat secara operasional dan secara sistem serta yang menikmati uang percaloan tersebut di pecat dari tubuh Polri” tutup ali

adv. Dwi Yudha Saputro, S.H., CLOA., C.Md selaku praktisi hukum Sekaligus managing partner dalam kantor hukum keynaka law firm berpendapat ” Permasalahan ini tidak boleh di liat dalam kacamata yang sempit, menukar sejumlah uang dengan kewajiban uji praktek dan teori di SiM yang merupakan sebuah bentuk lisensi yang menandakan seseorang layak dan mampu mengendarai sebuah kendaraan adalah sebuah kejahatan tersistem, coba di lihat dampaknya dalam Laka Lantas”