Tangsel,Teropongnews.id,
Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu untuk Program Restorasi Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Mangrove Pantai Utara Jawa di Kabupaten Pemalang. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Zuri Tangsel, hari Senin (16–18 November 2026) kemarin.
Penyusunan modul ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program restorasi mangrove seluas 60 hektare sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Modul Safeguard Lingkungan Terpadu disusun untuk memastikan bahwa kegiatan restorasi mangrove tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, kepastian hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Perkuat Pemahaman Safeguard dan Tata Kelola Proyek
Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai penerapan safeguard dalam proyek lingkungan hidup, FGD ini juga menghadirkan pemantik diskusi dari Tim Pengelola Proyek Norway’s Contribution (TPP-NC) 2030, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Safeguard Project Management Unit for Norway’s Contribution (PMU-NC 2&3).
Perwakilan TPP-NC 2030 dari BPDLH memberikan pemaparan mengenai peran penting safeguard dalam suatu proyek, khususnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, transparansi, serta ketentuan yang berlaku.
Penerapan safeguard menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dengan adanya sistem perlindungan yang baik, potensi risiko lingkungan dan sosial dapat diidentifikasi lebih awal serta ditangani melalui langkah mitigasi yang tepat.
Sementara itu, Safeguard Project Management Unit for Norway’s Contribution (PMU-NC 2&3) menyampaikan materi mengenai mekanisme pelaporan triwulanan (quarterly reporting) yang harus dilaksanakan oleh Implementing Partner (IP).
Materi ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai tata cara penyusunan laporan periode triwulan, pemenuhan aspek administrasi dan teknis, dokumentasi kegiatan, pelaporan capaian program, serta pemantauan penerapan safeguard dalam pelaksanaan proyek.
Pembekalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Implementing Partner dalam menjalankan kewajiban pelaporan secara tertib, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan proyek.
FGD ini menghadirkan 4 narasumber Prof.Dr.Suryono.M Sc, akademisi lingkungan, yang membahas ekologi pesisir dan teknik restorasi mangrove; dr. Alan Nur Rohman dari Yayasan AMP, yang membahas keselamatan dan kesehatan kerja, pertolongan pertama, serta evakuasi medis; Jurika Pratiwi, aktivis perempuan, yang membahas perlindungan sosial, kesetaraan gender, inklusi masyarakat, serta mekanisme pengaduan; dan Muhnur Satyaprahabu, Tenaga Ahli Gakkum Kehutanan yang membahas aspek hukum, safeguard, dan akuntabilitas kelembagaan berhalangan hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
Keempat perspektif tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan standar pelaksanaan restorasi mangrove yang komprehensif, terukur, dan dapat diterapkan langsung di lapangan.
### Modul Safeguard Menjadi Standar Pelaksanaan Penanaman Mangrove
Safeguard IP Kawali, Antama Lasa Dea, menyampaikan bahwa modul yang sedang disusun ini nantinya akan menjadi pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan Kawali di Kabupaten Pemalang.
“Modul ini rencananya akan digunakan sebagai standar pelaksanaan penanaman mangrove yang akan dilakukan Kawali di dua desa, yaitu Desa Pesantren dan Desa Mojo. Dengan adanya modul ini, masyarakat yang terlibat dalam proyek dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penanaman hingga monitoring lapangan, secara aman dan berkelanjutan.
Untuk mengimplementasikan modul tersebut, nantinya akan dilaksanakan pembekalan materi dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat di lokasi penanaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk terlibat aktif dalam menjaga serta memantau keberhasilan restorasi mangrove,” ujar Antama Lasa Dea.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program restorasi mangrove. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya pemulihan ekosistem pesisir.
### Empat Pilar Perlindungan dalam Restorasi Mangrove
Dalam penyusunan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu, terdapat empat klaster utama yang menjadi fokus pembahasan.
**Pertama, perlindungan hukum dan akuntabilitas kelembagaan.** Aspek ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan lingkungan hidup, perlindungan hak masyarakat, koordinasi kelembagaan, pencegahan konflik tenurial, serta mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan.
**Kedua, perlindungan ekologi dan teknik restorasi mangrove.** Pembahasan meliputi penilaian kesesuaian lokasi, karakteristik hidrologi, pemilihan jenis mangrove, teknik penanaman, pemeliharaan, hingga indikator keberhasilan restorasi berdasarkan kondisi ekologis kawasan.
**Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Kegiatan Alam Bebas (PPGD-KAT).** Aspek ini menjadi perhatian khusus mengingat kegiatan restorasi mangrove memiliki berbagai risiko lapangan, seperti kawasan berlumpur, pasang surut, arus perairan, cuaca ekstrem, hingga keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Karena itu, diperlukan standar keselamatan, pertolongan pertama, dan prosedur evakuasi medis.
**Keempat, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat.** Klaster ini menekankan keterlibatan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kegiatan atau kelompok sasaran program, perlindungan kelompok rentan, pembagian manfaat yang adil, penguatan mata pencaharian, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang aman, transparan, dan mudah diakses.
### Mendorong Restorasi yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Kawali memandang bahwa keberhasilan restorasi mangrove tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam atau luas lahan yang direhabilitasi. Keberhasilan program juga harus dilihat dari kemampuan ekosistem untuk pulih secara alami, meningkatnya kualitas lingkungan pesisir, serta tumbuhnya manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi berbasis mangrove yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, seperti pembibitan, pengolahan produk mangrove yang sesuai dan aman, kerajinan, ekowisata berbasis masyarakat, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Melalui penyusunan modul ini, Koalisi Kawali berharap masyarakat Desa Pesantren dan Desa Mojo dapat memiliki pemahaman, keterampilan, serta standar kerja yang memadai dalam melaksanakan kegiatan restorasi mangrove, termasuk pemeliharaan dan monitoring keberhasilan tanaman.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu praktik baik restorasi ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, keselamatan kerja, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.
**Bagi Kawali, restorasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan membangun kembali keseimbangan ekosistem, melindungi kehidupan masyarakat pesisir, dan menyiapkan masa depan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.*(*/Red)
KAWALI SIAPKAN MODUL SAFEGUARD LINGKUNGAN TERPADU UNTUK RESTORASI 60 HEKTARE MANGROVE DI PEMALANG
29
