Pertemuan Sejumlah Tokoh Banten dengan Pimpinan DPRD Menghasilkan Beberapa Rekomendasi

Serang, teropongnews.id- Para tokoh Pendiri Provinsi Banten yang tergabung dalam Lintas Tokoh Banten melakukan dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Banten berikut para ketua fraksi pada Selasa (4/4) siang di Ruang Serbaguna sekretariat dewan.

Pertemuan yang terbuka untuk umum ini menggandakan menampung aspirasi dari masyarakat Banten terkait calon penjabat gubernur pengganti Al Muktabar. Kemendagri menunggu usulan tiga nama yang dikirimkan oleh pimpinan DPRD.

Hadir dari unsur masyarakat mantan Ketua KPK Irjen Purn. Taufikurrahman Ruki, Sekretaris Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten) Mardini, Ketua Bakoor Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya, Ketua Paguyuban Urang Banten (PUB) Laksamana Muda Purn. Eden Gunawan, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) Uday Suhada, aktivis LSM Cecep Pria Irawan, serta puluhan aktivis ormas.

Kelompok masyarakat ini diterima oleh oleh pimpinan dan seluruh ketua fraksi DPRD Banten. Ketua DPRD Banten Andra Soni yang membuka ruang diskusi sangat antusias menyambut kedatangan para penggas pembentukan Provinsi Banten.

“Karenanya saya selain mengajak unsur Pimpinan juga mengundang seluruh Ketua Fraksi DPRD untuk mendengarkan masukan dari para kasepuhan dan pinisepuh yang hadir siang hari ini. Meskipun diawali dengan telponan saja dengan Kang Uday” kata Andra.

Kemudian Uday Suhada didaulat Ketua DPRD untuk memandu acara.

“Sebagaimana sikap saya selama ini, saya tidak berbicara figur yang akan diusulkan oleh DPRD ke Kemendagri Kamis mendatang. Tapi sy lebih mengutamakan soal nilai, kriteria. Bahwa penjabat gubernur Banten ke depan harus terbuka merangkul berbagai komponen warga Banten. Berpijak pada RPD yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan tidak one man show. Banten tidak bisa dibangun sendirian oleh seorang penjabat gubernur” kata Uday.

Taufikurrahman Ruki dalam pesannya menyatakan bahwa kedatangan dirinya dengan rombongan Puwnten dan PUB untuk menyampaikan pikiran-pikiran bahwa penjabat gubernur itu harus memiliki kualifikasi yang kompeten dalam segala aspek, yang mumpuni.

“Ke depan penjabat gubernur harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Baik dengan seluruh OPD, DPRD maupun masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi kita akab menghadapi pemilu tahun depan. Maka penjabat gubernur menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi jangan ada istilah, harus orang saya, harus dari partai saya. Jangan,” saran Ruki.

Lebih lanjut Ruki menyinggung soal regulasi, bahwa sebetulnya tidak ada dasar hukum bagi DPRD untuk mengusulkan calon. Karena ini adalah hal prerogatif Presiden. Tetapi dalam rangka demokrasi, aspirasi masyarakat harus didengar.

“Oleh karena itu mohon didengar aspirasi kami. Kita butuh penjabat gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar.” papar Ruki.

Pada sisi lain, lanjutnya, pertumbuhan Banten sangat pesat, investasinya paling besar, tetapi angka penganggurannya nomor lima tertinggi di Indonesia.

“Lucu. Jadi yang bekerja siapa? Jadi, silakan pilih orang-orang yang memiliki keterikatan emosi dan komitmen kepada rakyat Banten. Tidak harus orang Banten.”

Sementara Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten) H.Mardini secara tegas menyatakan menolak Al Muktabar diajukan sebagai penjabat gubernur Banten oleh DPRD Banten.

Menurut H.Mardini, dari sekian Gubernur yang pernah ada, Al Muktabar adalah yang paling buruk dan tidak komunikatif dengan stakeholders dan dan tidak responsip terhadap keluh-keluhan publik Banten.

“Mohon maaf, ya. Saya orangnya terbuka. Al Muktabar itu ibarat anak durhaka, Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telpon, saya gak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain, jangan dia,” tukasnya.

Senada dengan Mardini, Ali Yahya menyebut, Al-Muktabar tidak memahami fungsi manajer. “Jadi, Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya, dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi. Siapa saja boleh, asal jangan Al Muktabar. Terbukti gagal,” tegas Ali.

Ali mengatakan bahwa para tokoh pejuang dalambBakoor Pembentukan Provinsi Banten telah mengirimkan surat kepada Presiden pada 25 Maret yang lalu. Karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan pokok-pokok pikiran, sekaligus merekomendasikan nama agar dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi dan pimpinan DPRD untuk diajukan sebagai calon pengganti Al Muktabar. “Yakni Fadlansyah Lubis,” katanya.

Diketahui sebelumnya para tokoh Banten ini melakukan pertemuan bertajuk Urun Rembuk Kepemimpinan Banten yang diinisiasi oleh founder SULTANTV Bahroji (1/4), yang rekomendasinya disampaikan ke DPRD. (**)