Diduga Penyalahgunaan BTT, LSM Jambakk Gelar UNRAS Desak Kejati Periksa Kasatpol PP Banten

Serang,teropongnews.id- Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (JAMBAKK) turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa/UNRAS, didepan gerbang Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Jalan Raya Pandeglang, KM 4, Cipocok Jaya, kota Serang, Kamis (14/04/2022).

Dalam orasinya, LSM JAMBAKK mendesak serta mendorong Kejati Banten agar segera mempercepat pemeriksaan, terkait laporan pengaduan dugaan korupsi di Bank Banten dan di Satpol PP & Damkar Provinsi Banten, yang sebelumnya sudah di laporkan LSM JAMBAKK ke Kejati Banten beberapa minggu yang lalu.

Feriyana, ketua LSM JAMBAKK mengatakan bahwa, korupsi pembobolan Bank Banten oleh PT. HNM patut diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat Bank Banten yang memuluskan modus operandi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) untuk pembiayaan proyek- proyek yang di duga fiktif.

“Dugaan di dasarkan atas jaminan kelayakan kredit tidak sesuai prinsip STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) perbankan,” Kata Feriyana dalam orasinya.

Oleh karena itu kata Feriyana, LSM JAMBAKK, mendesak pihak Kejati Banten untuk segera memanggil dan memeriksa semua oknum pejabat di Bank Banten yang patut di duga terlibat dalam pemberian kredit tersebut.

“Kami mendesak Kajati Banten agar segera memanggil saudara inisial KI beserta pejabat Bank Banten lainya, untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ungkapnya.

Sementara itu, kata Feriyana dalam orasinya, peran dari komisaris Bank Banten perwakilan dari unsur pemerintah Provinsi Banten selama 1 tahun terakhir yang seharusnya melaporkan kebobrokan ini kepada Gubernur dan Alat Penegak Hukum.

“Atas dasar ini, kami meyakini bahwa kinerja dari perwakilan Provinsi Banten dari unsur pemerintah di Bank Banten tidak berfungsi sebagai pengawas permodalan dimana saham mayoritas Bank Banten adalah dimiliki oleh Pemprov Banten yang juga adalah uang rakyat Banten,” tuturnya.

Dalam waktu yang sama koordinator aksi lapangan, Andi Permana menyatakan bahwa, LSM JAMBAKK juga sudah melaporkan 2 (dua) Laporan Pengaduan /Lapdu dugaan perbuatan melawan hukum di OPD Satpol PP & Damkar Provinsi Banten.

Pertama adalah dugaan pungli minerba di wilayah Provinsi Banten dan patut diduga dengan dalih penegakan perda yang dilakukan oleh oknum pejabat sampai dengan staf di lingkungan OPD tersebut.

“Oleh karenanya kami mendesak pihak Kejati Banten untuk segera memanggil dan memeriksa saudara ASH, CS untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,” kata Andi Permana.

Sementara untuk laporan yang ke dua kata Andi Permana, terkait penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga kegiatan operasi dan pengendalian Covid 19 tahun 2020 dengan modus Cash Back dan penyerapan anggaran saja dengan menempelkan kegiatan rutinitas yang sudah ada.

“Patut diduga kegiatan melibatkan sejumlah oknum ASN dan Non ASN, OPD Satpol PP & Damkar Provinsi Banten, Karena itu kami mendesak pihak Kejati Banten memanggil dan memeriksa saudara/i TA, YL, RTC, RB dan IN untuk dapat diproses secara hukum, bila terbukti mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” pungkasnya.

Pantauan wartawan di lokasi unjuk rasa, di gerbang pintu Kajati Banten, puluhan pengunjuk rasa melakukan Orasi sambil meneriakkan ganyang Koruptor, tangkap para oknum pejabat menghianati rakyat.

Selang beberapa jam melakukan Orasi secara bergantian pihak Kajati banten di wakili Kasi Penkum Ivan Siahaan menemui pendemo di aula tamu Kajati Banten.

Ivan Siahaan di dampinggi beberapa staf Kajati Banten menjelaskan bahwa laporan LSM JAMBAKK Terkait dugaan korupsi di Bank Banten, saat ini sedang di telaah oleh Kasi Intel Kajati Banten.

“Dugaan korupsi di Bank Banten di laporkan LSM JAMBAKK masih pulbaket, nanti kalau sudah ada perkembangan, kita akan segera kasih tahu ke teman teman,” Kata Ivan Siahaan Kasi Penkum Kajati Banten.

Ivan Siahaan juga menjelaskan, terkait laporan dugaan korupsi di Satpol PP & Damkar Provinsi Banten, saat ini sudah di tangani di Kasi Pidsus Kajati Banten

“Terkait laporan ke dua, dugaan korupsi dana BTT di Satpol PP & Damkar Provinsi Banten sudah di telaah dan masih pulbaket dan puldata, namun untuk keakuratan data, teman teman dari LSM JAMBAKK juga harus bersedia dimintai keterangan ya, kalau untuk perkembangan prosesnya, teman-teman bisa meninggalkan no kontak yang bisa di hubunggi, atau teman teman juga bisa setiap saat datang kesini, tapi ga usah rame rame karena kondisi Covid-19 saat ini,” Ujar Ivan Siahaan. (Red)