SERANG,,Teropongnews.id- Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, mendukung keberlanjutan ekosistem laut, serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, salah unit usaha APP Grup, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) melaksanakan kegiatan penanaman bibit cemara laut di kawasan muara pantai Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi bersama berbagai pihak.

Penanaman cemara laut ini dilaksanakan melalui sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Fakultas Sins & Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Muspika Kecamatan Tirtayasa, Desa Tengkurak, serta LSM Muara Hijau.

Dekan Fakultas Sain & Teknologi UIN SMH Banten, Hidayatullah menyampaikan bahwa cemara laut sebagai salah satu jenis tanaman yang memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pesisir.

“Selain mampu memperkuat struktur tanah, tanaman ini juga berfungsi sebagai pelindung alami yang membantu mengurangi risiko abrasi akibat gelombang laut dan angin pantai. Kehadiran vegetasi pesisir juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.” ujarnya.

Kepala DLH Kabupaten Serang, Sarudin yang juga hadir dalam kegiatan penanaman mengungkapkan terima kasihnya kepada Indah Kiat Serang yang telah melaksanakan acara ini.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Indah Kiat Serang untuk acara ini. Semoga penanaman pohon cemara laut ini memberikan manfaat untuk warga sekitar, salah satunya mencegah abrasi, semoga menjadi kolaborasi yang baik antar pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi, serta memberikan contoh nyata untuk perusahaan lain di Kabupaten Serang dalam menjaga lingkungan.” Ungkapnya

Melalui kegiatan ini, peserta bersama-sama melakukan penanaman bibit cemara laut di area pesisir muara pantai Desa Tengkurak.

Tidak hanya menjadi kegiatan penghijauan, aksi ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan pesisir agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Kepala CSR Indah Kiat Serang, Dani Kusumah menyampaikan bahwa kegiatan penanaman ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi antara Perusahaan, Pemerintah, Akademisi, Komunitas, dan masyarakat, diharapkan kawasan pesisir dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang,” ujarnya.

Kegiatan penanaman cemara laut ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kawasan hijau di wilayah pesisir. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan, diharapkan kawasan pesisir Desa Tengkurak dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan serta berkembang menjadi kawasan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Melalui langkah nyata ini, APP Group dan IKPP Serang terus berkomitmen mendukung upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan harmoni antara industri, masyarakat, dan alam.(Rls ikppk)

Serang, Teropongnews.id- Di balik jabatan Sekretaris DPRD Banten yang kini disandangnya, Subhan Setia Budi Ganda memiliki perjalanan panjang di dunia birokrasi. Mulai dari mengurusi risalah rapat, alat kelengkapan dewan hingga memimpin sejumlah unit kerja, pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal yang cukup untuk memimpin sekretariat dewan.

Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Banten, Suryana mengatakan, penunjukan Subhan sebagai Sekwan bukan tanpa dasar. Menurutnya, Subhan memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD Banten.

“Pak Subhan memiliki pengalaman birokrasi yang cukup lengkap. Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis dan memahami tata kelola pemerintahan maupun dinamika kerja di DPRD,” kata Suryana, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, sebelum menjabat Sekwan definitif pada November 2025, Subhan telah beberapa kali bertugas di Sekretariat DPRD Banten. Mulai dari Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, Kepala Sub Bagian Peliputan dan Protokol, hingga Kepala Bagian Aspirasi dan Humas serta Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi dan Humas.
“Beliau bukan orang baru di DPRD. Hampir seluruh proses administrasi, persidangan, pelayanan anggota dewan hingga komunikasi publik sudah pernah ditangani secara langsung,” ujarnya.

Selain itu, Suryana menyebut Subhan juga pernah dipercaya memimpin sejumlah instansi lain di lingkungan Pemprov Banten. Di antaranya menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat pada Bapenda Banten dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten.

Menurutnya, pengalaman lintas sektor tersebut membuat Subhan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan daerah.

“Kalau melihat perjalanan kariernya, beliau memiliki pengalaman mulai dari pemberdayaan masyarakat desa, perdagangan, pendapatan daerah hingga kesbangpol. Jadi kompetensi manajerial dan birokrasinya sudah teruji,” katanya.

Suryana menambahkan, selama menjabat sebagai Plt Sekwan hingga menjadi Sekwan definitif, berbagai tugas pelayanan kepada DPRD dapat berjalan dengan baik. Hubungan kerja antara sekretariat dengan pimpinan dan anggota DPRD juga tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami menilai kinerja beliau selama ini baik. Pelayanan terhadap kegiatan DPRD berjalan normal dan tugas-tugas kesekretariatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia berharap publik dapat melihat sosok Subhan secara objektif berdasarkan rekam jejak dan pengalaman kerja yang dimiliki, bukan semata dari persepsi yang berkembang.

“Kalau melihat perjalanan karier dan pengalaman yang dimiliki, kami optimistis beliau mampu menjalankan amanah sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Banten,” kata Suryana.(***)

SERANG, BANTEN, Teropongnews.id– Seorang calon siswa asal Kecamatan Cikande terancam kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri setelah tidak dapat mengikuti proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Penyebabnya, calon siswa tersebut terlambat melakukan pendaftaran akun Pra-SPMB yang telah ditutup pada 31 Mei 2026.

Sebut saja Tono (bukan nama sebenarnya), lulusan SMP Negeri 1 Cikande, mengaku telah berencana melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Cikande. Namun, keinginannya kandas setelah mengetahui dirinya tidak lagi dapat membuat akun Pra-SPMB yang menjadi syarat mengikuti tahapan pendaftaran SPMB.

“Saya memang berniat daftar ke SMKN 1 Cikande, tapi terlambat membuat akun Pra-SPMB. Setelah ditutup, saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Kekecewaan serupa disampaikan orang tua calon siswa tersebut. Menurutnya, saat mendatangi panitia penerimaan murid baru, dirinya mendapat penjelasan bahwa pendaftaran SPMB memang akan dibuka pada 16 Juni 2026. Namun, calon murid yang tidak mengikuti tahapan Pra-SPMB tidak dapat mengikuti proses pendaftaran.

“Kami datang untuk menanyakan pendaftaran anak, tetapi dijelaskan bahwa karena tidak mengikuti Pra-SPMB, anak kami tidak bisa mengikuti pendaftaran SPMB,” ungkapnya.

Media kemudian mencoba mengonfirmasi informasi tersebut kepada petugas layanan bantuan (help desk) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Adang, selaku petugas help desk, menjelaskan bahwa pendaftaran akun Pra-SPMB memang telah ditutup pada 31 Mei 2026 sesuai ketentuan yang mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 141 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKH Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten, tahapan Pra-SPMB berlangsung sejak 20 April hingga 31 Mei 2026. Setelah tahapan tersebut berakhir, calon murid yang belum memiliki akun tidak dapat melanjutkan ke proses pendaftaran pada tahap berikutnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah masyarakat dan orang tua murid terkait kesesuaian kebijakan tersebut dengan semangat pemerataan akses pendidikan yang diatur dalam regulasi nasional.

Berdasarkan penelusuran media terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan tahapan Pra-SPMB sebagai syarat mutlak untuk mengikuti pendaftaran SMA maupun SMK Negeri.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, tujuan utama SPMB adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Sejumlah pihak menilai kebijakan Pra-SPMB yang menjadi syarat wajib pendaftaran perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan administratif yang berpotensi mengurangi kesempatan calon murid mengikuti seleksi sekolah negeri.

Terlebih, berdasarkan informasi yang beredar pada laman informasi SPMB, jadwal pendaftaran utama masih berlangsung pada Juni 2026. Namun calon murid yang tidak sempat mengikuti tahapan Pra-SPMB sebelumnya tidak dapat mengakses proses pendaftaran tersebut.

Pengamat pendidikan menilai bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewenangan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPMB. Namun kebijakan teknis tersebut seharusnya tetap selaras dengan tujuan utama sistem penerimaan murid baru, yaitu memperluas akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Atas kondisi tersebut, sejumlah orang tua berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat membuka mekanisme layanan khusus atau masa perbaikan bagi calon murid yang terlambat mengikuti Pra-SPMB sehingga tetap memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sekolah negeri.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai dasar pertimbangan penutupan akun Pra-SPMB sebelum seluruh tahapan pendaftaran SPMB selesai dilaksanakan.
(Tim Redaksi)

Cilegon, Teropongnews.id- Sebagai bentuk dan jaminan kepastian pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, Kapolres Cilegon Polda Banten, AKBP. Dr Martua Raja, dirinya telah menjelaskan, bahwasalnya setiap aduan atau laporan warga akan diproses dan ditindaklanjuti secara profesional.

Kapolres mengemukakan, pihak Kepolisian (Polres Cilegon red) akan siap bekerja dengan mengedepankan mekanisme hukum untuk menangani setiap perkara.

Hal tersebut telah diutarakannya, sebagian respons atau jawaban terhadap atensi publik yang mengharapkan adanya penanganan hukum secara konkrit dari Kepolisian.

“Kami akan bekerja sesuai prosedur dan alat bukti, sebab setiap penanganan perkara memiliki tahapan penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu kami Polres Cilegon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap AKBP. Dr Martua Raja, selaku Kapolres Cilegon-Polda Banten, dalam satu penyampaian pesan singkatnya kepada media saat di konfirmasi melalui layanan telpon berbasis whatsap.

Meski demikian, karena laporan yang masuk itu harus melalui verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan saksi, hingga pendalaman alat bukti sebelum ditingkatkan ke tahap berikutnya. Untuk itu, menurutnya, penanganan suatu perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan opini ataupun tekanan publik semata. Kapolres juga menyebutkan, sejumlah perkara yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, seperti dugaan kriminal dalam penggelapan, dugaan pelecehan terhadap anak perempuan dan lain sebagainya, akan ditangani oleh penyidik sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

“Sebagian perkara memang masih dalam tahap pendalaman. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi bukan berarti dihentikan ataupun dibiarkan,” ujarnya.

Selanjutnya AKBP. Dr Martua Raja, selaku Kapolres Cilegon juga menegaskan bahwa dalam penanganan perkara, kepolisian harus memastikan seluruh unsur pidana terpenuhi, agar proses hukum yang dijalankan memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, kehati-hatian dalam penyidikan justru penting agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berujung pada gugatan ataupun lemahnya pembuktian di persidangan.

Ia juga menepis adanya anggapan bahwa Polres Cilegon-Polda Banten tidak transparan kepada masyarakat dalam menangani perkara. Kapolres mengatakan pihaknya tetap terbuka terhadap publik dan media, namun terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dijaga demi kepentingan proses hukum.

“Tidak semua proses penyelidikan dapat dibuka secara detail ke publik karena ada mekanisme hukum yang harus dijaga. Kami juga harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun kami memastikan seluruh laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan ditangani secara profesional,” katanya.

Menurutnya, kepolisian harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan informasi publik dan kepentingan penyidikan. Sebab apabila seluruh materi pemeriksaan dibuka secara luas saat proses penyelidikan masih berjalan, hal tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses hukum.

Ia mengklaim, selama ini personel Polres tetap aktif melakukan berbagai langkah preventif maupun represif di lapangan, termasuk memberikan pelayanan dan melakukan penindakan hukum. Selain itu, Kapolres menilai kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang lebih baik. Ia mengaku tidak anti kritik dan menjadikan berbagai masukan publik sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan profesionalisme anggota di lapangan.

“Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dan kami menghargainya. Sebab hal itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kapolres berharap masyarakat juga dapat melihat secara objektif kerja-kerja kepolisian yang selama ini dilakukan di Cilegon. Sebab menurutnya, tidak semua proses penegakan hukum dapat berjalan cepat karena semua bergantung pada kelengkapan alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Dikesempatan terpisah, sebagai catatan dan harapan warga masyarakat Kota Cilegon hal tersebut juga telah mendapatkan bentuk dukungan dan sebuah apresiasi warga, saat dijumpai di Mapolres Cilegon usai melakukan pelaporan.

“Hari ini saya sudah mengunjungi Unit Pidum dan PPA di Polres Cilegon, Alhamdulillah semua pelayanan yang diberikan penyidik cukup baik dan berjalan sesuai ketentuan”, semoga Bapak Kapolres Cilegon melalui seluruh jajaran di masing masing unit dapat bekerja maksimal dan profesional. Papar Ibu Alya, menuturkan kepada media.

Penulis: Mpap Suprapto

Serang, teropongnews.ia– Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, melantik sebanyak 34 Pegawai kamis 04/06/2026. di lingkungan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Banten.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Banten.

Dalam sambutannya, Prof. Budi Setiyono menegaskan bahwa Penyuluh KB (PKB) yang dalam kesempatan ini merupakan sebagian besar pegawai yang ikut dilantik merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pelayanan kepada masyarakat terkait pembangunan keluarga berkualitas. Ia meminta para PKB yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi.

“PKB memiliki peran strategis dalam menyukseskan program pembangunan keluarga. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga, pencegahan stunting, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul,”

Menurutnya, tantangan pembangunan kependudukan saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan SDM yang adaptif, inovatif, dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Banten, Yuda Ganda Putra, menyampaikan bahwa pelantikan 34 Pegawai ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan program Bangga Kencana hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Penambahan tenaga khususnya PKB ini menjadi energi baru bagi kami untuk meningkatkan kualitas pendampingan kepada keluarga di Provinsi Banten. Mereka akan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program prioritas, terutama percepatan penurunan stunting, pembinaan keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga,” kata Yuda.

Ia menambahkan, para PKB yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi dengan wilayah tugas masing-masing dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, kader, serta masyarakat.

“Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, kami optimistis kehadiran 34 PKB ini akan semakin memperkuat capaian program pembangunan keluarga di Banten serta mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pejabat Kemendukbangga/BKKBN, para PKB yang dilantik, serta tamu undangan.(**)

Kota Serang, teropongnews l.id– Setelah cukup lama menjadi kebutuhan utama penghuni Rusunawa Margaluyu, satu (1) unit mobil ambulan akhirnya diberikan kepada warga guna mendukung layanan kesehatan. Fasilitas tersebut direalisasikan Pemerintah Kota Serang yang sebelumnya selalu menjadi harapan penghuni Rusunawa Margaluyu, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Wali Kota Serang, H. Budi Rustandi, dirinya telah membenarkan bahwasanya ambulans untuk Rusunawa Margaluyu telah siap dan akan secepatnya dihantarkan dan ditempatkan disana untuk melayani kebutuhan kesehatan penghuni. Keberadaan ambulans memang dinilai penting, mengingat jumlah penghuni rusunawa terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau untuk ambulans Rusunawa sesuai dengan janji saya sudah siap, dan kita hantarkan hari ini juga, dan semoga bermanfaat ambulansnya,” ucap Budi. Rabu (3/6/2026).

Disisi lain Kehadiran unit mobil ambulan menjadi jawaban atas harapan dan kebutuhan warga yang selama ini mengandalkan puskesmas terdekat ketika ada penghuni yang sakit atau membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Sebelumnya, penghuni menilai keterbatasan akses kendaraan kesehatan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Salah seorang penghuni Rusunawa Margaluyu, Mpap, menyambut baik realisasi ambulans yang sebelumnya menjadi salah satu kebutuhan paling sering disampaikan warga. Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu penghuni, terutama saat menghadapi kondisi darurat kesehatan.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Serang, khususnya Wali Kota, karena kebutuhan ambulans yang selama ini kami harapkan akhirnya direalisasikan. Fasilitas ini tentu akan sangat membantu warga, terutama ketika ada penghuni yang sakit dan membutuhkan penanganan cepat,” ujarnya.

Mpap, dirinya juga mengatakan selama ini warga masih mengandalkan puskesmas terdekat ketika ada penghuni yang sakit. Kehadiran ambulan kali ini dinilai dapat mempercepat proses penanganan maupun rujukan ke fasilitas kesehatan.

“Mudah-mudahan ambulan ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga rusunawa. Kami, dan Saya yang juga merupakan warga penghuni rusunawa juga berharap fasilitas lain yang pernah diusulkan dapat direalisasikan secara bertahap,” katanya.

Rusunawa Margaluyu saat ini dihuni lebih dari 120 kepala keluarga yang menempati dua gedung hunian. Mayoritas penghuni merupakan warga relokasi dari kawasan Sukadana, Padek, dan bantaran Sungai Cibanten. Warga relokasi tersebut mendapatkan pembebasan biaya sewa selama dua tahun sesuai program yang dijalankan Pemerintah Kota Serang.

Selain ambulan, penghuni juga mengharapkan fasilitas penunjang lainnya seperti mushala permanen dan area bermain anak. Saat ini kegiatan ibadah masih memanfaatkan aula yang digunakan bersama oleh warga.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Budi, memastikan pembangunan mushala akan dilakukan tahun ini dengan menggunakan anggaran perubahan daerah.

“Mushala juga sudah pasti dibangun bulan Oktober. Paling lambat November sudah selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di Rusunawa,” ujarnya.

Pemerintah Kota Serang juga merencanakan penambahan fasilitas lain secara bertahap.

Bagi penghuni Rusunawa Margaluyu, kehadiran ambulans menjadi realisasi pertama dari sejumlah kebutuhan yang selama ini diharapkan warga untuk menunjang kenyamanan dan pelayanan dasar di lingkungan hunian tersebut.

Sebagai Dok Warga Rusunawa Margaluyu, Kasemen – Kita Serang Provinsi Banten:
Telah dilakukan nya serah terima 1 unit mobil ambulan yang diberikan Pemkot Serang H. Budi Rustandi selaku Walikota Serang pada Hari Rabu 3 Juni 2026, Pukul 11:00 wib.

1 unit mobil ambulan tersebut dilakukan serah terima secara simbolis yang dilakukan langsung oleh Dr. H. Ibra Gholibi, selaku Kepala Dinas Perkim Kota Serang, dan diterima oleh Kepala UPT Rusunawa Margaluyu, Erwan Alif, yang didampingi Kasubag, beserta staf maupun pegawai lainnya yang berdinas di UPT Rusunawa.(**)