Jakarta,teropongnews.id | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berupaya melakukan transformasi digitalisasi dalam layanan tiket penyeberangan melalui penerapan e-ticketing Ferizy yang saat ini mencapai lebih dari 1.600.000 pengguna aktif Web Reservation dan/ Mobile Application Ferizy dan lebih dari 5.000 mitra Gerai Ritel Ferizy secara nasional. Jum’at 22 /09/23

Melalui audiensi bersama Kementerian Perhubungan RI di kantor pusat ASDP Rabu (20/9) kemarin, Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko ASDP Djunia Satriawan mengatakan bahwa perjalanan ASDP dalam melakukan transformasi digitalisasi e-ticketing ini berawal dari 2018 dan telah didukung sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo.

“Dalam kunjungan angkutan lebaran 2023 lalu, Presiden Jokowi sudah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan beliau mengajak seluruh penumpang untuk memanfaatkan sistem e-ticketing Ferizy demi kenyamanan penyeberangan bersama. Perjalanan digitalisasi online ticketing hingga akhirnya resmi menjadi aplikasi Ferizy ini diawali dengan pre-paid card atau cashless-RFID ticketing pada Agustus 2018, lalu dilanjutkan dengan implementasi E-KTP, Passport, dan Card Reader untuk pengisian data manifest dan kecepatan transaksi pada Juni 2019 hingga akhirnya diluncurkan aplikasi Ferizy pada Mei 2020,” ujarnya.

Djunia menjelaskan lebih lengkap mengenai 3 fase implementasi digitalisasi tersebut yang diawali dengan fase pertama yaitu digitalisasi e-ticketing perubahan layanan tiket sobek (manual) menjadi tiket digital pada 45 pelabuhan yang terdiri dari 34 pelabuhan milik ASDP dan 11 lainnya milik non-ASDP bertujuan untuk transformasi layanan _end-to-end_ di pelabuhan, peningkatan kontrol produksi pelabuhan dan penyeberangan, pendataan manifest yang lebih akurat banding proses manual, hingga pencetakan data manifest secara digital.

“Selanjutnya fase kedua merupakan fase perubahan metode pembayaran tunai menjadi non-tunai (cashless) dimana ASDP mendukung program pemerintah dalam hal elektronifikasi pembayaran di pelabuhan penyeberangan, mempercepat layanan transaksi pembelian tiket di loket Pelabuhan, meningkatkan kepuasan customer dengan beragam pilihan metode pembayaran, serta meningkatkan revenue assurance dan meminimalisir praktek penyalahgunaan pembayaran. Di tahap inilah ASDP mulai menerapkan pembayaran cashless dimana pembelian tiket online dapat melalui pembayaran 11 virtual account, 3 e-wallet, 5 gerai retail, 3 internet banking, 6 sales channel sedangkan tiket go-show menerima pembayaran dari 13 virtual account, 5 e-wallet dan 4 kartu uang elektronik,” jelasnya.

Pada fase ketiga, digitalisasi sudah masuk ke tahap Online Reservation & Sales Channel. Peningkatan layanan pembelian tiket secara pre journey melalui reservasi online pada aplikasi Ferizy telah terlaksana pada 15 Pelabuhan yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Lembar, Padangbai, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Jepara, Karimunjawa, Surabaya, dan Madura. Selain itu, pembayaran online ticketing dapat dilakukan melalui lebih dari +120 metode pilihan pembayaran, yaitu Virtual Account, Gerai Ritel, E-Wallet, Internet Banking, dan Finpay Code.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan bahwa seluruh tahapan tersebut tentunya berfokus pada peningkatan aspek keselamatan, operasional, dan pelayanan.

“Digitalisasi tersebut mampu memperbaiki pendataan manifest menjadi lebih akurat, memberikan hak pengguna jasa terhadap asuransi lebih terjamin, mengatasi lonjakan antrean pengguna jasa. Langkah-langkah digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pelanggan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

ASDP terus mengimbau kepada para pengguna jasa untuk dapat melakukan reservasi tiket minimal H-60 hari sebelum keberangkatan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. CS ASDP (Bdi)

BUKITTINGGI,teropongnews.id — Kota Bukittinggi diramaikan oleh lebih dari 5.000 peserta dalam kegiatan jalan sehat yang digagas PMI Kota Bukittinggi untuk memperingati HUT PMI ke-78.

Acara yang berlangsung di Lapangan Kantin, Kota Bukittinggi, pada Minggu (17/9/2023), juga menampilkan kegiatan donor darah massal dan pembagian ratusan door prize, termasuk tiga sepeda dan hadiah menarik lainnya.

HUT PMI ke-78 tahun ini menjadi salah satu perayaan paling meriah di Kota Bukittinggi sejak kepemimpinan H. Chairunnas sebagai Ketua PMI Kota Bukittinggi. Ribuan orang dari Bukittinggi dan Kabupaten Agam berbondong-bondong menuju Lapangan Kantin, Kota Bukittinggi, yang menjadi pusat perayaan.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, yang juga merupakan Pelindung PMI Bukittinggi, turut meramaikan acara dengan menjadi peserta jalan sehat.

Usai melepas acara jalan sehat, Erman Safar mengajak peserta untuk mendonorkan darah di posko yang telah disediakan PMI.

Wako Erman Safar menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini akan meningkatkan suplai darah yang sangat dibutuhkan oleh warga Bukittinggi.

“Kami mengajak seluruh warga untuk mendonorkan darah demi kebutuhan darah di Kota Bukittinggi,” katanya.

Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Aristo Munandar, mengucapkan terima kasih kepada PMI Bukittinggi atas upaya sosial kemanusiaan seperti pengumpulan darah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ketua PMI Kota Bukittinggi, Chairunnas, menyatakan bahwa kegiatan jalan sehat ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta, dari lebih dari 7.000 kupon jalan sehat yang disebar ke masyarakat. Dia juga mengungkapkan rencana PMI Bukittinggi untuk mengintensifkan pelatihan kepada masyarakat terkait kerja PMI.

Pada perayaan HUT PMI ke-78 ini, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar juga memberikan penghargaan kepada pendonor darah yang telah mendonorkan darahnya secara rutin, seperti bagi pendonor 10, 15, dan 25 kali.

Kegiatan ini juga diliput khusus oleh wartawan di organisasi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS), yang mendapat apresiasi yang tinggi dari para pemimpin PJS baik tingkat Pusat maupun DPD.

Mahmud Marhaba, Ketua Umum DPP PJS, memberikan penghargaan atas peran PJS di Bukittinggi yang mendukung kegiatan pemerintah daerah tanpa mengabaikan fungsi pengawasan pers terhadap lembaga tersebut.[Bdi]

Banten,teropongnews.id. Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Aat – Rusli Segmen I sebagai tindak lanjut instruksi presiden No 3 Tahun 2023 untuk penanganan rekonstruksi berupa perkerasan rigid pavement sepanjang 2,3 km di ruas Jalan Aat – Rusli Segmen I yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktifitas karena merupakan jalur strategis dari akses utama menuju Pelabuhan Ciwandan sekaligus merupakan akses kawasan wisata menuju Kawasan Anyer dan Tanjung Lesung.

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber dana tambahan APBN ( BA BUN ) pada
DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten,Total Perkiraan biaya tahun anggaran 2023 yang diperlukan Rp 43.574.972.000,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Untuk Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Aat – Rusli Segmen I adalah,
Divisi Umum;Divisi Drainase;
Divisi Pekerjaan tanah dan Geosintentik; Divisi Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen; Divisi Struktur Divisi Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain Pekerjaan Pemeliharaan.
ruang lingkup pekerjaan Rehabilitasi jalan 0 805 km dan Rekonstruksi 1.500 km.

Kamson Sekjen LSM PUSAKA mengatakan, Konsultan supervisi PT. Daksinapati Karsa Konsultindo yang di tunjuk sebagai pemenang lelang dalam mengawasi teknis ruas jalan AAT – Rusli dan Jembatan kota Cilegon. Supaya standby di lokasi proyek setiap hari kerja untuk mengawasi agar hasil pekerjaan Preservasi Jalan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis persyaratan kontrak yang telah ditetapkan, sehingga kinerja jalan dapat memberikan layanan sesuai dengan umur desain yang direncanakan sampai akhir umur rencana jalan.

Disamping itu, melaksanakan sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen/PPK fisik yang bersangkutan, khususnya pengawasan dan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi termasuk
administrasi kegiatan teknis kegiatan, serta progress keluaran pemenuhan kinerja jalan. Tuturnya.

Selain itu, hasil pantauan dilokasi terlihat juga para pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) secara maksimal, Dimana saat mengikuti proses lelang penyedia di wajbkan melengkapi Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

sesuai dengan yang di atur didalam Permen PU Nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK). Bab II Pasal 3 ayat (1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Kontruksi harus menerapkan SMKK, dan seterusnya ayat (2),(3),(4),(5),(6),(7).

Dalam hal pengadaan pekerjaan kontruksi menggunakan metode sistem harga terendah, ” Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dinyatakan gugur.”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta alat pelindung diri (APD) digunakan para pekerja konstruksi supaya tidak mengalami kecelakaan kerja. Hal itu diungkapkannya dalam di akun Twitter resminya, @KemenPU pada Jumat (8/9/2023).

Saat di temui awak media. Kamson Sekjen LSM PUSAKA Menyampaikan, terkait kegiatan pembangunan Ruas Jalan AAT – RUSLI kota Cilegon segmen I Kami sudah mengirim surat Klarifikasi pada PPK 1.2 PJNW 1 Banten. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan tidak kunjung direspon atau ditanggapi baik secara tulisan ataupun secara lisan.

Menyindir surat klarifikasi yang diabaikan oleh PPK 1.2 PJNW I Prov. Banten, Kamson menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai fungsi sebagai pelayan publik sebagai mana diatur dalam Undang-undang ASN, tertuang jelas bahwa salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
“Dengan mengabaikan surat klarifikasi tersebut, oknum pejabat PPK 1.2 PJNW I Banten diduga gagal paham Undang – undang,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Banten belum dapat di konfirmasi.(Tim)

Serang,teropongnews.id Dalam agenda rapat kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, di Hotel Grand Serpong Tangerang, Banten beberapa waktu lalu (12/9/2023).

Aktivis lingkungan Kawali Indonesia Lestari DPW Provinsi Banten yang diketuai oleh D.Mulyadi, mengusulkan agar dalam kegiatan program kedinasan dan lembaga yang ada lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, untuk lebih berhemat penggunaan anggaran dan menekankan pentingnya sebuah pembangunan dengan kearifan lokal.

Hal ini menurut Ketua DPW Kawali Provinsi Banten, D Mulyadi, pentingnya sebuah pembangunan tapi juga lebih penting lagi dengan mengedepankan dengan kearifan lokal, sebagai bentuk kepedulian yang dampaknya guna mendukung melestarikan alam lingkungan di Banten yang tetap lestari.

Mulyadi juga mengungkapkan, salah satu yang disoroti dalam usulan Kawali Provinsi Banten dalam rapat kerja RPJMD Provinsi Banten tersebut diantaranya, menyoal keberadaan warisan alam yaitu Geopark yang dimiliki oleh Provinsi Banten.

Menurutnya, selama ini pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dalam pemberdayaan warisan alam Geopark dan menjadikan aset daerah yang dapat dibanggakan dalam kelestariannya.

“Kami sebagai aktivis lingkungan Kawali Indonesia Lestari Banten, mengusulkan keberadaan Geopark untuk di berdayakan dalam kelestariannya kepada Tim perumus RPJMD Banten agar dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Jangka Panjang pemerintahan Provinsi Banten dalam kaitannya tersebut,” jelasnya.

Mulyadi juga menegaskan, sebagai aktivis lingkungan yang tergabung di lembaga Kawali Indonesia Lestari, ia juga mengusulkan beberapa point saran dan usul, diantaranya yaitu ;

1). Dalam Kebijakannya, kami harapkan Pemprov Banten secara serius dalam mendorong dan mendukung sepenuhnya pengembangan Geopark melalui Melalui Program SKPD-SKPD, seperti : Bappeda, Dinas ESDM (sudah aktif), Disbudpar, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup prov Banten, Dinas Koperasi, dan
DPMPTSP serta SKPD lainnya agar turut berperan aktif guna mendukung dan mendorong kelestarian Geopark yang ada di Banten, baik melalui program Dinas atau di kelembagaannya .

“Hal ini harus ditekankan, perlunya dukungan oleh perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kelembagaan masing-masing dinas, badan, dan lembaga yang ada dilingkungan pemerintahan provinsi Banten,” tuturnya.

Lanjut Mulyadi, saat ini berdasarkan informasi yang di terima oleh lembaga Kawali Banten, bahwa
dari 3 (tiga) aset warisan alam potensi geopark yang dimiliki Banten, baru 2 (dua) saja yang bergerak sedang proses dalam pemberdayaannya yaitu, 1). Geopark Ujung Kulon (informasinya masih menunggu penetapan sebagai Geopark Nasional oleh kementerian RI)
2). Geopark Bayah Dome (penyampaian dan penyempurnaan persyaratan setelah diajukan utk penetapan Geopark Nasional), dan terakhir
3). Geopark Rawa Dano.

“Pemerintah daerah masih berjalan ditempat, Alias belum bergerak untuk mendukung pemberdayaan keberadaan warisan alam Geopark tersebut,” jelasnya.

Ketua DPW Kawali Provinsi Banten juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pasal 1 ayat (30) UU No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam pasal 1 ayat (30) UU No.32 tahun 2009 yang mengatur bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kelola antara lain melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.

Padahal lanjut dia, aset alam Geopark yang dimiliki oleh daerah Banten sangat banyak manfaat bagi nilai-nilai kehidupan manusia kekinian dan bahkan generasi yang akan datang.

“Karena selain bisa dijadikan obyek wisata alam, juga dapat dijadikan sebagai kawasan bahan study riset dalam keilmuan geologi dan sejarah untuk pengetahuan generasi yang akan datang, dari warisan alam yang dimiliki daerah banten,” terangnya.

Sebagai aktivis lingkungan hidup, dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya keberadaan aset warisan alam Geopark itu tujuannya dianggap sangat mulia.

“Ada pepatah, bahwa dengan memuliakan bumi (alam lingkungan) maka akan berdampak ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Mulyadi juga memaparkan, dengan mengembangkan Geopark dan melestarikannya itu, berarti semua pihak stakeholder yang ada di Banten telah melakukan konservasi positif sumber daya alam sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar, melalui kegiatan Ekowisata dan geowisata.

Selain itu, lembaga Kawali juga memberikan usulan dan saran kritik lainnya, dalam hal ini terkait pelaksanaan program pembangunan di lingkungan dinas-dinas dan lembaga yang ada dilingkungan Pemprov Banten, khususnya menyoroti program di Dinas PUPR Provinsi Banten.

Katanya, Lembaga aktivis lingkungan Kawali berharap, ada sebuah ketegasan dari mereka (para pemilik kebijakan) dilingkungan Pemprov Banten.
Pentingnya memiliki aturan ketat terkait penghematan biaya anggaran program pembangunan di situasi dan kondisi era kekinian.

Hal ini terkait dalam sebuah program pembangunan yang ada di kedinasan atau lembaga dilingkungan Pemprov Banten. “Artinya, jangan berpihak yang sifatnya hanya demi sebuah meraup keuntungan pribadi atau kelompok, dengan cara membeli bahan-bahan material untuk sebuah pembangunan dari luar daerah. Padahal bisa lebih efektif dengan membangun yang bahan materialnya dibeli dari lokal (Banten),” ungkapnya.

Seperti misalnya, ada sebuah informasi yang diterima oleh Kawali Banten, untuk pembangunan tanggul irigasi program dari dinas PUPR Banten bahan materialnya dibeli dari Lampung, seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan irigasi yang ada di lingkungan Cipare Kota Serang, dimana bahan untuk pembangunan penahan tanggul irigasi dengan anggaran senilai miliaran rupiah atau kurang lebih Rp 1,9 M.

“Akan tetapi hasil volume panjang pembangunan tanggul tersebut hanya sekitar 140 meteran saja, ini sama dengan pemborosan anggaran dari uang hasil pajak masyarakat banten, yang kurang baik,” katanya.

Padahal kata Mulyadi, bila saja dibangun dengan sistem pembangunan berbahan dasar lokal seperti batu, dan pasir, serta semen yang dibeli dari perusahaan-perusahaan lokal (Banten), maka selain akan berdampak dalam penghematan anggaran dan tidak pemborosan anggaran daerah dari hasil pajak masyarakat Banten, juga sangat dimungkinkan dalam volume pembangunannya itu diyakini akan lebih baik (yaitu volume bertambah panjang, bukan hanya 140 meteran, red).

“Inilah salah satu contoh sebuah perilaku kearifan lokal dan akan berdampak positif bagi semua pihak, khususnya kebermanfaatan dari hasil pembangunannya tersebut. Yaitu hemat anggaran dari uang hasil pajak masyarakat banten, dan juga uang dari pajak masyarakat itu masih berputar nilainya diwilayah banten juga tidak keluar, ” tuturnya.

Kawali Banten pun menyikapi keterkaitan pembangunan proyek Bronjong yang berada di wilayah Cibeo Baduy kabupaten Lebak, yaitu diduga terjadinya penyempitan alur sungai. “Ini juga termasuk kurangnya kearifan lokal, bukan hanya demi keindahan pembangunan tanggul atau bantaran sungai, tetapi hak alur air sungai malah di persempit. Ini kami khawatirkan, akan berdampak kepada pemborosan anggaran dalam pembangunannya itu, karena bangunan itu khawatir akan sia-sia karena dimungkinkan cepat jebol atau rusak kembali ketika datang musim penghujan di wilayah hulu. Karena tak jarang dikawasan itu tiba-tiba datang arus sungai deras bahkan terjadi banjir bandang dadakan,” paparnya.

Disinilah, perlunya semua pihak yang terlibat dalam proyek bronjong tersebut untuk berpikir kearifan lokal.

“Karena ketika alam dihambat atau bahkan dirusak, maka malapetaka bencana akan ditanggung semua orang termasuk berimbas kepada kerugian bagi sebuah negara juga pada akhirnya,” imbuhnya.(*/Ist)

Jakarta,teropongnews.id – Menindaklanjuti pertemuan antara Pengurus DPP Pro Jurnalisimedia Siber (PJS) dengan BPJS-TK pada Jumat, 8 September 2023 pekan kemarin di kantor Grha BPJS Gatot Subroto Jakarta Selatan, terkait dengan rencana kerjasama jaminan sosisal tenaga kerja bagi anggota PJS se Indonesia.

Untuk memperjelas program BPJS-TK terkait program kepesertaan BPJS-TK yang akan diberikan ke PJS, DPP akhirnya menggelar dialog secara virtual antara BPJS dengan seluruh anggota PJS dari berbagai daerah, Rabu (13/09/2023) malam hari.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba secara virtual dalam zoom meeting mengatakan jika wartawan yang berkerja di posisi tedepan memburu informasi yang akan disampaikan ke masyarakat memiliki tingkat kerawanan kecelakaan dan keselamatan diri yang cukup tinggi.

“Wartawan bekerja penuh dengan risiko yang tinggi, baik itu kecelakaan kerja maupun terhadap ancaman dirinya. Untuk itu penting bagi setiap wartawan untuk mendapat jaminan sosial tenaga kerja dari pemerintah melalui BPJS-TK,” ungkap Mahmud.

Tampak hadir dalam zoom meeting tersebut, Staff Senior Management BPJS-TK, Teguh Purwanto, Kabid BPJS Kepesertaan Khusus, Bagoes Teja Harmoko, Accounting Representatif Khusus, Lenny, serta pengurus dan anggota PJS dari bebragai daerah.

Staf Manajemen BPJS TK, Teguh Purwanto dalam penjelasannya mengatakan bagaimana pentingnya pemerintah bisa hadir melindungi profesi wartawan yang memiliki risiko besar dalam menjalankan tugas.

“Kami sebagai wakil dari pemerintah hadir untuk melindungi seluruh para pekerja. Perlindungan manfaatnya luarbiasa dan unlimited,” ucap Teguh.

Sementara, Kabid BPJS Kepesertaan Khusus, Bagoes Teja Harmoko menyampaikan secara detail soal kepesertaan pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja profesi.

“Wartawan punya resiko cukup tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai penyampai informasi. Apabila si tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, maka seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS TK sampai sembuh,”terang Bagus.

Dia juga menyebutkan, ada tiga item yang bisa diikuti oleh pekerja bukan penerima upah yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Untuk Jaminan Hari Tua, program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun nanti.
Dan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, manfaat berupa pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

“Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dibawa langsung ke rumah sakit yang berkerjasama denga BPJSTK dan menunjukkan kartu peserta BPJSTK, Alhamdulilah kita sudah bekerjasama dengan ribuan rumah sakit di Indonesia,” jelas Bagus.

Kemudian, manfaat dari Program Jaminan Kematian, peserta akan mendapatkan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

“Manfaat diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Dan masih ada satu lagi, peserta otomatis sudah menabung. Apabila tidak lagi bekerja (pensiun), maka uang yang disimpan bisa diambil kapan saja,” jelasnya.

Disini, kata Bagus, semua peserta bebas mau memilih paket dari program yang sudah disiapkan BPJS, minimal dua.

“Boleh mengambil jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja, boleh juga tiga item sekaligus yang biayanya hanya sebesar Rp36.800/bulan,” pungkasnya.(Bdi)