SERANG,Teropongnews.id- Satuan Tugas (Satgas) Pangan Ditreskrimsus Polda Banten bersama Disperindag Provinsi Banten melakukan pengecekan terkait Jaminan Produk Halal di wilayah hukum polda Banten yaitu di Kota Serang.
Satgas pangan yang langsung di pimpin Dirkrimsus polda Banten Kombes Yudis wibisana menindak lanjuti temuan produk Marshmallow mengandung babi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Berdasarkan informasi bahwa beberapa produk tersebut yaitu, Corniche Fluffy Jelly (Filipina), Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy, ChompChomp Car Mallow (bentuk mobil, China), ChompChomp Flower Mallow (bentuk bunga, China).
Kemudian, ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow, China), Hakiki Gelatin, Larbee-TYL Marshmallow Isi Selai Vanila (China), AAA Marshmallow Rasa Jeruk (China) dan SWEETIME Marshmallow Rasa Coklat (China).
Dirreskrimsus Kombes Yudhis Wibisana mengatakan jika pihaknya telah melakukan pengawasan, terhadap produk makanan olahan yang mengandung unsur babi bersertifikat halal.
“Hari ini kami melaksanakan pengecekan terkait Jaminan Produk Halal,” kata Yudhis didampingi Kasubdit Indag AKBP Doni Satrio Wicaksono kepada wartawan, Jumat (25/4).
Yudhis menjelaskan Satgas Pangan Ditreskrimsus dan Disperindag Provinsi Banten melakukan pengecekan ke minimarket, grosir dan distributor di Kota Serang wilayah hukum polda Banten.
“Dari hasil pengecekan di minimarket, grosir maupun distributor sudah tidak memperdagangkan dan sudah menarik produk-produk pada Rabu, tanggal 23 April 2025. Di tempat lainnya juga sudah tidak diperjualbelikan,” jelasnya. (Red)
Jakarta, Teropongnews.id, Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula. Dewan Pers telah mengunjungi Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemarin, 24 April 2025, giliran Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut.
Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Dewan Pers pada hari Kamis 24 April 2025 telah menerima berkas-berkas dari Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapuspenkum, Harli Siregar, sehubungan dengan ditetapkannya Tian Bahtiar sebagai tersangka.
2. Ketua Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers.
3. Dewan Pers akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.
4. Dewan Pers dan Kejaksaan Agung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Kedua belah pihak juga sama- sama saling menghormati kewenangan masing-masing.
5. Kapuspenkum Kejaksaan Agung telah menyatakan, bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik.
Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing, Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik) sebagaimana pernah dilakukan di masa lalu. Hal yang sama telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama Polri dan Mahkamah Agung.(**)
Serang, Teropongnews.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), saat ini tengah melakukan proses verifikasi penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu. Mengingat, Tahun 2025 DPRKP mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar untuk bantuan pembangunan rutilahu.
”Saat ini sedang tahap verifikasi untuk 200 unit rutilahu. Kita memiliki satu data rutilahu, dari 200 penerima itu tinggal mana yang lebih diprioritaskan hasil musrenbang dan usulan beberapa lembaga,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di DPRKP Kabupaten Serang, Deni Hartono di Setda Kabupaten Serang pada Selasa, 22 April 2025.
Dikatakan Deni bahwa untuk tahap verifikasi sudah mencapai 90 persen. Namun, berdasarkan hasil verifikasi banyak usulan dengan permintaan pembangunan dan peningkatan rumah. Sedangkan untuk program DPRKP bukan untuk peningkatan rumah melainkan prioritas untuk pembangunan.
”Kalau peningkatan rumah belum bisa kita tangani, berarti ini untuk yang 200 unit ini khusus untuk pembangunan. Jadi dari rumah yang tidak layak huni kita robohkan dan dibangun baru. Untuk anggaran setiap rutilahu sebesar Rp25 juta,” terangnya.
Deni mengungkapkan, berdasarkan data pada Tahun 2025 menyisakan sebanyak 8.196 Rutilahu yang sudah adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Serang yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 617 sudah dibangun dari berbagai program bantuan, sehingga menyisakan sebanyak 7.579 unit rutilahu karena RTLH menjadi Sadar atau Satu Data Rutilahu.
Sehingga, dalam penanganan rutilahu baik DPRKP, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang, CSR Bank bjb KCK Banten, Pemprov Banten, maupun Pemerintah Pusat jika akan melakukan penanganan rutilahu menggunakan Satu Data Rutilahu.
”Kedepannya para pengampu rutilahu baik kita (DPRKP), Baznas, CSR Bank bjb, pemerintah provinsi, maupun bersumber dana dari APBN menggunakan data kita (Satu Data Rutilahu) untuk penanganannya. Kita juga sudah ada beberapa yang MoU dengan DPRKP baik Bank bjb, Baznas dan provinsi intinya untuk penanganan rutilahu menggunakan data kita,” jelasnya.
Lebih lanjut Deni menjelaskan, sebagai inovasi DPRKP dalam penanganan rutilahu melalui digital dengan diluncurkannya Aplikasi Digital Monitoring atau Digimon Rutilahu. Nantinya, untuk pengajuan pembangunan rutilahu melalui Aplikasi Digimon.
”Kami siapkan dashboard siapa pun bisa mengakses, jadi penanganannya dengan usulan bukan dalam bentuk proposal fisik tapi melalui aplikasi. Lebih jelasnya seperti Serang Open, nanti masing-masing desa punya akun supaya bisa mengakses,” paparnya.
Sekadar diketahui, Digimon adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan berbagai aspek penting terkait perumahan dan kawasan organisasi di Kabupaten Serang. Aplikasi ini mencakup informasi yang komprehensif, meliputi Perumahan, RTLH, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), dan Kawasan Kumuh, yang tujuannya adalah mengelola data secara real-time, Mendukung strategi perencanaan, Mempermudah koordinasi, dan Memantau kemajuan Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman.(*)
SERANG, Teroponnews.id-Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Banten mengaku siap mengawal berbagai program Pemprov dibawah pimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, semua program yang akan dikawal PWI tersebut tentu seiring dengan tufoksi wartawan, yakni memberikan informasi yang baik, benar dan utuh kepada masyarakat diberbagai bidang.
Ketua PWI Banten Rian Nopandra mengatakan, selama kepemimpinan Gubernur Andra Soni- Dimyati Natakusumah,pihaknya akan terus berupaya memberikan informasi yang utuh, benar dan ril kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan Informasi dari pemberitraan yang jelas, transparan dan kredible.
Salah satu bidang yang dikawal PWI Banten adalah dunia Pendidikan. Karena sejauh ini dibawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati, sudah banyak program yang menyentuh masyarakat dan dirasakan sangat episien diantaranya melarang sekolah sekolah melakukan wisuda dan study tour ke luar wilayah Banten. Selain itu kata Rian, program sekolah gratis yang dicanangkan juga akan dijadikan perhatian, karena adanya program ini sangat membantu masyarakat.
“Kami mengapresiasi pak Gubernur. Beberapa programnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, dibidang Pendidikan contohnya, pak Gubernur mencanangkan program sekolah gratis, tentu ini sangat bagus sekali, bahkan sekolah sekolah juga saat ini dilarang menyelenggarakan wisuda dan study tour ke luar wilayah Banten,”kata Rian, saat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Selasa(22/04/2025).
Karena dasar itulah kata Rian, pihaknya berkomitmen akan mengawal semua program yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Banten sesuai dengan kapasitasnya, terutama dalam hal penyampaian informasi program yang bermanfaat kepada masyarakat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lukman mengaku mengapresiasi niat baik dari PWI. Oleh karena itu kata Lukman, hal itu sangat selaras dengan Dindik, mengingat saat ini sedang giat giatnya menjalankan program Gubernur Banten seperti sekolah gratis, pemberian Makan Bergizi Gratis(MBG). Dibidang lainnya juga kata Lukman, untuk kedepan, guna memberikan pelayanan Pendidikan, untuk tahun 2025 ini pihaknya melakukan pembangunan empat unit sekolah baru(USB) filial di dua wilayah, yakni di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Lukman meminta agar semua program yang ada di Dindik Banten dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat, maka dibutuhkan pihak lain untuk menginformasikannya, diantaranya dari Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Banten.
“Kami fokus menjalankan program Pak Gubernur, seperti sekolah gratis dan lain lain sebagainya, agar program ini dirasakan dan diketahui masyarakat, maka PWI saya kira sangat tepat untuk memberitakan semua program di Dindik Banten,”kata Lukman.
Sekedar informasi, dalam audien tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, Sekertaris PWI Banten, Fahdi Khalid, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Teguh Idham Akbar, Ketua Bidang Kerjasama antar Lembaga, Adityawarman, Ketua PWI Kota Serang, Esa Firmansyah dan Opik Rahman, Humas PWI Banten. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten dihadiri oleh Plt Kepala Dinas, Lukman, Kabid GTK Rahmat Tamam dan Kasubag Umpeg, Herdi Herdiansyah (***)
Bawaslu Apresiasi Bupati Serang Terbitkan SE tentang PSU Pilkada 2024 sebagai Hari Libur
SERANG,Teropongnews.id- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 270/433/Tapem/2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025 sebagai hari libur. SE dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pertanggal 16 April 2025.
SE Bupati Serang tersebut menyusul SE Bupati Serang Nomor 270/416/Tapem/2025 tanggal 9 April 2025, tentang PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 187 Tahun 2025 tentang Hari PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagai Hari Libur.
Kemudian Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2385/OTDA Tanggal 14 April 2025, tentang Hari Libur pada PSU dan Pilkada Ulang. Mengingat, PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024 dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengapresiasi Bupati Serang dengan menerbitkan SE yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Yang mana pada poin ke 3 dalam SE tersebut, Perusahaan swasta agar meliburkan karyawan/pekerja bagi yang memiliki hak pilih (Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Serang) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang.
”Maka dari itu kami mengapresiasi kepada Bupati Serang maupun Pemkab Serang dimana satu-satunnya daerah yang mengeluarkan SE tersebut,”ucap Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri disela Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Swiss Belin Modern Cikande pada Rabu, 16 April 2025.
Karena asumsinya, jelas Sumantri PSU di laksanakan pada 19 April 2025 hari sabtu jika di pemerintahan merupakan hari libur. Akan tetapi, untuk perusahaan tidak meliburkan karyawannya yang mana ada pegawai yang masuk shift di hari sabtu. ”Itu menjadi atensi kami bahwasanya apresiasi kepada Bupati Serang untuk melaksanakan kegiatan 19 April kedepan agar meningkat partisipasi pada saat pencoblosan,”katanya.
Senada di sampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Ari Setiawan. Kata dia, dengan diterbitkannya SE Bupati Serang sebuah asa kesuksesan Pilkada Kabupaten Serang 2024 pada Sabtu 19 April 2025. ”Ini sebuah asa suksesnya PSU,”ujarnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan dengan mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan-perusahan untuk mengizinkan karyawan memberikan hak pilihnya jika pada hari tersebut masuk kerja. ”Perusahaan karena Sabtu libur, perusahaan yang kena shift masih masuk sudah di edarkan surat untuk memberikan waktu kepada masyarakat yang ber KTP Kabupaten Serang, untuk menyalurkan hak pilihnya,”katanya.
”Adapun untuk target (partisipasi pemilih) pada PSU saya berharap tidak kurang dari partisipasi kemarin, bahkan berharap lebih, makanya ke masyarakat ini tanggung jawab kita semua. Ini hak masyarakat untuk kemajuan masyarakat, masyarakat harus peduli semuanya,”tuturnya.
Sekadar diketahui, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024 lalu sebesar 73,6 persen. Adapun DPT di Kabupaten Serang pada Pilkada 2024 mencapai 1.225.781 orang, sebanyak 904.219 di antaranya menggunakan hak pilihnya dengan suara sah berjumlah 831.493 dan suara tidak sah 72.726.
KPU Kabupaten Serang juga memastikan siap menggelar PSU Pilkada pada 19 April 2025 mendatang. PSU akan digelar di 2.355 TPS dengan 1.225.871 daftar pemilih tetap (DPT).(*)
SERANG,Teropongnews.id – Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banten melaksanakan rapat dengar pendapat dengan narasumber bertempat di GSG DPRD Provinsi Banten pada Selasa, (15/04/2025).
Turut hadir pula OPD Tim Penyusun LKPj dan tamu undangan yakni Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Asda I Provinsi Banten, Asda II Provinsi Banten, Asda III Provinsi Banten, Biro Hukum Provinsi Banten, Inspektorat Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
Dalam sampaiannya, Ketua Pansus I DPRD Banten Muhammad Faizal, menuturkan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan narasumber dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan BPS Provinsi Banten, serta akademisi.
“Ini merupakan salah satu tahap proses pembahasan, dan kami berharap dalam kegiatan ini kami mendapat catatan dan masukan dalam pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024,” tuturnya.
Lebih lanjut, tim penyusunan LKPj Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 kemudian memaparkan laporan dan capaian dalam LKPj tersebut untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat ini dan mendengarkan masukan dari para narasumber.
Salah satu narasumber, Kasubdit wilayah II pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Herny Ika S. Hutauruk mengingatkan prihal batas waktu, peraturan, dan muatan yang harus dipatuhi dalam pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi Banten.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus I Muhammad Faizal berharap tim penyusun LKPj dan Pemerintah Provinsi Banten dapat menggali kembali lebih dalam atas apa yang sudah menjadi catatan dan masukan dari para narasumber.
“Saya harap teman-teman penyusun LKPj Tahun Anggaran 2024 ini dapat menggali kembali lebih detail masukan dari para narasumber dan bukan tentang nilainya yang besar tetapi bagaimana outcome-nya dapat bermanfaat untuk masyarakat Banten,” ucapnya.(ADV)
Serang, Teropongnews.id- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik sebanyak 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024, serta penyerahan surat keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di Lapangan Tenis Indoor pada Selasa, 15 April 2025.
Pengangkatan CPNS dan PPPK telah ditetapkan persetujuan Nomor Induk Kepegawaiannya oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 800/Kep.202-Huk.BKPSDM/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian, Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 813/Kep.213-Huk.BKPSDM/2025 tanggal 14 April 2025 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersyukur bisa melantik serta mengambil sumpah para CPNS dan PPPK formasi tahun 2024. “Dari formasi yang kami buka, baik PPPK maupun CPNS, ada yang belum terpenuhi, jadi tidak lulus semua,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan.
Dijelaskan Tatu, misalnya formasi PPPK dibuka sebanyak 435, namun yang lulus hanya 396 orang. Kemudian, formasi CPNS sebanyak 56, yang lulus hanya 40 orang. Dengan demikian, Pemkab Serang masih membutuhkan formasi yang telah disediakan, namun saat ini tetap dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpahnya.
“Kami bisa melantik segera karena sudah mendapatkan izin dari pusat, karena kami pun sudah menyiapkan anggaran untuk gaji mereka sejak formasi dibuka. Kita sudah menslot anggaran untuk mereka, termasuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),” katanya.
Tatu menekankan bahwa bagi CPNS maupun PPPK yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, bukan pegawai baru di lingkungan Pemkab Serang. Bahkan, sudah ada yang mengabdi selama 20 tahun lebih. Terlebih, menyisakan 1 tahun lagi memasuki pensiun, baru bisa dilantik menjadi PPPK saat ini. “Jadi kebayang sedihnya kalau tidak dilantik hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mengabdi lama di Kabupaten Serang, yang tidak sabar menanti pengangkatan. Tentunya syukur alhamdulillah mereka sangat senang bisa diangkat menjadi CPNS dan PPPK,” ungkapnya.
Disamping itu, Tatu mengingatkan bahwa menjadi CPNS maupun PPPK tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Jika mengabdi, harus dengan sepenuh hati karena melayani masyarakat dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh keramahan, melayaninya dengan senang hati. “Kalau tidak dengan senang hati, ya tadi ada yang judes lah, itu tidak boleh. Karena sudah ada niat jadi CPNS ASN Kabupaten Serang, niatnya mengabdi, lakukan dengan sepenuh hati dan profesional,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman, mengatakan bahwa jumlah PPPK meliputi tenaga kesehatan yakni perawat dan bidan, guru, tenaga teknis dinas-dinas. Kemudian, untuk CPNS formasi sebagai dokter, staf di masing-masing dinas, ditambah 15 orang dari Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP). “Untuk NIP sudah ada yang keluar dari BKN. Kenapa kami yakin dilantik sekarang, karena BKN menjamin bahwa paling telat besok pagi sudah keluar NIP-nya,” ujarnya.
Adapun untuk gaji dan tunjangan, sebut Surtaman, Pemkab Serang sudah menyiapkan di anggaran Tahun 2025 untuk 40 orang CPNS dan 396 orang PPPK. Sedangkan untuk TPP, Pemkab Serang akan menghitung ulang. “Ini yang mereka terima gaji dan tunjangan, yang melekat pada tunjangan suami, istri, anak, dan tunjangan beras serta BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Turut hadir pada pelantikan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, para Asisten Daerah (Asda) 1, 2, dan 3, para Staf Ahli Bupati, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang.(*)
Tekan Inflasi, Pj Sekda Provinsi Banten Nana Supiana: Pemprov Banten Dorong Tumbuhnya Sentra Produksi Pangan
Kota Serang,Teropongnews.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi komoditas pangan pemicu inflasi. Tujuannya, menjadikan pengendalian inflasi di Provinsi Banten lebih efektif
Hal itu diungkap Nana usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Irjen Tomsi Tohir secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (14/4/2025).
“Pemerintah Provinsi Banten terus memonitor untuk memastikan harga-harga yang stabil tinggi untuk kerja yang substansial,” ungkapnya.
Dikatakan, komoditas pangan yang naik secara signifikan ditangani secara substansial. Sehingga penanganan yang dilakukan berdampak secara pada Provinsi Banten.
Menurut Nana, menjaga psikologi pasar memang penting. Pemprov Banten melaksanakan operasi pasar untuk ketersediaan barang dan keterjangkauan harga barang. Melakukan komunikasi efektif menjadi untuk mencegah kepanikan pasar.
Dikatakan, pada April 2025, cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi perlu dimonitor dan diwaspadai pergerakan harganya. Meskipun, pergerakan harga ketiga harga komoditas itu masih terpengaruh pada konsumsi Hari Raya Idul Fitri 2025 yang lalu. “Mungkin ini konsumsi lebaran, tolong dipantau kondisi di pasar,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, dari 23 komoditas pangan yang dipantau ada beberapa yang mengalami kenaikan. Di antaranya: beras premium, beras medium, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabe merah besar, tepung terigu, bandeng, hingga garam konsumsi. “Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Serang,” ucapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada bulan Maret 2025, inflasi bulan ke bulan (month to month/ mtm) sebesar 2,02 persen. Inflasi tahun ke tahun (year on year, yoy) sebesar 0,28 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 0,70 persen. (Adv Diskominfo Banten)
Serang, Teropongnews.id- Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Banten melaksanakan kegiatan bakti sosial di Yayasan Yatim Piatu Toriqul Jannah yang berlokasi di Komplek Banten Indah Permai, Kota Serang, pada Senin (14/4).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Banten, Muhammad Ali Syeh Banna, didampingi oleh Kabag TU dan Umum serta jajaran pegawai Kanwil. Bakti sosial ini merupakan bentuk nyata implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Hukum dan HAM, khususnya dalam aspek kepedulian sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Sebanyak 20 paket sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak sayur, telur, air mineral, susu, dan mie instan diserahkan kepada pihak yayasan. Selain itu, diberikan pula santunan sebesar Rp50.000 kepada 20 anak yatim piatu yang berada di bawah asuhan Yayasan Toriqul Jannah.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Banten menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata jajaran Pemasyarakatan terhadap masyarakat sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian lebih.
“Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa sedikit membantu dan membawa keberkahan bagi adik-adik kita di Yayasan Toriqul Jannah. Ini adalah bagian dari semangat Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-61, bahwa pengabdian tidak hanya di dalam tembok, tapi juga di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Ali Syeh Banna.(**)
SMSI Gelar Seminar Nasional Usulkan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan.
JAKARTA, Teropongnews.id– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar Seminar Nasional bertema “Peran RM Margono Djojohadikusumo dalam Membangun Indonesia” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.
Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengusulan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional.
Acara dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian sosial Mira Riyati Kurniati.
Hadir pada seminar Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP selaku Penasehat Panitia Pengusul dan Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
Seminar menghadirkan pembicara kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kehadiran Dudung untuk membacakan makalahnya diwakilkan kepada Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha Asisten Penasehat Presiden.
Sementara itu, dua narasumber utama adalah Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, serta Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sekaligus sejarawan senior dari USU.
Tiga tokoh nasional turut memberikan tanggapan dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Guru Besar STIK-PTIK), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Negeri Makassar), dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastor sekaligus aktivis HAM anti perdagangan orang, Prof. Yuddi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016.
Acara yang dipandu Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa, S.H., M.H. sebagai moderator. Acara didukung sejumlah pihak, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, serta Aris Production. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengapresiasi jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia.
Turut hadir sejumlah tokoh dalam kegiatan ini, di antaranya: Dr. Hartono Laras, Mayjen Herwin Supardjo, Mayjen Joko Warsito, Datuk Ujang Adam Malik, Forum Pemred SMSI, Milenial Cyber Media (MCM) SMSI, Dr. Dhoni (LBH SMSI), Doni Irawan (Ketua SMSI Lampung), Renaldi Sam Jaya (Ketua SMSI Kepri), Iqbal Irsyad, Nurzaman, Indra Jaya Noer, dan KH. Makhsum Hidayatullah.
Pengusulan Resmi Ditunda
Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.
Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.
“SMSI menyatakan pencalonan ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan berarti menunda proses,” kata Firdaus
RM Margono selain pejuang kemerdekaan beliau identik dengan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan pengusulan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional ini merupakan hak masyarakat.
Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa tahun yang lalu.
Menurut Firdaus, proses SMSI mengusukan RM Margono menjadi pahlawan nasional dilakukan sejak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Namun, belakangan setelah Prabowo menjadi Presiden pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan.
“Karena penanda tangan dari sertifikat gelar pahlawan itu adalah Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng. Kan gitu, wajar sertifikat kakeknya yang ditandatangani,” ujar Firdaus.
“Walaupun proses usulan pencalonan ini kita ajukan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, tapi hari kita harus realistis bahwa presiden harus fokus pada urusan rakyat. Urusan rakyat, bangsa dan negara lebih penting dari pada nantinya disibukkan mengklarifikasi urusan penandatanganan gelar kepahlawan kakeknya” tandas firdaus.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.
Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.
Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.
“Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat,” kata Yohanes.
Ketua Panitia Pengusul, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan, SMSI memutuskan menunda pengusulan resmi RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional. Semula, pengusulan dijadwalkan pada 11 April 2025.
“Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan situasi nasional saat ini. Kami tidak ingin pengusulan ini terkesan sebagai aji mumpung, mengingat RM Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo. Biarkan proses kajian akademik seperti riset dan seminar terus berjalan. Untuk itu, seminar, diskusi, dan sarasehan akan terus kami gelar baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memperkuat kajian historis dan akademis,” Tandas Fachmi.
Menunggu Waktu yang Tepat
Fachmi menegaskan, dari berbagai seminar lokal, regional, hingga nasional yang telah diselenggarakan, telah terkonfirmasi bahwa RM Margono memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia.
“Beliau layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusulkannya secara resmi ke Presiden melalui Kementerian Sosial,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.
Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.
“Tentunya dengan seminar – seminar seperti ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas,” kata Mira.(**)