Kamis, 25 Juni 2026
HeadlineUncategorized

Polda Banten Tangkap Sindikat Penipuan Berkedok Travel Haji Dan Umroh

by Teropong News
written by Teropong News

Banten-, Teropongnews.id Polda Banten berhasil membongkar dan menangkap sindikat penipuan Travel Umroh.

Polda Banten menangkap owner Nurzata Tanjung Nova Nurlina Masindra.

Pelapor Atas nama M.Excelino dalam Laporan Polisi Nomer LP/B/226/VII/SPKT I.Ditreskrimum/2026/polda Banten tanggal 02 juni ..

Tersangka atas nama Nurul zahra ( Ira ) & Nova Nurlina Masindra yang panggilan akrab dipanggil Bunda nova diduga terbukti menipu puluhan jamaah Haji..

Berdasarkan penelusuran data dari pelapor bahwa Nova Nurlina dan Nuruh Zahra Telah banyak menipu jamaah umroh dan bermasalah hukum dikarenakan PT. Nurzata tanjung Telah dibubarkan oleh Kejaksaan Negeri Tabalong Karena adanya Surat Haji tidak resmi dari Dubes Arab saudi Terkait travel travel bermasalah

Saat ini Nova Nurlina juga berstatus DPO Polres Tabalong. Yang dikeluarkan pihak Polres tabalong tanggal 10 Agustus 2023(**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineSerang RayaUncategorized

Pastikan Pemukiman Warga Aman Polsek Kasemen Lakukan Patroli Malam

by Teropong News
written by Teropong News

Kota Serang, Teropongnews.id- ‎Guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, jajaran anggota Polsek Kasemen, Polresta Serang Kota – Polda Banten, kembali melaksanakan giat patroli malam di sejumlah kawasan pemukiman warga. Kegiatan patroli tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindak kriminalitas pada malam hari, tepatnya pada hari Rabu dini hari, Pukul 01:00 wib (24-6-2026)
‎
‎Dalam pelaksanaannya, jajaran anggota polsek melalui Bhabinkabtimas Margaluyu, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen Kota Serang, mengunjungi beberapa titik jalan lingkungan, pertokoan, serta titik-titik yang dianggap rawan gangguan kamtibmas. Selain melakukan pemantauan, personel kepolisian juga berdialog dengan warga dan petugas keamanan di lingkungan pemukiman, seperti halnya saat melakukan kunjungan di lokasi pemukiman Rusunawa Margaluyu, Kelurahan Margaluyu, yang sekaligus untuk halnya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas terhadap warga agar tetap meningkatkan kewaspadaan.
‎
Kapolsek Kasemen Iptu Ahmad Nasihin, RO, M.M, M.H melalui anggota beserta jajaran personil seperi Bripka Taufiq, selaku Babhinkamtibmas Kelurahan Margaluyu dengan didamping Bripka Aris, serta Bripka Irvan. Pihaknya telah meminta dan sekaligus mengimbau kepada warga masyarakat khususnya penghuni pemukiman rusunawa untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci saat beristirahat maupun ditinggalkan, serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.
‎
‎Taufik, selaku Bhabinkabtimas Margaluyu kembali menyampaikan bahwa patroli yang dilaksanakan pada malam hari tersebut akan rutin dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, guna memberikan rasa aman dan nyaman.

“Dengan adanya patroli ini kami pihak Polsek Kasemen, Polresta Serang Kota, menghimbau dan meminta untuk bersama sama dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan, tegas Taufik, dan seraya menambahkan.

Bahwa menurut dirinya, warga harus tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, di wilayah hukum Polsek Kasemen. ujarnya.
‎
Dalam kesempatan terdebut warga masyarakat pemukiman rusunawa pun menyambut positif kegiatan patroli malam yang dilakukan jajaran kepolisian, dan berharap kegiatan serupa terus ditingkatkan demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
(*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineSerang RayaUncategorized

BKKBN Banten Gelar Pengobatan Gratis dan Senam Bersama Lansia dalam Rangka Harganas ke-33 Tahun 2026

by Teropong News
written by Teropong News

SERANG – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Banten menggelar kegiatan Gatra Senja (Gerakan Lansia Sehat dan Sejahtera) yang diisi dengan pengobatan gratis dan senam bersama bagi para lanjut usia (lansia) serta pegawai, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Banten tersebut terselenggara melalui kolaborasi Gatra Senja dan Satyagatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS) sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia.

Acara ini dihadiri oleh Plt Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Banten Yuda Ganda, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BKKBN Banten Mira Deden Apriandi, serta Ketua DWP BKKBN Banten Dwi Astati, bersama para lansia dan pegawai di lingkungan BKKBN Banten.

Plt Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Banten, Yuda Ganda, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan produktif dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

“Melalui kegiatan Gatra Senja ini, kami ingin memberikan perhatian nyata kepada para lansia. Kesehatan lansia merupakan bagian penting dari pembangunan keluarga berkualitas. Momentum Harganas ke-33 menjadi pengingat bahwa keluarga memiliki peran besar dalam mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Yuda Ganda.

Ia menambahkan, pengobatan gratis dan senam bersama tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebahagiaan para lansia.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang nyata. Lansia adalah sumber pengalaman dan teladan bagi generasi muda, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Darmawanita Banten, Mira Deden Apriandi, mengapresiasi antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan sejak pagi hari. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan lansia tangguh dan keluarga yang berkualitas.

Ketua DWP BKKBN Banten, Dwi Astati, menambahkan bahwa selain kegiatan senam dan layanan kesehatan gratis, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah doorprize untuk meningkatkan semangat dan kebahagiaan para peserta.

“Selain pengobatan gratis dan senam bersama, kami juga memberikan doorprize bagi para peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga menghadirkan suasana yang menyenangkan sehingga para lansia semakin semangat untuk menjalani hidup sehat dan aktif,” ujar Dwi Astati.

Melalui peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026, Kemendukbangga/BKKBN Banten terus mendorong penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, harmonis, dan sejahtera di seluruh Provinsi Banten.(esa)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineUncategorized

Politik Komparatif sebagai Pendekatan untuk Memahami Sistem Pemerintahan

by Teropong News
written by Teropong News

Penulis : RAMDHAN FALAH

Teropongnews.id- Sistem pemerintahan merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik karena berkaitan dengan cara negara menjalankan kekuasaan dan melayani masyarakat. Buku Comparative Government and Politics karya Rod Hague dan Martin Harrop membahas berbagai sistem politik dan pemerintahan melalui pendekatan komparatif. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat memahami bahwa setiap negara memiliki karakteristik politik yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya. Oleh karena itu, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat untuk memahami dinamika pemerintahan dan demokrasi di berbagai negara.

Politik Komparatif Membantu Memahami Perbedaan Sistem Pemerintahan

Pentingnya pendekatan komparatif dalam mempelajari politik. Hague dan Harrop (2013) menyatakan bahwa “Comparative politics is the study of politics within countries, comparing political institutions, processes, and behavior across different political systems.” Menurut saya, pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan kita melihat bahwa setiap negara memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja.

Demokrasi Menempatkan Rakyat Sebagai Pengawas Pemerintah

Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Hague dan Harrop (2013) menjelaskan bahwa “Democracy is a system in which rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens.” Saya berpendapat bahwa konsep ini sangat relevan bagi Indonesia karena keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan.

Lembaga Politik Dipengaruhi oleh Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dalam bukunya tersebut Rod Hague dan Martin Harrop meyakinkan bahwa lembaga politik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan tempat lembaga tersebut berkembang. Menurut Hague dan Harrop (2013), “Political institutions do not operate in isolation but are shaped by the social and economic environment in which they exist.” Dalam pandangan saya, hal ini menjelaskan mengapa suatu sistem pemerintahan yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil diterapkan di negara lain.
Melalui berbagai studi perbandingan, menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Menurut saya, pembahasan ini dapat digunakan untuk memahami kondisi Indonesia yang menerapkan sistem presidensial dengan banyak partai politik. Koalisi politik yang kompleks sering kali menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik.

Relevan untuk Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik

Comparative Government and Politics memberikan kontribusi yang penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Politik karena menyajikan landasan teoritis yang kuat sekaligus berbagai contoh praktik pemerintahan dari berbagai negara. Hague dan Harrop berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya di tentukan oleh desain kelembagaannya, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, buku ini mendorong pembaca untuk melihat persoalan pemerintahan secara lebih kritis dan tidak terjebak pada anggapan bahwa satu model pemerintahan dapat diterapkan secara universal.

Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajian materi yang sistematis, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta banyaknya studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep politik komparatif. Namun demikian, pembahasan yang lebih banyak berfokus pada negara-negara Barat membuat pengalaman negara berkembang, termasuk Indonesia, belum mendapatkan perhatian yang proporsional. Akibatnya, pembaca masih perlu melengkapi pemahaman mereka dengan literatur lain yang secara khusus membahas dinamika politik dan pemerintahan di negara berkembang.

Melalui pendekatan komparatif, Hague dan Harrop mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi tidak dapat dinilai hanya dari struktur politik yang dimiliki suatu negara. Faktor lingkungan sosial, tingkat pembangunan ekonomi, budaya politik, serta hubungan antar lembaga negara juga memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami teori politik dan pemerintahan, tetapi juga mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai bagaimana sistem pemerintahan dapat dikembangkan agar lebih demokratis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Judul: Comparative Government and Politics: An Introduction
Penulis: Rod Hague dan Martin Harrop
Penerbit: Palgrave Macmillan
Tahun Terbit: 2013
Edisi: Edisi ke-9 (9th Edition)
ISBN-13: 978-0230369115
ISBN-10: 0230369115

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
Serang RayaUncategorized

Sistem Pemerintahan Indonesia di Tengah Tantangan Zaman

by Teropong News
written by Teropong News

(Penulis Achmad Afandi)

Serang, Teropongnews.id- Perbincangan mengenai cara pemerintahan di Indonesia selalu menarik untuk diteliti. Dinamika politik, perkembangan demokrasi, perubahan konstitusi, dan tuntutan reformasi birokrasi terus menghadirkan pertanyaan penting, sejauh mana sistem pemerintahan Indonesia mampu memenuhi harapan masyarakat dan mengatasi tantangan yang dihadapi zaman sekarang?
Pertanyaan ini semakin penting saat Indonesia memasuki masa demokrasi yang semakin rumit, terlihat dari kemajuan teknologi informasi, tingginya keterlibatan masyarakat, serta harapan yang besar terhadap transparansi dan tanggung jawab pemerintahan.

Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Dadang Supriatna, Udaya Madjid, dan Ismail menjadi salah satu sumber acuan penting untuk memahami cara pemerintahan Indonesia dibentuk, dijalankan, dan terus berkembang. Tidak hanya membahas tentang struktur pemerintahan saja, tetapi juga melihat pemerintahan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari nilai, struktur, dan proses yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan negara.

Pandangan ini penting karena membantu memahami bahwa pemerintahan bukan hanya sekumpulan lembaga negara, tetapi merupakan suatu mekanisme yang hidup dan terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi strategis di sekitarnya.

Pemerintahan sebagai Sebuah Sistem
Penjelasan mengenai konsep pemerintahan sebagai suatu sistem. Menurut Dadang Supriatna, sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam pemerintahan, komponen tersebut mencakup nilai, struktur, dan proses yang saling terkait satu sama lain.

Pandangan itu sesuai dengan teori sistem politik David Easton tahun 1965 yang menjelaskan bahwa sistem politik berjalan melalui tiga proses yaitu input, konversi, dan output. Aspirasi dan tuntutan dari masyarakat berupa masukan yang kemudian diolah oleh lembaga politik untuk dijadikan kebijakan publik sebagai hasilnya. Karena itu, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu lembaga atau satu tokoh politik, melainkan harus dilihat dari cara seluruh bagian sistem bekerja bersama-sama secara harmonis.

Menekankan bahwa pemerintahan adalah sistem yang selalu berubah dan dipengaruhi oleh kondisi serta lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi, serta kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap seberapa baik pemerintahan itu dijalankan. Karena itu, kemampuan pemerintah untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan sistem pemerintahan.
Pancasila sebagai Fondasi Sistem Pemerintahan Salah satu hal yang menarik adalah dalam penjelasan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan

Saya menulis ini dalam tahap belajar sebagai mahasiswa UNPAM Serang untuk mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan, saya mengutip dari buku sistem pemerintahan Indonesia karya Dadang Suptriatna, Udaya Madjid, Ismail dan penambahan dari sumber jurnal.
Achmad Afandi adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNPAM Serang Reg C dengan NIM.231092200005.

pemerintahan serta kehidupan bersama dalam sebuah bangsa.
Dalam pandangan demokrasi modern, Pancasila merupakan dasar dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada proses pemilihan umum saja, tetapi juga mencakup upaya menciptakan keadilan sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jimly Asshiddiqie (2010) mengatakan bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri khas karena menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya dilihat dari ketenteraman politik atau seberapa sering penyelenggaraan pemilu dilakukan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijanjikan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kompleksitas Struktur Pemerintahan
Sistem pemerintahan di Indonesia bukan hanya terdiri dari tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur pemerintahan secara umum mencakup semua bagian yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan negara, seperti birokrasi, organisasi politik, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat secara umum.

Pandangan itu menyatakan bahwa pemerintahan modern memerlukan kerja sama dari berbagai sektor.

Pemerintah tidak bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan sendirian. Kebijakan akan berhasil jika semua lembaga bekerja sama dan masyarakat terlibat aktif dalam proses pemerintahan.

Namun, pada kenyataannya Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga tersebut. Kerja sama yang kurang efektif, prosedur yang rumit, dan perbedaan tujuan politik sering kali membuat pelaksanaan kebijakan kurang berhasil. Oleh karena itu, memperkuat pengelolaan pemerintahan tetap menjadi hal yang penting dan relevan dalam upaya mereformasi birokrasi.

Tantangan Demokrasi Indonesia
Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik sejak masa Reformasi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa masalah.

Marcus Mietzner (2020) mengatakan bahwa terjadi gejala democratic deconsolidation, yaitu penurunan kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan melemahnya kemampuan pengawasan terhadap pemerintah dan meningkatnya perpecahan dalam dunia politik. Sementara itu, Thomas Power (2020) menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif semakin kuat, yang bisa mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances.

Dalam situasi ini, Sistem Pemerintahan Indonesia terasa sangat penting dan tepat. Penulis mengingatkan bahwa penting untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat agar hubungan antara keduanya tetap harmonis. Keseimbangan itu hanya bisa tercapai jika pemerintah tetap terbuka menerima kritik dan masyarakat diberi kesempatan cukup untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan.

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Selain masalah dalam sistem demokrasi, Indonesia juga menghadapi masalah di bidang birokrasi. Pemerintah harus bisa memberikan layanan publik yang cepat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dijelaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan layanan kepada rakyat. Konsep itu sesuai dengan ide New Public Service yang dipelopori Denhardt dan Denhardt tahun 2007. Menurut mereka, pemerintah tidak hanya seharusnya menjadi pengatur, tetapi juga wajib melayani masyarakat.

Meskipun sudah ada banyak program perubahan birokrasi yang dijalankan, masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti korupsi, prosedur pelayanan yang rumit, serta perbedaan dalam kualitas pelayanan di berbagai daerah. Oleh karena itu, perubahan dalam pemerintahan harus terus dilakukan dengan mendorong pelayanan secara digital, meningkatkan kemampuan pegawai negeri, serta memperkuat sikap jujur dan berintegritas.

Pemerintahan di Era Digital
Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan yang signifikan pada cara pemerintahan berjalan. Teknologi digital hadirnya membuat pelayanan publik jadi lebih cepat, lebih hemat waktu, dan lebih terbuka. Berbagai layanan yang dulu membutuhkan langkah-langkah yang cukup ribet kini bisa dilakukan secara online.

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Penyebaran informasi yang sangat cepat sering kali menyebabkan munculnya informasi palsu dan perpecahan dalam politik. Selain itu, masyarakat kini semakin menuntut pelayanan publik yang lebih baik, sehingga pemerintah wajib terus berusaha menghadirkan inovasi.
Dalam situasi seperti itu, kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan jelas sangat penting.

Pemerintah tidak hanya harus bisa membuat kebijakan yang bagus, tetapi juga harus bisa menjelaskan kebijakan tersebut dengan jelas dan terbuka kepada rakyat.

Dadang Supriatna, Udaya Madjid, dan Ismail menjelaskan secara mendalam bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berjalan. Dalam bukunya menjelaskan dengan cara sistem bahwa pemerintahan terdiri dari nilai, struktur, dan proses yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pada abad ke-21, seperti perkembangan demokrasi, reformasi birokrasi, dan transformasi digital, memahami cara kerja sistem pemerintahan menjadi semakin penting. Sistem pemerintahan bisa berjalan baik tidak hanya karena struktur yang bagus, tetapi juga karena kualitas pemimpin, kerja birokrasi yang profesional, serta peran masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. Dengan demikian, impian untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera seperti yang dijanjikan dalam Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud secara berkelanjutan.
Identitas Buku
Judul : Sistem Pemerintahan Indonesia
Penulis : Dr. Dadang Supriatna, Dr. Udaya Madjid, dan Ismail
Penerbit : Alqaprint Jatinangor
Tahun Terbit : 2025
ISBN : 978-623-295-162-4

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineSerang RayaUncategorized

KEBIJAKAN GUBERNUR BANTEN PERLU Di PERTANYAKAN???

by Teropong News
written by Teropong News

SERANG, Teropongnews.id- Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan “ujian utama” keadilan sosial bagi pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Dengan pendekatan teori kebijakan publik dan hukum administrasi negara, siaran pers ini menganalisis pelaksanaan SPMB.
(Perbandingan dan menurut pengamatan masyarakat.
Dikaitkan sebagai contoh soalnya) SPMB di Provinsi Banten Tahun ajaran 2026-2027.

Tesis utama yang diajukan adalah bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) SPMB tidak sesuai dengan prinsip konstitusional, karena implementasinya berpotensi menimbulkan paradoks apabila tidak disertai intervensi kepemimpinan yang tegas, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan substantif.
Tulisan ini mengajukan analisis akademis serta empat tuntutan kebijakan kepada Kepala Daerah .

EVIDENCE EMPIRIS DAN NORMATIF: LANDASAN ANALISIS
Norma Hukum PPDB/SPMB:
Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB serta Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan empat prinsip utama penyelenggaraan SPMB, yaitu:

-Objektif.
-Transparan.
-Akuntabel.
-Non-diskriminatif.

Prinsip tersebut merupakan turunan langsung dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Permasalahan SPMB bukanlah fenomena yang unik terjadi, melainkan persoalan sistemik secara nasional. Yang membedakan adalah bagaimana kualitas kepemimpinan daerah dalam meresponsnya.

1. Paradoks “Legal Formal vs Legal Substantif”

Menurut pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo, “hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari keadilan yang dihasilkannya”.

Mungkin SOP SPMB di Provinsi Banten telah memenuhi aspek legal formal. Namun apabila ada anak bangsa generasi penerus bangsa yang tidak dapat mendaftar Pra SPMB dikarenakan berbagai faktor dan untuk mendapatkan “tiket” sebagai syarat agar bisa mendaftar di sekolah negeri sesuai keinginanya, ironisnya tidak di respon dan tidak diberikan kesempatan mendapatkan “tiket” tersebut, oleh pemerintah daerahnya,apa kah itu sudah berke “Adil”an sesuai amanah Undang-undang?
Maka keadilan substantif telah gagal diwujudkan.

Pemerintah harus hadir dan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan keadilan nyata di lapangan,apa lagi pemerintah masih belum maksimal melayani dan menyediakan akses pendidikan di beberapa daerah di Provinsi Banten ini.

2.“Management by Walking Around”

Peter Drucker menjelaskan bahwa pemimpin tidak dapat mengelola organisasi hanya dari balik meja.

Laporan resmi yang diterima pimpinan sering kali merupakan data olahan, sementara persoalan nyata justru ditemukan dari data mentah dan kondisi lapangan.Karena itu, inspeksi langsung ke sekolah dan Dinas Pendidikan bukan sekadar pencitraan politik, melainkan metode kepemimpinan yang sah secara akademis dan manajerial.

Karena keadilan tidak lahir dari ruang presentasi dan lembar PowerPoint. Keadilan lahir dari keberanian pemimpin untuk mendengar langsung suara masyarakat yang sedang memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya,ditambah dengan situasi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja,harus dibebani dengan urusan anaknya agar dapat bersekolah.
Wajib belajar di canangkan,tetapi ingin sekolah banyak aturanya?

Demikian juga kata Nanang salah satu pemerhati kebijakan di provinsi Banten mengatakan,
“Apakah Keputusan Gubernur Banten Nomor 141 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKH Negeri Tahun Ajaran 2026/2027, sudah mencerminkan dan mengimplementasikan
“Undang-undang 1945 Pasal 31 sebagai dasar hukum negara ini dan Permendikburistek nomor 1 tahun 2021 serta Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025?,sebagai urunan undang-undang tersebut”. Ujarnya.

“Di tambah dengan kajian juga statement dari dua orang Nara sumber tersebut?”, imbuhnya.

“Untuk DPRD provinsi Banten komisi lima, Ombudsman perwakilan Banten dan teman-teman aktivis juga pemerhati kebijakan, khususnya dunia pendididkan perlu peran aktifnya,apa lagi dengan adanya kebijakan Gubernur yang terkesan lebih membela dan memperjuangkan sekolah-sekolah swasta dibandingkan dengan hak konstitusi anak bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 tersebut”,
“Coba tanyakan ada apa dengan kebijakan tersebut ?”. Tutupnya.(**)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineTangerang RayaUncategorized

KD PERTIWI Cup 1 Sukses Digelar, Kolaborasi antar elemen terbukti Solid

by Teropong News
written by Teropong News

Tangerang, teropongnews- Senja cerah mengiringi penutupan KD PERTIWI Cup 1 di Stadion Mini Kelapa Dua, Bencongan, Kabupaten Tangerang, Minggu 14 Juni 2026. Selama 2 hari, turnamen sepak bola putri perdana ini berhasil menjadi magnet baru warga Kelapa Dua. Meriah, lancar, dan penuh semangat.

Ketua Panitia Alfan Witular mengapresiasi Bupati Tangerang Maesyal Rasyid yang konsisten melanjutkan pembangunan Stadion Mini Kelapa Dua.

“Stadion ini kini hadir dengan baik dan representatif sebagai sarana olahraga terpadu dengan fasilitas layak, yang bisa dirasakan langsung masyarakat Kelapa Dua dengan nyaman,” ujarnya.

Prosesi pembagian piala, medali, dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah untuk Juara 1 Tangsel Woman dan untuk Juara 2 Tangsel City sebesar 3 Juta Rupiah diserahkan langsung oleh Dadang Sudrajat, Camat Kelapa Dua yang mewakili Bupati Tangerang.

“Kami atas nama Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih ke seluruh elemen masyarakat yang membuat acara ini sukses,” ucap Dadang Sudrajat.

Penutupan dihadiri jajaran lengkap, Ketua KOK, Sekcam Dwi Chandra akrab di disapa DCB, Ketua Karang Taruna Andi, Ketua Pemuda Pancasila Bang Yudi, Binamas, Babinsa, Forum RW, para Lurah se-Kelapa Dua, LPM,nakes Puskesmas hingga PMI.

Alfan menegaskan kunci sukses turnamen ini adalah gotong royong. Sponsor Mandiri, OKP, Ormas, Dinas Kesehatan, pelaku usaha Babe Bencongan, sampai crew KD PERTIWI bahu-membahu dari awal sampai akhir.

“Hal terpenting, terima kasih kepada Pemkab Tangerang dan Bupati Maesyal Rasyid yang telah mewujudkan Stadion Mini Kelapa Dua dengan fasilitas memadai untuk berbagai wahana olahraga. Masyarakat Kelapa Dua ingin memberi warna positif lewat sinergi dan kolaborasi berkelanjutan,” tegasnya.

Target Jelas: Lahirkan Bintang Baru

Langkah ini menjawab kondisi pemain bola putri yang masih langka di Banten. Lewat turnamen, panitia ingin menjaring bibit-bibit potensial dari Kabupaten Tangerang, ujar Ketua KOK.

Antusiasme peserta jadi bukti. Febri Arum dari Tangsel Women yang baru berlaga di Gothia Cup U-13 dan Putri Tangerang City asal Kp. Gawir, eks SSB Tunas Cipta Bojong Nangka Kelapa Dua yang kini sudah tembus Timnas Putri, hadir dan memberi dukungan.

Zulhandikar, pelatih SSB Tunas Cipta yang mampu mencetak pemain putri ke tingkat nasional, mengaku bangga. “Kami bangga ada KD PERTIWI Cup. Harapannya Tangerang terus melahirkan pemain sepak bola putri profesional,” pungkasnya.

Senada, Ketua RW 04 Sutarjo Tarigan, advokat dari Law Firm, ikut mengapresiasi. “Sukses dan keren banget KD PERTIWI Cup 1 di Bencongan. Ini bukti warga bisa bikin event berkelas,” pungkasnya. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineTangerang RayaUncategorized

Syukur Memayungi Kelapa Dua: KD PERTIWI Cup 1 Resmi Dibuka Meriah.

by Teropong News
written by Teropong News

Tangerang, teropongnews.id- Pagi cerah mengiringi pembukaan KD PERTIWI Cup 1 di Stadion Mini Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Turnamen sepak bola putri perdana di Banten ini berlangsung meriah dan lancar.

Turut hadir dalam acara, Ketua KONI Kabupaten Tangerang Eka Wibayu, Camat Kelapa Dua Dadang Sudrajat, Sekcam Dwi Candra, perwakilan Polsek Kelapa Dua, Koramil 02 Curug, MUI, Forum RW, para lurah se-Kelapa Dua, KNPI, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, LPM, PMI, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Camat Dadang Sudrajat mengapresiasi inisiatif turnamen sepak bola putri pertama di Kecamatan Kelapa Dua. Ia menegaskan, “KD PERTIWI bukan singkatan Kang Dadang atau Kang Dwi, melainkan Kelapa Dua Park”.

Ketua KONI Eka Wibayu menyambut baik dan bangga atas terselenggaranya KD PERTIWI Cup. “Ini langkah awal yang penting untuk menjaring bibit pemain sepak bola putri di Kabupaten Tangerang. Saat ini pemain putri masih sangat langka di seluruh wilayah Banten,” ujarnya.

Acara pembukaan diawali upacara dengan khidmat, pengibaran bendera, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, santunan anak yatim, lalu dilanjutkan kick-off pertandingan pertama.
Okta dan Angi , salah satu Pemian sari putri patriot Bekasi merasa senang dengan adanya kegiatan KD PERTIWI Cup.

Salah satu penonton warga bencongan, Bang Majid Mengucapkan terimakasih kepada panitia dan pemerintah kecamatan kelapa dua yang sudah mengadakan kegiatan dan meramaikan stadion mini kelapa dengan ada sepak putri , UMKM lokal yang sudah mendukung kelancaran acara hari ini dengan penuh ceria. (*)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
HeadlineSerang RayaUncategorized

IKPP Serang Tanam 1.000 Cemara Laut Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

by Teropong News
written by Teropong News

SERANG,,Teropongnews.id- Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, mendukung keberlanjutan ekosistem laut, serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, salah unit usaha APP Grup, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) melaksanakan kegiatan penanaman bibit cemara laut di kawasan muara pantai Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi bersama berbagai pihak.

Penanaman cemara laut ini dilaksanakan melalui sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Fakultas Sins & Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Muspika Kecamatan Tirtayasa, Desa Tengkurak, serta LSM Muara Hijau.

Dekan Fakultas Sain & Teknologi UIN SMH Banten, Hidayatullah menyampaikan bahwa cemara laut sebagai salah satu jenis tanaman yang memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pesisir.

“Selain mampu memperkuat struktur tanah, tanaman ini juga berfungsi sebagai pelindung alami yang membantu mengurangi risiko abrasi akibat gelombang laut dan angin pantai. Kehadiran vegetasi pesisir juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.” ujarnya.

Kepala DLH Kabupaten Serang, Sarudin yang juga hadir dalam kegiatan penanaman mengungkapkan terima kasihnya kepada Indah Kiat Serang yang telah melaksanakan acara ini.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Indah Kiat Serang untuk acara ini. Semoga penanaman pohon cemara laut ini memberikan manfaat untuk warga sekitar, salah satunya mencegah abrasi, semoga menjadi kolaborasi yang baik antar pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi, serta memberikan contoh nyata untuk perusahaan lain di Kabupaten Serang dalam menjaga lingkungan.” Ungkapnya

Melalui kegiatan ini, peserta bersama-sama melakukan penanaman bibit cemara laut di area pesisir muara pantai Desa Tengkurak.

Tidak hanya menjadi kegiatan penghijauan, aksi ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan pesisir agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Kepala CSR Indah Kiat Serang, Dani Kusumah menyampaikan bahwa kegiatan penanaman ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi antara Perusahaan, Pemerintah, Akademisi, Komunitas, dan masyarakat, diharapkan kawasan pesisir dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang,” ujarnya.

Kegiatan penanaman cemara laut ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keberadaan kawasan hijau di wilayah pesisir. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan, diharapkan kawasan pesisir Desa Tengkurak dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan serta berkembang menjadi kawasan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Melalui langkah nyata ini, APP Group dan IKPP Serang terus berkomitmen mendukung upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan harmoni antara industri, masyarakat, dan alam.(Rls ikppk)

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappEmail
Newer Posts
Older Posts